Monday, 17 Muharram 1441 / 16 September 2019

Monday, 17 Muharram 1441 / 16 September 2019

INDEX BERITA

Komisi II Undang Pakar Bahas Perppu Ormas

Wednesday, 18 Oct 2017 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR mengundang beberapa pakar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), untuk meminta masukan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi...

Refly Harun Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Wednesday, 18 Oct 2017 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan rekomendasi penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut Refly, ada beberapa yang menjadikan Perppu Ormas tersebut harus...

Perppu Ormas Disarankan Diberikan pada Kekuasaan Kehakiman

Wednesday, 18 Oct 2017 11:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Fitra Arsil menilai semestinya keputusan penerimaan atau penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas diberikan pada Kekuasaan Kehakiman. Alasannya,...

Nasib Perppu Ormas Ditentukan di Paripurna DPR Selasa Depan

Tuesday, 17 Oct 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI menjadwalkan untuk membawa hasil pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Ormas pada Rapat Paripurna dewan. Rapat Paripurna...

DPR Janji Terbuka Soal Pembahasan Perppu Ormas

Tuesday, 17 Oct 2017 17:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menegaskan pihaknya akan mengundang seluruh elemen masyarakat, baik yang pro maupun  kontra dalam membahas Perppu Ormas. Hal ini sebagai...

Gerindra Sendirian Tolak Pembahasan Perppu Ormas Dilanjutkan

Monday, 16 Oct 2017 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan...

DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan Perppu Ormas

Monday, 16 Oct 2017 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Hal ini setelah dalam pandangan...

PAN Pertanyakan Unsur Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

Thursday, 12 Oct 2017 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Walaupun belum menentukan sikap dari Perppu Ormas, Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan ihwal kegentingan yang memaksa dari Perppu No 2 tahun 2017 tersebut. Ketua Fraksi PAN,...

DPR akan Undang TNI, Polri, dan BIN Bahas Perppu Ormas

Tuesday, 10 Oct 2017 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR berencana mengundang TNI, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk meminta masukan terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun...

Pimpinan DPR: Masa Pembahasan Perppu Ormas Bisa Diperpanjang

Tuesday, 10 Oct 2017 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas memang mengharuskan selesai pada akhir masa sidang DPR...

Fraksi PKS Usulkan 13 Ormas Ikut Bahas Perppu Ormas di DPR

Monday, 09 Oct 2017 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan, tiap fraksi dapat mengundang empat perwakilan ke dalam rapat pemahasan Peraturan...

Tolak Perppu Ormas, PKS Tegaskan tak Bela Ormas Tertentu

Thursday, 05 Oct 2017 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan sikap PKS terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Nantinya, kata Jazuli, sikap...

Fraksi PAN Cenderung akan Tolak Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan, sikap fraksinya cenderung ke arah penolakan terkait Perppu Ormas. Yandri menjelaskan, PAN sudah banyak mengkritisi Perppu Ormas...

Ini Catatan Fraksi PPP Jika Nantinya Menerima Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menyebutkan, bila PPP nantinya menerima Perppu Ormas, mereka akan menerima namun dengan catatan. Salah satu catatannya,...

Fraksi Golkar Tegaskan Dukung Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 13:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan, sikap Partai Golkar dalam Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017. Ace menjelaskan, standing point Fraksi Partai Golkar...

Fraksi PAN: Pemerintah Serius Nggak Sih Bahas Perppu Ormas?

Wednesday, 04 Oct 2017 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mempertanyakan kegentingan Perppu Ormas. Alasannya, kata Yandri, saat perppu itu dibahas di DPR hari ini, hanya...

Dua Menteri Absen, Rapat Perppu Ormas di DPR Diwarnai Protes

Wednesday, 04 Oct 2017 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pembahasan Perppu Ormas antara Komisi II DPR dan perwakilan pemerintah, pada Rabu (4/10), berlangsung penuh perdebatan. Pasalnya, dari tiga menteri yang diundang, hanya ada satu...

DPR Memulai Pembahasan Menolak atau Menerima Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan (Ormas). Pembahasan dimulai dengan menyusun jadwal dan mekanisme pembahasannya....

Perppu Ormas Segera Dibahas Komisi II DPR

Thursday, 31 Aug 2017 17:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- DPR RI akan segera membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas.  Wakil Ketua DPR Komisi II Ahmad Riza Patria menyebut draf Perppu Ormas telah diterima...

Tjahjo: Pemohon tak Punya Kedudukan Hukum Gugat Perppu Ormas

Wednesday, 30 Aug 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa para pemohon dari uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak memenuhi syarat...

Sejumlah Ormas Perbaiki Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Tuesday, 22 Aug 2017 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menyatakan perbaikan permohonan uji materi atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dalam persidangan perbaikan uji formil dan materiil di...

Mahfud Pertanyakan Perppu Jadi Jalan Pintas Bubarkan Ormas

Tuesday, 22 Aug 2017 08:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Mahfud MD mempertanyakan Perppu sebagai jalan pintas untuk membubarkan ormas. Perppu Ormas pun berlaku untuk semuanya,...

Mendagri Kantongi Sejumlah Ormas yang Bakal Dibubarkan

Monday, 21 Aug 2017 17:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku, telah mengantongi sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang bakal dibubarkan pasca Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tjahjo mengatakan, Ormas-ormas tersebut berada di...

Relawan: Presiden Jokowi Tegas, Tapi Bukan Diktator

Friday, 11 Aug 2017 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden Jokowi sebagai sosok yang tegas dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, Relawan menilai Jokowi bukanlah seorang diktator. ...

Wapres JK: Perppu Ormas Bukan Berarti Pemerintah Diktator

Friday, 11 Aug 2017 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID MAKASSAR -- Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan, Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah bukan bermaksud menjalankan pemerintahan...

Mendagri: Ada Ormas Lain yang akan Dibubarkan Selain HTI

Thursday, 10 Aug 2017 08:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah akan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) lain selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Tjahjo, pengumuman pembubaran tersebut akan dilakukan...

Mulfachri: Tak Masuk Akal Ormas Lebih Darurat dari Narkoba

Sunday, 06 Aug 2017 02:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap menilai, darurat narkoba yang selalu disebut-sebut oleh Presiden Joko Widodo, tidaklah sesuai dengan sikap yang dilakukan pemerintah. Menurutnya pemerintah...

Ansor Surabaya Ajak Eks HTI Bergabung ke NU

Friday, 04 Aug 2017 21:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya siap mengajak para anggota eks Hizbut Tahrir Indonesia bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU). "Kami akan rangkul mereka dan mengajaknya bergabung,...

UKP-PIP: Perppu Ormas untuk Melindungi Keutuhan Nasional

Thursday, 03 Aug 2017 21:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) telah diajukan agar bisa ditinjau ulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagian kelompok menolak keberadaan Perppu ini karena...

HNW: HTI Bukan Lumbung Suara PKS

Thursday, 03 Aug 2017 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai KeadilanSejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, Hizbut TahrirIndonesia (HTI) bukan merupakan lumbung suara PKS. Hal ini disampaikan HNW lantaran...

Dosen Anggota HTI Diminta Isi Surat Pernyataan

Thursday, 03 Aug 2017 04:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta dosen dan pegawainya yang menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengisi surat pernyataan tentang kesediaan keluar dari keanggotaan dan tak...

HTI Dorong Fraksi-Fraksi DPR Tolak Perppu Ormas

Wednesday, 02 Aug 2017 19:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto menyampaikan saat ini pihaknya tengah berkonsentrasi melakukan perlawanan hukum dan politik atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)...

Disarankan Jimly Agar Gabung Yusril, Ini Jawaban HTI

Tuesday, 01 Aug 2017 15:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara (Jubir) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menanggapi saran Ketua ICMI, Jimly Asshidiqie untuk bergabung dengan partainya Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan, daripada menyarankan HTI gabung...

HNW: Perppu Ormas Dapat Diujimaterikan

Monday, 31 Jul 2017 21:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dapat diujimaterikan bila dinilai bertentangan dengan konstitusi."Kalau memang...

Presiden PKS: Penilaian Ormas Radikal Subjektif Pemerintah

Monday, 31 Jul 2017 15:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan, PKS menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena tidak ada kegentingan yang memaksa...

Menristek: Dosen Terlibat HTI Diberi Sanksi

Sunday, 30 Jul 2017 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan, setiap Rektor Perguruan Tinggi (PT) bertanggung jawab untuk melaporkan dosen yang terlibat dengan pergerakan Hizbut Tahrir. Nasir menjelaskan,...

Penangguhan Anggaran Pramuka Dinilai tak Tepat

Friday, 28 Jul 2017 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pendidikan M Abduhzen menyesali tindakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mengkaitkan Gerakan Pramuka (GP) dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Abduhzen menegaskan kepada pemerintah dalam...

Ketua MPR: Perppu Ormas Jangan Melebar Terlalu Jauh

Friday, 28 Jul 2017 10:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menyayangkan realisasi penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang melebar ke mana-mana."(Perppu) itu haknya pemerintah. Tentu...

Tjahjo: Perda Ormas untuk Awasi Ormas Radikal

Thursday, 27 Jul 2017 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan peraturan daerah (Perda) ormas bertujuan mengawasi ormas yang berada di daerah. Perda tersebut bukan hanya bertujuan mengawasi ormas radikal.Tjahjo...

PKB: Jika Bertentangan Demokrasi, Perppu Ormas Harus Diganti

Thursday, 27 Jul 2017 18:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan pasal-pasal dalam Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 sebaiknya tidak bertentangan dengan demokrasi. Jika bertentangan, dia menyatakan harus ada Undang-undang (UU)...