Minggu, 9 Zulqaidah 1439 / 22 Juli 2018

Minggu, 9 Zulqaidah 1439 / 22 Juli 2018

INDEX BERITA

Gugatan HTI Ditolak, Seskab: Bukti Tindakan Pemerintah Benar

Selasa, 08 Mei 2018 07:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membuktikan...

Saksi: HTI tidak Ingin Merebut Pemerintahan

Kamis, 01 Feb 2018 17:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi ahli yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia dalam sidang lanjutan gugatan SK Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis (1/2), menyebut organisasi HTI tidak berniat...

Ahli: UU Ormas Pengaruhi Kebebasan Berserikat

Kamis, 18 Jan 2018 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sultan Agung Tirtayasa Fatkhul Muin menegaskan bahwa UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terutama terkait dengan pencabutan status badan hukum ormas, memberikan...

Sidang Pembubaran HTI, Kemenkumham Putar Bukti Video

Kamis, 18 Jan 2018 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tentang pembubaran Ormas Hizbut Tahrir...

Tim Hukum Kemenkumham: Pelanggaran HTI akan Dibuka di Sidang

Jumat, 05 Jan 2018 01:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Kemenkumham dalam perkara pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan bakal membuka sejumlah pelanggaran baru yang dilakukan bekas Ormas tersebut pada sidang 18 Januari...

Dua Orang Gugat UU Ormas ke MK

Rabu, 29 Nov 2017 04:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua orang warga negara Indonesia bernama Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan permohonan uji materi ketentuan Pasal 80A UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ke Mahkamah...

PPP tak Mau Memaksa Mendagri Segera Revisi UU Ormas

Rabu, 01 Nov 2017 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak ingin memaksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera merevisi Undang Undang (UU) Ormas. Walaupun posisi PPP dalam rapat Paripurna lalu,...

Pimpinan DPR Kaji Usulan Revisi UU Ormas

Rabu, 01 Nov 2017 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang diajukan oleh fraksi Parpol di DPR maupun pemerintah. Namun belum bisa dipastikan apakah...

Hiruk Pikuk Pembubaran Ormas Islam

Rabu, 01 Nov 2017 14:38 WIB

...

'Penindakan Anggota Ormas yang Dibubarkan Harus Sesuai KUHP dan KUHAP'

Selasa, 31 Okt 2017 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo menyatakan proses penindakan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar aturan ataupun menyimpang, harus tetap mengacu...

Yusril: UU Ormas Banyak Problematikanya

Senin, 30 Okt 2017 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Undang-Undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja disahkan masih...

Bang Japar Ajak Seluruh Ormas Bersatu Lawan UU Ormas

Senin, 30 Okt 2017 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Fahira Idris mengajak seluruh ormas bersatu dalam satu wadah untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Ormas yang baru...

GNPF Ulama Hargai Sikap Demokrat Soal UU Ormas

Senin, 30 Okt 2017 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menerima Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Kendati menerima, Demokrat tetap meminta dilakukan revisi dari beberapa poin dalam Perpputersebut.Ketua Gerakan...

SBY: UU Ormas tak Tepat Jika Langsung Diberlakukan

Senin, 30 Okt 2017 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat tengah berupaya agar Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah menjadi Undang-undang ini direvisi. Demokrat telah menyusun beberapa usulan terkait poin-poin dalam...

Demokrat Telah Siapkan Usulan Revisi Perppu Ormas

Jumat, 27 Okt 2017 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan usulan revisi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua...

Tolak Perppu Ormas, Zulkifli: PAN Dituding Anti-Pancasila

Jumat, 27 Okt 2017 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO --- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan prihatin dengan cara pandang sekelompok orang terkait penolakan fraksi PAN terhadap pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang. Dia mengatakan, penolakan...

Jokowi: Silakan UU Ormas Diperbaiki

Jumat, 27 Okt 2017 08:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan adanya revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja disahkan DPR. Presiden menilai, jika memang perbaikan beleid perlu dilakukan, dia tak...

Sikap Parpol Soal Perppu Ormas Demi Pilpres 2019

Rabu, 25 Okt 2017 22:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif menilai sikap parpol di parlemen terkait pengesahan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 menjadi Undang-undang Selasa (24/10) kemarin,...

Ini Frasa yang Mengancam Perkembangan Demokrasi di UU Ormas

Rabu, 25 Okt 2017 21:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajar program studi ilmu hukum President University Tohadi menilai, Perppu Ormas baru diterima secara politik, namun belum dari segi substansi hukum. Tohadi menilai frasa yang paling...

Din Syamsuddin Ingin Perppu Ormas Sesuai UUD 45

Rabu, 25 Okt 2017 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad SirajuddinSyamsuddin menginginkan Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan UUD 1945....

Yusril: MK Bisa Batalkan UU Ormas

Rabu, 25 Okt 2017 21:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menuturkan ada dua proses yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Undang-undang nomor 2 tahun 2017 Ormas yang masih menuai...

Ini 7 Alasan UU Ormas Layak Digugat Menurut Komnas HAM

Rabu, 25 Okt 2017 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyebutkan, setidaknya ada tujuh alasan mengapa Undang-undang (UU) Ormas layak untuk digugat. Beberapa di antaranya disebabkan karena argumen-argumen yang muncul untuk...

PKB akan Inisiasi Revisi Perppu Ormas

Rabu, 25 Okt 2017 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Fraksi PKB di DPR RI akan menginisiasi revisi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang...

MK Benarkan Tolak Gugatan Perppu Ormas

Rabu, 25 Okt 2017 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Konstotusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, gugatan Perppu Ormas harus segera diputus majelis hakim. Mengingat Perppu sudah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, artinya...

Perppu Ormas Jadi UU, Fahri Hamzah: Hati-Hati Aja lah

Rabu, 25 Okt 2017 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik disahkanya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (25/10) kemarin....

PKS Dukung Masyarakat Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

Rabu, 25 Okt 2017 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini belum bisa mematikan kapan PKS akan mengajukan poin-poin revisi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan...

Pengesahan Perppu Ormas Dinilai Sebuah Kemunduran

Rabu, 25 Okt 2017 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU menuai kekecewaan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari...

Gerindra: Dua Opsi 'Perlawanan' Pasca Perppu Ormas Jadi UU

Rabu, 25 Okt 2017 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas telah disahkan DPR menjadi Undang-undang. Kendati demikian, Fraksi Partai Gerindra sebagai fraksi penolak Perppu Ormas tidak...

Ini Alasan Lengkap PAN Tolak Perppu Ormas

Selasa, 24 Okt 2017 22:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Yuliani Paris mengatakan ada sejumlah alasan yang membuat partainya menolak Perppu Ormas. Adapun alasan penolakan tersebut adalah:1. Perppu itu boleh...

Perppu Ormas untuk Siapa?

Selasa, 24 Okt 2017 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas dengan dalih adanya kegentingan yang memaksa. Namun, faktanya, kita tidak melihat kegentingan itu. Pertama, jika benar ada kegentingan, mengapa pemerintah malah selalu mangkir...

PAN, PKS, Gerindra Tolak Perppu Ormas

Selasa, 24 Okt 2017 10:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas pandangan akhir fraksi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas)....

Perppu Ormas, Mendagri: Kalau Mau Revisi Oke

Senin, 23 Okt 2017 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ‘oke’ kalau mau dilakukan revisi atas Perppu Ormas. Tapi tetap harus jelas hal yang akan direvisi. Terkait dengan pembahasan Perppu Ormas, sejumlah...

Komisi II Segera Rampungkan Pembahasan Perppu Ormas

Senin, 23 Okt 2017 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengungkapkan, pihaknya hampir merampungkan tugasnya dalam pembahasa RUU Perppu Ormas. Sejak Rabu (4/10) lalu, Komisi II telah melaksanakan proses...

Berbau Otoriter, Refly Keberatan Perppu Ormas

Sabtu, 21 Okt 2017 22:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan ia tak mempermasalahkan Perppu Organisasi Masyarakat (Ormas) dari sisi pro atau kontra terhadap suatu organisasi atau kekuatan politik tertentu....

Refly: Aturan Penerbitan Perppu Harus Lebih Ketat dan Rinci

Kamis, 19 Okt 2017 06:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, semestinya syarat-syarat untuk menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus lebih ketat dan rinci. Oleh sebab itu, kata...

Aktivis GNPF: Perppu Ormas Seperti Sayembara

Rabu, 18 Okt 2017 23:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis sekaligus Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI (GNPF-MUI), Rangga Lukita menilai Perppu Ormas seperti sayembara yang digelar oleh pemerintah. Ia menilai, dengan terbitnya Perppu Ormas,...

Refly: Tidak Ada Kekosongan Hukum, Perppu Ormas tidak Perlu

Rabu, 18 Okt 2017 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai tidak ada kekosongan hukum yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Perppu Ormas. Perppu Nomor 2 tahun 2017 tersebut, kata...

Pakar Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

Rabu, 18 Okt 2017 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Refli Harun mengkritisi sifat kegentingan memaksa sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2017...

Komisi II Undang Pakar Bahas Perppu Ormas

Rabu, 18 Okt 2017 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR mengundang beberapa pakar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), untuk meminta masukan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi...

Refly Harun Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Rabu, 18 Okt 2017 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan rekomendasi penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut Refly, ada beberapa yang menjadikan Perppu Ormas tersebut harus...