Jumat, 11 Muharram 1440 / 21 September 2018

Jumat, 11 Muharram 1440 / 21 September 2018

INDEX BERITA

ICMI: Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI Sudah Tepat

Kamis, 10 Mei 2018 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai, putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara...

Dewan Dakwah Sesalkan Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI

Rabu, 09 Mei 2018 12:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Mohammad Siddik menyesalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia juga menyesalkan...

Kemenko Polhukam: Eks HTI tidak akan Dikucilkan

Rabu, 09 Mei 2018 03:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Kemenko Polhukam Heni Susila Wardaya mengatakan hak para mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia akan tetap sama dengan warga negara lainnya. Tidak...

ITS Panggil Tiga Dosen Diduga Dukung HTI

Rabu, 09 Mei 2018 03:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, memanggil tiga orang dosennya yang diduga mendukung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Rektor ITS Prof Joni Hermana mengatakan, pihaknya sudah...

Pengamat Pertanyakan Hakim PTUN Soal Putusan Gugatan HTI

Rabu, 09 Mei 2018 00:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (7/5) kemarin. Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir...

Pengamat Sarankan HTI Banding

Selasa, 08 Mei 2018 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menyarankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengajukan banding. Banding perlu dilakukan sebagai upaya hukum atas putusan PTUN yang...

Soal Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI, Ini Tanggapan Wiranto

Selasa, 08 Mei 2018 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyatakan apresiasi dan rasa syukurnya tergadap putusan majelis hakim PTUN yang menolak gugatan eks Hizbut Tahrir Indonesia...

Dukung Putusan PTUN, Gatot: Ormas Harus Berdasar Pancasila

Selasa, 08 Mei 2018 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendukung putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia...

Ace Hasan: Putusan PTUN Terhadap HTI Kemenangan Pancasila

Selasa, 08 Mei 2018 01:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)...

Waketum MUI: Hormati Putusan PTUN terkait HTI

Selasa, 08 Mei 2018 00:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta  terkait Hizbut Tahrir Indonesia...

Gugatan HTI Ditolak, Ini Komentar Istana

Senin, 07 Mei 2018 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menolak gugatan yang diajukan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Dengan demikian,...

PKS-PAN Dukung HTI Ajukan Banding

Senin, 07 Mei 2018 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendukung eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun demikian, ia tetap menghormati...

Kuasa Hukum Kemenkumham: Khilafah Menurut HTI Berbeda

Senin, 07 Mei 2018 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) I Wayan Sudirta menyebutkan, khilafah menurut pemahaman Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berbeda dengan beberapa ormas lain. Karena...

Imbauan Ketum Ansor kepada Kader Eks HTI

Senin, 07 Mei 2018 16:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpian Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi putusan sidang HTI di PTUN Jakarta, Senin (7/5) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)....

Majelis Hakim PTUN Nilai HTI Salah Sejak Awal Pembentukannya

Senin, 07 Mei 2018 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pertimbangannya meyakini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan merupakan jaringan kelompok. HTI diyakini merupakan partai politik dunia. "Hizbut Tahrir bukan...

Gugatan Ditolak, Eks HTI Ajukan Banding

Senin, 07 Mei 2018 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Dalam sidang putusan, Senin...

Pengadilan PTUN Tolak Gugatan Eks HTI

Senin, 07 Mei 2018 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya. Hal ini setelah melalui sidang pembacaan putusan...

Sidang HTI, Hakim PTUN: Ada yang Menang, Ada yang Kalah

Senin, 07 Mei 2018 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengingatkan kepada dua pihak yang berperkara untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban apabila putusan gugatan eks organisasi...

Simpatisan HTI Tertib Baca Alquran di PTUN

Senin, 07 Mei 2018 10:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan simpatisan eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tampak hadir di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dengan tertib, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan pantauan,...

PTUN Siapkan Layar Besar Jelang Sidang Putusan HTI

Senin, 07 Mei 2018 09:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menyiapkan sebuah layar besar di luar area gedung PTUN menjelang  sidang pembacaan putusan gugatan eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)....

Ribuan Personel Gabungan Jaga Pembacaan Putusan Gugatan HTI

Senin, 07 Mei 2018 09:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan personel gabungan berjaga di sekitar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Cakung, Jakarta. Senin (7/5) hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI...

Juru Bicara Eks HTI Imbau Pendukung Tertib

Senin, 07 Mei 2018 09:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto meminta para pendukung HTI tertib selama mengikuti pembacaan putusan gugatan organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah tersebut pada...

Pihak Menkumham dan HTI Serahkan Dokumen Kesimpulan

Kamis, 19 Apr 2018 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta kuasa hukum eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerahkan dokumen kesimpulan. Hal ini dalam sidang lanjutan gugatan HTI...

PTUN Gelar Sidang Kesimpulan Gugatan HTI

Kamis, 19 Apr 2018 10:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menggelar sidang kesimpulan gugatan eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atas keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), di Jakarta, Kamis...

Lawan Gugatan HTI, Menkumham Hadirkan Ahli Sosiologi Politik

Kamis, 05 Apr 2018 20:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam lanjutan sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan dua saksi ahli...

Sidang PTUN, Kemenkumham: Bukti Tertulis HTI tidak Nyambung

Kamis, 11 Jan 2018 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menggelar sidang gugatan yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pembubaran...

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Rabu, 10 Jan 2018 07:44 WIB

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013...

Tim Hukum Kemenkumham: Pelanggaran HTI akan Dibuka di Sidang

Jumat, 05 Jan 2018 01:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Kemenkumham dalam perkara pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan bakal membuka sejumlah pelanggaran baru yang dilakukan bekas Ormas tersebut pada sidang 18 Januari...

Wapres: HTI Dibubarkan karena Melanggar Sila Ketiga

Senin, 20 Nov 2017 16:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 20/11 (Antara)- Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan pemerintah membubarkan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) salah satunya adalah karema melanggar sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia....

Menkumham Tunjuk Pengacara Ini untuk Hadapi Gugatan Yusril

Kamis, 02 Nov 2017 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menunjuk Wayan Sudirta SH menjadi salah satu pengacara dalam menghadapi gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dari Yusril Ihza Mahendra dalam...

Gus Sholah Ajak Tokoh NU Rangkul Kader HTI

Jumat, 27 Okt 2017 09:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) mengajak kepada ulama pesantren untuk merangkul mantan kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kader-kader HTI tidak punya tempat lagi...

Yusril tak Setuju Opini Mahfud MD Soal HTI

Kamis, 26 Okt 2017 13:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tak setuju dengan opini yang dibangun Mahfud MD soal Hizbut Tahrir (HTI) sudah tamat. Hal itu disampaikan Yusril usai...

Perppu Ormas: Demokrasi Rasa Fasis

Kamis, 26 Okt 2017 01:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Salamun *)Bagian terpenting dan paling krusial dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 Tentang Organisasi...

Perppu Ormas Disarankan Diberikan pada Kekuasaan Kehakiman

Rabu, 18 Okt 2017 11:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Fitra Arsil menilai semestinya keputusan penerimaan atau penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas diberikan pada Kekuasaan Kehakiman. Alasannya,...

Jokowi: Represif Itu Kalau Saya Mau Ini, Kamu Harus Ini

Rabu, 18 Okt 2017 10:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah anggapan Perppu Ormas yang diterbitkannya bersifat represif. Ia menegaskan, penetapan Perppu Ormas bersifat demokratis dan terbuka. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan...

Nasib Perppu Ormas Ditentukan di Paripurna DPR Selasa Depan

Selasa, 17 Okt 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI menjadwalkan untuk membawa hasil pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Ormas pada Rapat Paripurna dewan. Rapat Paripurna...

Gerindra Sendirian Tolak Pembahasan Perppu Ormas Dilanjutkan

Senin, 16 Okt 2017 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan...

DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan Perppu Ormas

Senin, 16 Okt 2017 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan...

PAN Pertanyakan Unsur Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

Kamis, 12 Okt 2017 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Walaupun belum menentukan sikap dari Perppu Ormas, Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan ihwal kegentingan yang memaksa dari Perppu No 2 tahun 2017 tersebut. Ketua Fraksi PAN,...

DPR akan Undang TNI, Polri, dan BIN Bahas Perppu Ormas

Selasa, 10 Okt 2017 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR berencana mengundang TNI, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk meminta masukan terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun...