Monday, 3 Zulqaidah 1439 / 16 July 2018

Monday, 3 Zulqaidah 1439 / 16 July 2018

INDEX BERITA

Presiden Diminta Jangan Mudah Mengeluarkan Perppu

Thursday, 29 Mar 2018 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penerbitan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah guna membatalkan pencalonan kepala daerah yang berstatus tersangka masih menjadi perhatian banyak kalangan. Pro dan kontra terkait...

Gugatan HTI Disidangkan PTUN

Friday, 27 Oct 2017 11:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mulai menggelar sidang gugatan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (26/10). Dalam sidang ini, HTI melawan Kementerian Hukum dan HAM...

Jokowi: Silakan UU Ormas Diperbaiki

Friday, 27 Oct 2017 08:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan adanya revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja disahkan DPR. Presiden menilai, jika memang perbaikan beleid perlu dilakukan, dia tak...

Sikap Parpol Soal Perppu Ormas Demi Pilpres 2019

Wednesday, 25 Oct 2017 22:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif menilai sikap parpol di parlemen terkait pengesahan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 menjadi Undang-undang Selasa (24/10) kemarin,...

Pengesahan Perppu Ormas Dinilai Sebuah Kemunduran

Wednesday, 25 Oct 2017 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU menuai kekecewaan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari...

Perppu Ormas untuk Siapa?

Tuesday, 24 Oct 2017 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas dengan dalih adanya kegentingan yang memaksa. Namun, faktanya, kita tidak melihat kegentingan itu. Pertama, jika benar ada kegentingan, mengapa pemerintah malah selalu mangkir...

PAN, PKS, Gerindra Tolak Perppu Ormas

Tuesday, 24 Oct 2017 10:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas pandangan akhir fraksi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas)....

Berbau Otoriter, Refly Keberatan Perppu Ormas

Saturday, 21 Oct 2017 22:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan ia tak mempermasalahkan Perppu Organisasi Masyarakat (Ormas) dari sisi pro atau kontra terhadap suatu organisasi atau kekuatan politik tertentu....

Dua Menteri Absen, Rapat Perppu Ormas di DPR Diwarnai Protes

Wednesday, 04 Oct 2017 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pembahasan Perppu Ormas antara Komisi II DPR dan perwakilan pemerintah, pada Rabu (4/10), berlangsung penuh perdebatan. Pasalnya, dari tiga menteri yang diundang, hanya ada satu...

Government Regulation of Mass Organization

Thursday, 20 Jul 2017 13:13 WIB

By : Amril Jambak *) REPUBLIKA.CO.ID, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) on night of July 12, 2017 held a Press Conference with the theme "Sues Perppu Refusing Anti-Islamic Repressive Regime". In the...

Pemuda Muhammadiyah: Pembubaran Ormas Harus Via Jalur Hukum

Wednesday, 12 Jul 2017 23:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pada dasarnya pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak sesuai dengan Pancasila dan mengancam kerukunan bisa dilakukan....

Ketua DPR SarankanPemerintah Terbitkan Perppu Terorisme

Tuesday, 19 Jan 2016 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin mempersilakan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Namun demikian, kata Ade, DPR memberikan pandangan bahwa merevisi Undang-Undang...

Ngotot Minta Perppu, PDIP Ingin Selamatkan Kader

Monday, 17 Aug 2015 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih ngotot ingin pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti...

Mendagri: Belum Ada Opsi Perppu Pilkada

Friday, 14 Aug 2015 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kukolo mengatakan pihaknya belum menyediakan opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait masih ada empat daerah yang hanya terdapat satu pasangan...

Perpanjangan Pendaftaran Pilkada, Ini Kata Zulkifli Hasan

Thursday, 06 Aug 2015 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penambahan waktu pendaftaran pilkada rencananya akan diperpanjang selama tiga hari dari tanggal 6-9. Keputusan tersebut dinilai terlalu dipaksakan, dan berpotensi munculnya calon boneka atau shadow candidate.Ketua...

President to consider urgency before issuing Perppu

Thursday, 06 Aug 2015 06:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- President Joko Widodo said here on Wednesday that he will issue a government regulation in lieu of law (perppu) on regional elections only if it is...

Nasib Pilkada Calon Tunggal Ditentukan Bawaslu

Wednesday, 05 Aug 2015 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib pilkada serentak untuk daerah yang memiliki calon tunggal ditentukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan...

PDIP: Kita Lihat Apa yang akan Dilakukan Presiden

Wednesday, 05 Aug 2015 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai Indonesia mengalami kekosongan norma hukum terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2015 yang masih menyisakan masalah hingga saat ini.Ia...

Ketua DPR Sarankan Pilkada Dengan Calon Tunggal Ditunda

Wednesday, 05 Aug 2015 11:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPR RI Setya Novanto menyarankan agar pelaksanaan Pilkada di tujuh daerah dengan bakal calon tunggal ditunda seluruhnya untuk menghindari implikasi terhadap masalah-masalah hukum.Ia mengatakan pihaknya...

Soal Calon Tunggal Pilkada, Kok Presiden yang Tangung Jawab

Wednesday, 05 Aug 2015 11:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah belum bisa memutuskan nasib para calon tunggal dalam pilkada serentak Desember mendatang. Pemerintah pun mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara seperti DPR dan...

Jokowi tak Sarankan Perppu Calon Tunggal

Wednesday, 05 Aug 2015 10:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat terbatas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore belum mengambil keputusan terkait tujuh...

Menko Polhukam: Draf Perppu Calon Tunggal Sudah Disiapkan

Tuesday, 04 Aug 2015 13:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Bidang Polhukam Tedjo Edy Purdijatno mengatakan pemerintah telah menyiapkan draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) calon tunggal dalam pilkada serentak 2015. Kendati demikian, ia menyerahkan...

Parliament said Perppu of elections not required

Monday, 03 Aug 2015 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – The Government Regulation in Lieu of Law (Perppu)  to address single candidate in local elections causes some pros and cons. The Chairman of Commission III of...

KPU tak Kompak Hadapi Calon Tunggal

Sunday, 02 Aug 2015 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Nicolau Pira Bunga menilai KPU tidak kompak bahkan cenderung "bermain ganda" menghadapi wacana perppu. Perppu terkait dengan calon tunggal pilkada masih terus...

Jokowi Batalkan Perpres, Yusril: Masak Batalkan Perpres Pake Perppu!

Tuesday, 07 Apr 2015 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak sampai lima hari, Presiden Joko Widodo berencana mencabut Perpres Nomor 39 tahun 2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan pejabat negara. Hal ini tentu saja karena...

DPR Segera Bahas Perppu Pilkada

Monday, 12 Jan 2015 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR segera melakukan pembahasan atas usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah."Ada pekerjaaan mendesak pada masa sidang kali ini yang...

Perppu Baru, Wakil Gubernur Bisa Lebih dari Satu

Friday, 14 Nov 2014 08:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah perubahan dalam pemilihan kepala daerah akan terjadi seiring terbitnya Perppu No 1/2014. Salah satunya, di Pilkada nanti masyarakat hanya memilih gubernur atau bupati/wali kota. Sementara...

JK Ogah Keluarkan Perppu UU MD3

Thursday, 30 Oct 2014 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak dapat diterbitkan dengan mudah. Menurutnya, Perpu hanya dapat dikeluarkan...

Pilkada Belum Jelas, Partai di Daerah Tunggu Perppu

Wednesday, 22 Oct 2014 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, terkait dengan Pemilu Kepala Daerah di kabupaten di provinsi itu."Kita masih menunggu Peraturan...

Demokrat Harus Bertanggung Jawab Atas Perppu Pilkada

Wednesday, 15 Oct 2014 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dan Tata Negara, Refly Harun, mengatakan Partai Demokrat harus bertanggung jawab atas adanya Perppu Pilkada Langsung yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Menurut saya memang...

KPU Tetap Siapkan Peraturan Pilkada Berlandaskan Perppu

Wednesday, 15 Oct 2014 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat tetap akan mempersiapkan peraturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah meskipun belum ada kepastian Perppu Pilkada menjadi Undang-undang. "Tidak perlu menunggu Perppu itu...

DPR Bahas Perppu Pilkada Usai Penetapan Alat Kelengkapan Dewan

Tuesday, 14 Oct 2014 15:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan belum membahas terkait Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, hal itu akan dibahas setelah persoalan komisi...

SBY Tidak Sungguh-Sungguh Dukung Pilkada Langsung

Monday, 13 Oct 2014 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat pemilu dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, menilai Presiden SBY tidak bersungguh-sungguh mendukung pelaksanaan Pilkada langsung. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai sekadar...

Sangat Mungkin Perppu SBY Ditolak (1)

Thursday, 09 Oct 2014 07:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- DPR penentu pilkada tetap secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan kepada DPRD, meskipun Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan itu, kata ...

Laskar: SBY's Perppu is nonsense

Thursday, 09 Oct 2014 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laskar Dewa Ruci Legal Aid Institute has filed a proposal for judicial review of the new law on regional elections with the Constitutional Court.Laskar Dewa Ruci...

LBH Dewa Ruci Cemooh Drama Perppu Presiden SBY

Tuesday, 07 Oct 2014 14:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kebimbangan sikap Partai Demokrat terkait Undang-Undang Pilkada mendapat cemoohan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Dewa Ruci."Suguhan drama politik yang menggelikan dari para anggota parlemen kita beberapa waktu lalu...

Perppu Pilkada langsung Kemungkinan Ditolak DPR

Monday, 06 Oct 2014 10:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Senator asal DKI Jakarta, Fahira Fahmi Idris mengatakan Perppu yang dikeluarkan oleh presiden SBY akan ditolak oleh DPR. Hal tersebut dikarenakan, jika melihat peta dan kekuatan yang ada...

Setya Novanto Apresiasi Penerbitan Perppu

Sunday, 05 Oct 2014 11:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan menghargai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada."Masalah Perppu, saya menghargai Bapak Presiden, saya lihat memang berita ini...

DPR Baru Bisa Bahas Perppu Pilkada Tahun Depan

Saturday, 04 Oct 2014 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa serta-merta. Presiden SBY telah menandatangani Perppu No 1 Tahun 2014 tentang...

Terkait Perppu, Amien Rais: SBY Akan Sulit Kembalikan Pilkada Langsung

Saturday, 04 Oct 2014 09:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN—Ketua Majlis Pertimbangan Dewan Pengurus Pusat  Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Amein Rais menyebut seorang pemimpin tidak bisa memiliki prinsip ingin menyenangkan semua orang. Jika demikian, maka pemimpin...