Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

INDEX BERITA

Alumni UGM Beri 13 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah

Tuesday, 19 Nov 2019 15:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Munas Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) ke-13 tidak cuma memilih Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum (2019-2024). Munas Kagama turut melahirkan 13 rekomendasi strategis untuk pemerintah.

Ketua Badan...

Gagasan Terbesar Jokowi untuk Ibu Kota Baru

Friday, 15 Nov 2019 10:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo jelaskan mengapa memilih Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru Indonesia. Menurutnya, Kalimantan Timur dinilai jauh dari bencana alam. Lahan yang dimiliki pemerintah juga...

Jimly Sarankan GBHN Dibahas Pemerintah dan Parpol

Thursday, 24 Oct 2019 23:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyarankan pemerintah dan parpol koalisi membahas secara matang perihal wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Jimly mengingatkan...

Wakil Rakyat Baru, Akankah Menjanjikan Perubahan?

Thursday, 10 Oct 2019 12:34 WIB

Demokrasi dengan trias politica selama ini dianggap sebagai format terbaik dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Pembagian kekuasaan dalam tiga lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) bertujuan menghindari pemerintahan yang otoriter. Keberadaan...

PSSI Harus Gandeng Pemerintah dan Siap Dikritik

Tuesday, 01 Oct 2019 05:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon ketua umum PSSI periode 2019-2023 Rahim Soekasah menegaskan bahwa PSSI harus bergandengan erat dengan pemerintah demi meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Menurut chairman klub...

Pemerintah dan DPR Berdebat soal Dana Abadi Pesantren

Thursday, 19 Sep 2019 22:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati. Rancangan Undang-Undang Tentang Pesantren. rencananya, RUU tersebut akan dibawa ke pembicaraan tingkat II atau disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat...

Revisi UU KPK, Penyadapan Harus Persetujuan Dewan Pengawas

Thursday, 19 Sep 2019 18:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tegaskan izin penyadapan dalam revisi UU KPK bertujuan baik. Dimintanya izin penyadapan dari dewan dari pengawas agar...

Revisi UU KPK, Wiranto: Jangan Curigai Presiden

Thursday, 19 Sep 2019 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto minta masyarakat tidak berprasangka buruk terkait revisi UU KPK. Menurut dia, hilangkan kecurigaan kepada lembaga negara yang...

Karhutla, MUI: Butuh Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat

Thursday, 19 Sep 2019 07:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan, pemerintah harus bertindak cepat atasi kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, pemerintah dan...

Mal Pelayanan Publik Dekatkan Pemerintah dan Masyarakat

Tuesday, 17 Sep 2019 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada...

Ahsan: Upaya Pemerintah Cari Bibit Atlet Masih Minim

Monday, 16 Sep 2019 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Atlet bulu tangkis nasional, Mohammad Ahsan memandang ada sisi positif dari perselisihan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum pekan lalu. Dari perselisihan itu,...

Semangat Beragama Umat Perlu Direspons Pemerintah

Thursday, 05 Sep 2019 09:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cendekiawan Muslim Prof KH Didin Hafidhuddin melihat semangat beragama umat Islam di Indonesia sedang meningkat. Maka pemerintah perlu memperhatikan dan meresponsnya supaya tercipta kehidupan yang lebih baik...

PPP: Pemindahan Ibu Kota Perlu Dibuatkan RUU

Tuesday, 27 Aug 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju bila pemindahan ibu kota perlu adanya landasan hukum atau Rancangan Undang-undang(RUU). Sekjen PPP, Arsul Sani mengatakan, hal itu sangat diperlukan agar...

Ekonom: Ada yang Salah dengan Kebijakan Dagang Indonesia

Friday, 16 Aug 2019 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah terkait perdagangan dinilai perlu perhatian serius. Bahkan, ada sejumlah kebijakan demikian yang dinilai salah. Demikian keterangan dari ekonom Institute for Development of Economics and...

PKS Yakin Gerindra Gabung Oposisi

Wednesday, 07 Aug 2019 15:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman yakin Partai Gerindra akan bergabung menjadi oposisi. Ia tegaskan sebagai seorang sahabat ia meyakini bahwa partai tersebut tidak akan...

Cukai Plastik Bukan untuk Pendapatan Pemerintah

Monday, 15 Jul 2019 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabid Kebijakan Keabeanan dan Cukai, Nasrudin Joko Surjono mengatakan penetapan bea cukai kantong plastik nilai akhirnya untuk masyarakat bukan pendapatan pemerintah. Meski baru rencana, hal itu disinyalir...

Pemerintah Perlu Tiru Dukungan ke Petenis Seperti Taiwan

Friday, 12 Jul 2019 21:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dinilai perlu belajar kepada Taiwan mengenai pola dukungan terhadap kiprah atlet tenisnya, demikian diungkapkan salah satu petenis nasional Christopher Rungkat. Hal itu, berkaca pada...

Aturan Kehutanan Dinilai Masih Lemah

Thursday, 11 Jul 2019 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pemerintahan Joko Widodo masih lemah dalam penyelesain konflik di kawasan hutan maupun di kawasan non hutan. Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menilai seharusnya pemerintah menerbitkan peraturan yang lebih kuat. Peraturan yang ada...

Negara Dinilai Belum Paham Terkait Kekerasan Seksual

Tuesday, 09 Jul 2019 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan, hambatan dalam permasalahan kekerasan seksual yakni adanya ketidakpahaman kebutuhan perempuan yang menjadi korban. Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherawati mengatakan,...

Pesan Luhut untuk Grab

Tuesday, 02 Jul 2019 15:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia akan membuka pintu bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di dalam negeri. Salah satunya yakni transportasi daring,...

Pengamat: Institusi Pemerintah Jadi Teladan Kurangi Plastik

Wednesday, 26 Jun 2019 23:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa berbagai institusi pemerintah harus bisa menjadi teladan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang saat ini masih membuat...

Pemerintah Targetkan Indonesia Raih Tiga Besar di SEA Games

Friday, 03 May 2019 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi memasang target bagi kontingen Indonesia untuk meraih tiga besar dalam perolehan medali SEA Games 2019 di...

Pemerintah Diminta Perhatikan Buruh di Era Ekonomi Digital

Thursday, 02 May 2019 10:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Nahdlatul Ulama (Sarbumusi NU), Syaiful Bahri Anshori, meminta para pengambil kebijakan memerhatikan kondisi buruh di era ekonomi digital. Ia meminta pemerintah...

Perkembangan Start Up Harus Didukung Oleh Pemerintah

Wednesday, 17 Apr 2019 01:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perkembangan start up saat ini perlu didorong oleh pemerintah. Menurutnya, start up dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk...

Aktivis Tuntut Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Thursday, 21 Mar 2019 20:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis menggelar Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Dalam aksinya mereka meminta pemerintah menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM masa...

JK Minta APIP Tingkatkan Kapasitas Pengawasan

Thursday, 21 Mar 2019 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta aparat pengawasan internal pemeritah (APIP) meningkatkan kemampuannya dalam bidang pengawasan. Itu karena, JK menilai objek pengawasan APIP semakin lama semakin luas.Menurut JK,...

Pemerintah Siapkan Tim Lobi Pencalonan Olimpiade 2032

Wednesday, 06 Mar 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PEMALANG -- Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan tim lobi untuk pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Tim lobi akan melibatkan banyak pihak."Kami terus mempersiapkan untuk membentuk tim...

Waspada Penipuan Catut Program Satu Juta Rumah

Tuesday, 19 Feb 2019 23:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mengimbau masyarakat berhati-hati dan mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Program Satu Juta Rumah.  "Masyarakat jangan terburu-buru menanggapi...

'Tempat Parkir' Dana Haji

Saturday, 02 Feb 2019 06:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap tahunnya pemerintah mengelola ratusan triliun rupiah dana setoran haji. Sebelum digunakan saat musim haji, dana itu diparkirkan ke sejumlah tempat investasi. Kemana saja larinya dana tersebut?   Video...

Dunia Animasi Indonesia Butuh Dukungan Pemerintah

Friday, 28 Dec 2018 21:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dunia animasi Indonesia memiliki potensi bagus. Akan tetapi, dunia animasi Tanah Air belum mendapatkan perhatian pemerintah. Executive Director Digital Network Aestetik, Rina Novita menjelaskan belum ada...

JK: Pelanggaran HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

Wednesday, 12 Dec 2018 06:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sulit untuk mengungkapkan pelanggaran HAM di masa lalu. Menurutnya, Peristiwa 20-30 tahun yang lalu tidak mudah untuk diungkapkan. Jusuf Kalla menuturkan pengungkapan...

Soal HAM, JK: Hak Pemerintah Juga Dilanggar

Tuesday, 11 Dec 2018 20:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memperingati Hari HAM Internasional 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendatangi Komnas HAM. Menurutnya, selama ini bukan hanya hak masyarakat yang dilanggar tapi hak pemerintah juga...

Tekan Gawai Ilegal, DPR Usulkan Regulasi Ketat

Wednesday, 07 Nov 2018 05:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dan DPR segera membahas regulasi untuk menekan peredaran gawai ilegal. Langkah ini menyusul maraknya peredaran gawail ilegal.      Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menuturkan, peredaran gawai...

Status Hononer, Istana: Pemerintah Tetap pada Tiga Solusi

Friday, 02 Nov 2018 21:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah tetap pada tiga solusi awal untuk persoalan tenaga honorer. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, mengatakan...

Pemerintah Ingin Tuntaskan Permasalahan BPJS

Friday, 19 Oct 2018 00:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengatakan, permasalahan BPJS sampai saat ini masih didiskusikan. Pemerintah menginginkan penyelesaian masalah ini sampai tuntas.
Ahmad mengatakan, pemerintah juga...

Akhirnya RUU Pesantren Disahkan Sebagai RUU Inisiatif DPR

Tuesday, 16 Oct 2018 18:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/10). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR...

Hindari Cacian dan Fitnah, Mereka Pilih Nasehati Penguasa

Saturday, 13 Oct 2018 11:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Integritas ulama di hadapan penguasa sangat tampak jelas. Banyak keteladanan yang dikisahkan tentang bagaimana mereka menyampaikan nasehat secara bijak ke penguasa yang zalim, tanpa harus mencaci dan menebar...

Sendok dan Nasihat Lembut untuk Sang Khalifah

Thursday, 11 Oct 2018 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Nasihat yang disampaikan para ulama kepada penguasa tak selamanya dalam kesempatan yang formal. Bahkan, nyaris tak pernah disampaikan dengan cara yang garang dan nada keras.  Dalam beberapa kesempatan, sejumlah ulama...

Prabowo-Sandi Hentikan Kampanye untuk Masyarakat Palu

Wednesday, 03 Oct 2018 16:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghentikan kegiatan kampanye untuk menghormati masyarakat Sulawesi Tengah. Menurutnya, pemerintah agar bisa lebih fokus untuk memulihkan keadaan...

'Pemerintah yang Membeli Bukan Melegalkan Penjarahan'

Tuesday, 02 Oct 2018 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nughroho mengklarifikasi dugaan penjarahan toko yang terjadi di Palu pascagempa dan tsunami. Menurutnya,...