Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

INDEX BERITA

Gerindra Pesimistis Revisi UU Ormas Selesai Tahun 2017

Tuesday, 31 Oct 2017 20:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria pesimistis Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru disetujui menjadi undang-undang direvisi pada 2017....

Revisi Perppu Ormas Ditargetkan Selesai Sebelum Pilkada 2018

Tuesday, 31 Oct 2017 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo mengatakan, revisi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 diharapkan selesai sebelum pelaksanaan...

Meski Ada UU Ormas, Polri tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas

Tuesday, 31 Oct 2017 18:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan tidak memiliki kewenangan khusus dalam pemberlakuan Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebab, dalam UU tersebut tidak terdapat pasal pidana."Polri itu menjalankan...

JK Sebut Sikap PAN Kurang Etis Tolak Perppu Ormas

Tuesday, 31 Oct 2017 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas No 2 Tahun 2017 tentang Ormas....

Legislator Gerindra: UU Ormas Bukti Pemerintah tak Aspiratif

Tuesday, 31 Oct 2017 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Komisi II DPR RI Riza Patria mengatakan, Undang-Undang (UU) Ormas yang baru disahkan merupakan bukti pemerintah saat ini tidak aspiratif. Pasalnya, kata dia, jika UU...

Ini Poin yang tak Diubah Pemerintah di Revisi Perppu Ormas

Tuesday, 31 Oct 2017 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan revisi terhadap poin ajaran yang bertentangan dengan Pancasila...

SBY urges govt to postpone implementation of Ormas law

Tuesday, 31 Oct 2017 08:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chairman of the Democratic Party Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) urged the government to postpone the implementation of Mass Organizations (Ormas) law. He said, several articles in the...

SBY Minta Penerapan UU Ormas Ditunda

Tuesday, 31 Oct 2017 06:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali angkat bicara soal perlunya revisi UU Ormas yang baru saja disahkan DPR. SBY, sapaan Yudhoyono, mendesak agar beleid...

'Penindakan Anggota Ormas yang Dibubarkan Harus Sesuai KUHP dan KUHAP'

Tuesday, 31 Oct 2017 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo menyatakan proses penindakan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar aturan ataupun menyimpang, harus tetap mengacu...

Yusril: UU Ormas Banyak Problematikanya

Monday, 30 Oct 2017 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Undang-Undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja disahkan masih...

Bang Japar Ajak Seluruh Ormas Bersatu Lawan UU Ormas

Monday, 30 Oct 2017 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Fahira Idris mengajak seluruh ormas bersatu dalam satu wadah untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Ormas yang baru...

GNPF Ulama Hargai Sikap Demokrat Soal UU Ormas

Monday, 30 Oct 2017 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menerima Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Kendati menerima, Demokrat tetap meminta dilakukan revisi dari beberapa poin dalam Perpputersebut.Ketua Gerakan...

Partai Demokrat Usulkan 38 Perubahan UU Ormas

Monday, 30 Oct 2017 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah menuntaskan usulan revisi Undang-undang hasil pengesahan Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Setelah difinalisasi, setidaknya ada 38 poin perubahan yang diminta Partai...

Mandagri: Revisi Terbatas UU Ormas Dimulai Awal Tahun Depan

Monday, 30 Oct 2017 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan revisi terhadap Undang-undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nomor 2 Tahun 2017 akan dilakukan awal tahun depan. Pemerintah menyatakan, akan...

Ketum PPP Tegaskan Perppu Ormas Harus Direvisi

Monday, 30 Oct 2017 18:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Romi) mengaskan bahwa Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hanya bisa diterima jika dilakukan revisi. Hal ini...

Demokrat Percaya Usulan Revisi UU Ormas Diterima Pemerintah

Monday, 30 Oct 2017 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan tidak menjawab tegas soal langkah yang akan dilakukan partainya jika usulan revisi UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang...

Eggi Sudjana Bersedia Cabut Laporannya, Asalkan...

Monday, 30 Oct 2017 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eggi Sudjana telah memberikan keterangan terkait pelaporan terhadap tujuh orang terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Enam dari tujuh orang tersebut merupakan orang-orang yang juga sebelumnya...

Mahfud Nilai Revisi UU Ormas Positif

Monday, 30 Oct 2017 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai positif atas adanya inisiatif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hasil dari pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2...

Mahfud MD Respons Positif Inisiatif Revisi UU Ormas

Monday, 30 Oct 2017 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyambut baik adanya inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Ormas yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Mahfud mengatakan, perubahan tersebut diperlukan...

Fadli Zon: UU Ormas Bolanya Ada di MK

Monday, 30 Oct 2017 16:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya akan mendukung usulan revisi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi...

Tjahjo: Tak Ada Pembubaran Ormas di Tahun Politik, Kecuali..

Monday, 30 Oct 2017 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tidak ada rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) sebelum dikeluarkan draf revisi UU Ormas paling lambat awal 2018. Begitu juga...

Demokrat: Pembubaran Ormas Harus Dikembalikan ke Pengadilan

Monday, 30 Oct 2017 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menginginkan agar mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) secara permanen diserahkan kepada lembaga peradilan. Keinginan ini tertuang dalam usulan revisi Partai Demokrat terhadap Undang-undang nomor...

Pesan Persatuan Ketua MPR dari Serambi Makkah

Monday, 30 Oct 2017 16:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan kembali menegaskan penolakannya terhadap upaya pengkotak-kotakkan di tengah masyarakat “Sekarang di Media sosial masif sekali upaya pengkotak-kotakkan di...

SBY: UU Ormas tak Tepat Jika Langsung Diberlakukan

Monday, 30 Oct 2017 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat tengah berupaya agar Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah menjadi Undang-undang ini direvisi. Demokrat telah menyusun beberapa usulan terkait poin-poin dalam...

Mendagri: Pemerintah Ikut Siapkan Konsep Revisi Perppu Ormas

Monday, 30 Oct 2017 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan menyiapkan konsep revisi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI....

Fahri Hamzah Prediksi Tahun Depan Banyak Ormas Dibubarkan

Monday, 30 Oct 2017 13:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki tahun politik, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menduga akan ada banyak pembubaran ormas pada 2018 mendatang. Pemerintah sudah punya senjata untuk membubarkan ormas pasca...

SBY: Perlakukan Ormas Sebagai Partner

Monday, 30 Oct 2017 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah saat ini untuk memperlakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai partner. Menurutnya, pemerintah harus bersikap imbang terhadap ormas...

Perppu Ormas Memang Pantas Disahkan

Monday, 30 Oct 2017 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh : Tatang Hidayat *)Pada hari Selasa, 24 Oktober 2017 saya meninggalkan ruang kelas dan kampus untuk menyuarakan apa yang ada dalam nurani. Sidang paripurna DPR RI yang...

PPP akan Ajukan Usulan Revisi UU Ormas

Sunday, 29 Oct 2017 23:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajukan usul inisiatif revisi Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk memperbaiki kekurangan dalam UU tersebut. UU Ormas merupakan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah...

Ini Catatan PAN untuk Revisi UU Ormas

Sunday, 29 Oct 2017 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menegaskan, agenda untuk merevisi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang sudah menjadi Undang-Undang (UU) Ormas...

PKS Tetap Meminta Kembali ke UU Ormas yang Lama

Sunday, 29 Oct 2017 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, PKS tetap bersikukuh agar Undang-Undang (UU) Ormas kembali pada UU yang lama yakni...

Presiden ke Jateng Hadiri Peringatan HUT Ormas

Saturday, 28 Oct 2017 19:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo bertolak ke Jawa Tengah (Jateng) untuk menghadiri puncak acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila dan Penutupan Musyawarah Pimpinan Paripurna...

Pengamat: Pidato Mendagri tidak Sesuai Nilai Pancasila

Saturday, 28 Oct 2017 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat di Parlemen terkait disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas terus menuai kritik. Walaupun Kemendagri sudah mengklarifikasi...

Answering Yusril, Tjahjo explains his statement on Ormas law

Saturday, 28 Oct 2017 09:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo responded to critic conveyed by constitutional expert Yusril Ihza Mahendra. According to Yusril, Tjahjo should clarify his statement during plenary meeting of...

HTI: UU Ormas Menyingkirkan Politik Rasional

Saturday, 28 Oct 2017 07:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto mengatakan, pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang menunjukkan secara nyata berjalannya politik transaksional, menyingkirkan politik rasional.  Ia menimbau pihak yang...

Ahli: Pemerintah Harusnya Bina dan Kembangkan Ormas

Saturday, 28 Oct 2017 05:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Asep Warlan Yusuf menilai, keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) seharusnya dibina dan dikembangkan oleh pemerintah. Menurutnya, keberadaan Ormas seharusnya dapat membantu untuk memajukan...

Ormas law is a setback in Indonesia's history: LBH Jakarta

Saturday, 28 Oct 2017 00:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Director of the Jakarta Legal Aid Institute, Alghiffari Aqso felt disappointed with the House of Representative's decision to pass Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass...

Wasekjen PDIP: Jokowi-SBY Bicarakan Masalah Kebangsaan

Friday, 27 Oct 2017 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah mengaku belum mendapat informasi detail pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Keenam...

Pertemuan Jokowi dan SBY Bahas UU Ormas

Friday, 27 Oct 2017 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10) siang ini. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi...

Legislator PAN: UU Ormas Ibarat Keris Empu Gandring

Friday, 27 Oct 2017 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi PAN, Haerudin Amin, angkat bicara terkait disahkannya Perppu Ormas menjadi UU. Dirinya menilai Perppu ini sangat bermasalah kelahirannya, sebab bila mengacu prosedur hukum yang...