Tuesday, 10 Zulhijjah 1439 / 21 August 2018

Tuesday, 10 Zulhijjah 1439 / 21 August 2018

INDEX BERITA

Menpar Tegaskan Pentingnya Keberpihakan Daerah di Pariwisata

Sunday, 22 Jul 2018 05:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata Arief Yahya kembali menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata. Tidak hanya soal penataan destinasi dan promosi, tapi juga mempermudah aksesibilitas wisatawan untuk...

SPM Madrasah Bukan Hanya Tanggung Jawab Kemenag

Thursday, 31 Aug 2017 00:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Standar pelayanan minimum (SPM) madrasah dinilai bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama, tapi juga masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta tak ragu membantu madrasah yang...

Presiden Sebut Dua Cara untuk Berantas Korupsi

Thursday, 20 Jul 2017 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yakni perbaikan sistem yang baik dan penindakan hukum yang membuat efek jera....

Jokowi: Sistem Kepemerintahan Harus Diperbaiki

Thursday, 20 Jul 2017 21:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sistem kepemerintahan harus diperbaiki ke depannya. Hal ini diungkapkannya agar tidak ada lagi pejabat yang melewati sistem yang telah ditentukan. "Jangan...

Parpolisasi DPD RI, Implikasinya Terhadap Pemerintah Daerah

Monday, 20 Mar 2017 15:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Syamsuddin Alimsyah *)Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepanjang tahun ini, seolah antara ada dan tiada. Coba kita googling, melacak kinerja DPD RI yang dirasakan...

Jokowi Minta Daerah Fokus Kembangkan Sektor Unggulan

Sunday, 08 May 2016 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk fokus mengembangkan sektor unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya fokus pengembangan ini penting agar setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing...

DPD Coba Cari Solusi Kesenjangan Pusat dan Daerah

Wednesday, 27 Apr 2016 17:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menggelar expert meeting guna membahas Rancangan Undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Rabu (27/4). Ketua...

JK: Pemda Harus Kreatif dan Inovatif Mengelola Daerahnya

Monday, 25 Apr 2016 23:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan untuk menyukseskan otonomi daerah sebagaimana perintah undang-undang, maka diperlukan inovasi dan kreatifitas setiap pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Hal tersebut...

Unpad Diskusi Menyoal Kinerja Pemerintah Daerah

Tuesday, 22 Mar 2016 13:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Di era demokrasi yang sarat keterbukaan ini, masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja aparat pemerintah. Masyarakat tidak hanya ingin memperoleh layanan administrasi yang baik, tapi juga...

DPD: Pemerintah Harus Bangun Fasilitas Industri Pariwisata

Friday, 18 Dec 2015 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Fahira Idris menyampaikan beberapa hal hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang (UU) pada Sidang Paripurna Ke-6 DPDRI,...

Pengamat: Penolakan Warga Bukti Pemda Gagal Sosialisasikan RTRW

Tuesday, 01 Dec 2015 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pengamat tata kota, Nirwono Joga, menilai penolakan warga terkait beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Jabodetabek merupakan imbas kegagalan sosialisasi peraturan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW)....

DPD: Pemerintah Perlu Hadir di Tengah Masyarakat Daerah

Monday, 19 Oct 2015 10:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Gafar Usman menyatakan bahwa bentuk aspek kemakmuran di derah masih begitu sederhana. Masyarakat di daerah hidup tidak dicampuri dalam pusaran...

Serapan Anggaran Rendah, Pejabat Daerah Dinilai Perlu Revolusi Mental

Saturday, 29 Aug 2015 04:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo beralasan serapan anggaran rendah karena khawatir dipidanakan jika ada kesalahan dalam meengeksekusi kebijakan, Jumat (28/8).Pengamat Kebijakan Publik UI Riant Nugroho mengatakan kekhawatiran PNS...

Ini Sanksi Bagi Pemda yang Lambat Serap Anggaran

Saturday, 22 Aug 2015 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sedang menyusun sanksi bagi pemerintah daerah yang lambat menyerap dana transfer ke daerah. Sanksi ini disiapkan guna mempercepat penyerapan sehingga...

Soal Penyerapan Anggaran, Pemerintah Diminta Jangan Hanya Salahkan Daerah

Saturday, 08 Aug 2015 22:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat diimbau jangan hanya memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang lamban menyerap anggaran. Pasalnya perbaikan penyerapan anggaran sebaiknya dilakukan dari dua arah. Direktur Institute for...

Disalahkan Pusat Atas Perlambatan Ekonomi, Ini Jawaban Daerah

Friday, 07 Aug 2015 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mardani H. Mamming, yang juga menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu Kalimatan Selatan, menilai bahwa lambatnya serapan dana daerah tidak...

Pemda Turut Berdosa Atas Perlambatan Ekonomi

Thursday, 06 Aug 2015 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah daerah (Pemda) memiliki andil atas terjadinya perlambatan ekonomi Indonesia. Pada kuartal II 2015, pertumbuhan ekonomi melambat jadi 4,67 persen dari sebelumnya...

Porsi Pertamina-Daerah di Blok Mahakam Ditentukan Pekan Depan

Sunday, 21 Jun 2015 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Porsi saham PT Pertamina (persero) di Blok Mahakam masih belum final. Pemerintah baru memutuskan untuk memberikan porsi sebesar 70 persen untuk Pertamina bersama dengan BUMD di...

80 Kabupaten di Indonesia Timur Belum Terima Dana Desa

Tuesday, 02 Jun 2015 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah yang sudah menerima transferan dana desa dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta segera menginformasikan dan merealisasikannya kepada desa di wilayahnya masing-masing. “Saya harapkan jangan sampai ada...

Pemerintah Daerah Diminta Serius Membina Koperasi Lokal

Tuesday, 26 May 2015 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan ribu koperasi mendapat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap, NIK mampu meningkatkan...

Siti Nurbaja: Pengelolaan Sampah Dipimpin Pemerintah Daerah

Saturday, 14 Feb 2015 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaja mengatakan pengelolaan sampah dipimpinan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Siti menambahkan namun aturan, pendoman dan pedanaannya dari pemerintah pusat. Siti menjelaskan aturan tentang...

Soal Penghapusan PBB, Ferry Yakin Pemda takkan Dirugikan

Tuesday, 10 Feb 2015 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan latar belakang rencana kebijakan penghapusan (PBB) untuk meringankan beban hidup masyarakat menengah...

Sumsel Sediakan Rp 51 Miliar untuk Kawasan Ekonomi Khusus

Monday, 26 Jan 2015 11:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp 51 miliar untuk pembebasan lahan bagi kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api Api. Anggaran itu untuk pembebasan lahan...

Mendagri Minta Maaf pada Daerah Atas Evaluasi Anggaran

Sunday, 18 Jan 2015 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, AGAM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada sejumlah daerah yang mengalami evaluasi anggaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendari berharap dengan terkoreksinya sejumlah pengajuan anggaran,...

Pengaduan Pelanggaran HAM Pemerintah Daerah Meningkat

Thursday, 08 Jan 2015 22:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan sepanjang tahun 2014 pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran oleh pemerintah daerah meningkat. Pengaduan masyarakat tersebut didominasi oleh pemerasan,...

Genam: Waspada Miras Dimulai Dari Diri Sendiri

Friday, 19 Dec 2014 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Anti Miras meminta masyarakat untuk waspada dan siaga terhadap peredaran minuman keras. Apalagi, peredaran miras sudah semakin berani muncul di tempat-tempat terbuka seperti minimarket dan...

Ombudsman RI: Pelayanan Publik di Pemda Paling Banyak Dikeluhkan

Thursday, 18 Dec 2014 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia mengalami peningkatan sepanjang tahun ini. Berdasarkan catatan terbaru, jumlah laporan masyarakat mengenai maladministrasi yang masuk ke Omubdsman...

OJK Minta Pemda Mulai Lirik Pasar Modal untuk Pembangunan Daerah

Friday, 05 Dec 2014 01:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, pemerintah daerah jangan terlalu berharap terhadap pembiayaan pembangunan yang menggunakan APBD. Karena terdapat pembangunan di...

RUU Pemda Jadi Ancaman Baru Pimpinan Parpol di Daerah?

Monday, 22 Sep 2014 21:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU Pemerintah Daerah (Pemda) akan mengatur sanksi cukup ketat bagi kepala daerah. Jadi, kepala daerah yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik terancam sanksi pemberhentian. "Banyak sekali...

RUU Pemda Disahkan, Ini Implikasinya untuk Gubernur

Monday, 22 Sep 2014 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) akan disahkan pada rapat paripurna DPR, Selasa (23/9). Pecahan revisi UU Nomor 32/2004 itu mengatur penguatan kewenangan gubernur dan pemerintahan tingkat provinsi. Dirjen...

RUU Pemda Fasilitasi Pemakzulan Kepala Daerah

Thursday, 18 Sep 2014 12:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Johan mengatakan, kepala daerah dapat dimakzulan jika membuat kebijakan yang menimbulkan krisis kepercayaan publik.  "Dalam RUU Pemda tetap ada pemakzulan,...

RUU Pemda Ternyata Jadi Kewajiban Moral Bagi SBY

Wednesday, 17 Sep 2014 13:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin sidang kabinet terbatas di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/9).   Turut hadir dalam sidang tersebut antara lain Wapres Boediono,...

RUU Pemda Siap Dibawa ke Paripurna DPR

Saturday, 13 Sep 2014 18:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Raker Pansus RUU Pemerintah Daerah (Pemda) akhirnya berhasil disepakati di tingkat I. Selanjutnya, RUU itu akan dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna DPR, dua pekan...

Dino: Pemda Jangan Berlaku Seperti Raja

Monday, 28 Apr 2014 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peserta konvensi capres Partai Demokrat Dino Patti Djalal mengatakan pemerintah daerah seringkali merasa menjadi raja bila berhadapan dengan investor. Menurut Dino, banyak investor yang merasa tidak dilayani...

Pemda Diminta Dorong Ekonomi Berbasis Daya Saing

Monday, 14 Apr 2014 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah (Pemda), khususnya di tingkat kabupaten/kota, diminta untuk terus mendorong investasi dan perdagangan, walaupun kondisi perekonomian global dan domestik masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Investasi...

Hatta: Pusat dan Daerah Harus Bersinergi Atasi Banjir

Sunday, 19 Jan 2014 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk mengatasi masalah musiman seperti banjir pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan baik. Pasalnya, persoalan banjir merupakan...

Perusahaan Tambang 'Ogah' Beri Kompensasi ke Pemerintah

Tuesday, 14 Jan 2014 22:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Perusahaan pertambangan, PT Mifa Bersaudara, menolak memberikan kompensasi 6,6 persen dari harga jual produksi batu bara kepada Pemerintah Provinsi Aceh, karena dinilai tidak realistis. Senior Manager...

Catatan Ombudsman Soal Keluhan Masyarakat Sepanjang 2013

Tuesday, 31 Dec 2013 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman RI menggelar konferensi pers akhir tahun 2013 dengan memaparkan laporan masyarakat yang diterima selama satu tahun ini. Hasilnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di pemerintah daerah...

Kemendagri Minta Pemda Bijak Anggarkan Bansos

Tuesday, 29 Oct 2013 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri tidak menampik adanya tren penggelembungan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di daerah pada tahun politik. "Ini karena memang tidak ada aturan yang melarang mereka menaikan...

Mendagri: Pemda Harus Bina Ormas

Monday, 28 Oct 2013 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Menteri Dalam Negeri RI (Mandagri), Gamawan Fauzi menyampaikan, pemerintah daerah (Pemda) harus melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di daerah sebagai impelmentasi Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun...