Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

INDEX BERITA

DPR akan Undang TNI, Polri, dan BIN Bahas Perppu Ormas

Tuesday, 10 Oct 2017 18:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR berencana mengundang TNI, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk meminta masukan terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun...

Pimpinan DPR: Masa Pembahasan Perppu Ormas Bisa Diperpanjang

Tuesday, 10 Oct 2017 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas memang mengharuskan selesai pada akhir masa sidang DPR...

Fraksi PKS Usulkan 13 Ormas Ikut Bahas Perppu Ormas di DPR

Monday, 09 Oct 2017 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan, tiap fraksi dapat mengundang empat perwakilan ke dalam rapat pemahasan Peraturan...

Tolak Perppu Ormas, PKS Tegaskan tak Bela Ormas Tertentu

Thursday, 05 Oct 2017 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan sikap PKS terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Nantinya, kata Jazuli, sikap...

Bahas Perppu Ormas, DPR tak Tunggu Putusan MK

Wednesday, 04 Oct 2017 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya tidak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas Nomor 2...

Ini Alasan Dua Menteri tak Hadir di DPR Bahas Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 16:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Pemerintah...

Mendagri Yakin Perppu Ormas Diterima oleh DPR

Wednesday, 04 Oct 2017 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum...

Fraksi PAN Cenderung akan Tolak Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan, sikap fraksinya cenderung ke arah penolakan terkait Perppu Ormas. Yandri menjelaskan, PAN sudah banyak mengkritisi Perppu Ormas...

Ini Catatan Fraksi PPP Jika Nantinya Menerima Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menyebutkan, bila PPP nantinya menerima Perppu Ormas, mereka akan menerima namun dengan catatan. Salah satu catatannya,...

Fraksi Golkar Tegaskan Dukung Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 13:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan, sikap Partai Golkar dalam Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017. Ace menjelaskan, standing point Fraksi Partai Golkar...

Fraksi PAN: Pemerintah Serius Nggak Sih Bahas Perppu Ormas?

Wednesday, 04 Oct 2017 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mempertanyakan kegentingan Perppu Ormas. Alasannya, kata Yandri, saat perppu itu dibahas di DPR hari ini, hanya...

DPR Memulai Pembahasan Menolak atau Menerima Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan (Ormas). Pembahasan dimulai dengan menyusun jadwal dan mekanisme pembahasannya....

Sidang MK, Video HTI Dianggap Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Wednesday, 06 Sep 2017 17:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, pemutaran video Muktamar HTI sebelum pemerintah memberikan keterangan pada sidang uji materi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada...

Di Sidang MK, Yusril Protes Pemutaran Video Muktamar HTI

Wednesday, 30 Aug 2017 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra melayangkan protes kepada pemerintah terkait pemutaran potongan video Muktamar HTI dalam sidang uji materi Perppu Ormas. "Saya...

Tjahjo: Pemohon tak Punya Kedudukan Hukum Gugat Perppu Ormas

Wednesday, 30 Aug 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa para pemohon dari uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak memenuhi syarat...

Sidang di MK, ACTA Mengkhawatirkan Efek Domino Perppu Ormas

Wednesday, 23 Aug 2017 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruhnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Kuasa Hukum sekaligus advokat ACTA, Hendarsam Marantoko menilai...

Rektor Undana: Ada Dosen dan Mahasiswa Jadi Pengurus HTI

Thursday, 17 Aug 2017 15:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Prof Ir Fredrik L Benu mengatakan ada dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut kedapatan menjadi pengurus Ormas Hizbut Tahrir...

Akademisi: Pemda Sulbar Perlu Rangkul Kader HTI

Friday, 11 Aug 2017 06:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Akademisi STAI DDI Polman Abid Alimuddin Lidda berpendapat perlunya pemerintah kabupaten, pemko dan pemprov se-Sulawesi Barat perlu merangkul dan memberdayakan warga setempat yang selama ini aktif...

Wapres JK: Perppu Ormas Bukan Berarti Pemerintah Diktator

Friday, 11 Aug 2017 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID MAKASSAR -- Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan, Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah bukan bermaksud menjalankan pemerintahan...

Ini Ciri-Ciri Ormas yang Segera Dibubarkan Pemerintah

Thursday, 10 Aug 2017 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, organisasi masyarakat (ormas) lain yang akan dibubarkan bukan merupakan ormas berskala nasional. Tjahjo menyebut ormas tersebut terpantau melakukan aktivitas...

Pemerintah Bakal Keluarkan SKB Pembinaan Eks HTI

Wednesday, 09 Aug 2017 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan eks...

Muhammadiyah: Perppu Ormas Cacat Prosedural dan Substansi

Wednesday, 09 Aug 2017 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas mengatakan, pekan lalu baru saja dilakukan rapat pleno di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Ia mengungkapkan, Perppu Nomor...

Perppu Ormas Kembali Digugat di MK

Monday, 07 Aug 2017 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat organisasi kemasyarakatan dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi...

Ansor Surabaya Ajak Eks HTI Bergabung ke NU

Friday, 04 Aug 2017 21:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya siap mengajak para anggota eks Hizbut Tahrir Indonesia bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU). "Kami akan rangkul mereka dan mengajaknya bergabung,...

Ini Syarat untuk Anggota HTI Jika Ingin Bergabung ke PKS

Thursday, 03 Aug 2017 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan bahwa PKS selalu menjaga kedaultan NKRI dan mendukung sistem demokrasi yang diterapkan...

Khilafah (2)

Thursday, 03 Aug 2017 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Istilah ‘khilafah’ bisa dipastikan sejak akhir abad 19 sampai sekarang lebih terkait dengan entitas atau lembaga dan sistem politik dan kekuasaan. Istilah itu tidak terlalu terkait dengan agama...

Dosen Anggota HTI Diminta Isi Surat Pernyataan

Thursday, 03 Aug 2017 04:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta dosen dan pegawainya yang menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengisi surat pernyataan tentang kesediaan keluar dari keanggotaan dan tak...

Disarankan Jimly Agar Gabung Yusril, Ini Jawaban HTI

Tuesday, 01 Aug 2017 15:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara (Jubir) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menanggapi saran Ketua ICMI, Jimly Asshidiqie untuk bergabung dengan partainya Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan, daripada menyarankan HTI gabung...

IAIN Palu Pastikan tak Ada Dosen dan Mahasiswa Tergabung HTI

Monday, 31 Jul 2017 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Zainal Abidin mengatakan, secara kelembagaan tidak ada dosen maupun mahasiswa di IAIN Palu yang terlibat secara organisasi di Hizbut...

Menristek: Dosen Terlibat HTI Diberi Sanksi

Sunday, 30 Jul 2017 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan, setiap Rektor Perguruan Tinggi (PT) bertanggung jawab untuk melaporkan dosen yang terlibat dengan pergerakan Hizbut Tahrir. Nasir menjelaskan,...

Boni Hargens: Ustaz dan Ulama adalah Kekuatan Bangsa

Friday, 28 Jul 2017 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Boni Hargens menyatakan, sudah selayaknya para tokoh agama seperti ustaz dan ulama untuk dihargai. Alasannya, kata Boni, mereka adalah elemen penting dari kekuatan bangsa...

Kemenpora akan Cairkan Dana Kegiatan Raimuna Pramuka

Friday, 28 Jul 2017 18:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung pelaksanaan Raimuna 2017. Menpora Imam Nahrawi menegaskan pihaknya siap mencairkan aggaran untuk agenda besar Pramuka tersebut sebesar Rp...

Politisi Gerindra Pesimistis Bisa Gagalkan Perppu Ormas

Friday, 28 Jul 2017 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa tidak menampik kalau parpol-parpol yang menjadi oposisi pemerintah saat ini, seperti Gerindra, PKS, dan Demokrat,...

Gerindra Nilai Perppu Ormas akan Disetujui DPR

Friday, 28 Jul 2017 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyatakan, fraksi Partai Gerindra dan parpol lain di luar koalisi pemerintah, tegas menolak Peraturan...

Polisi Minta Massa Aksi 287 tak Lebihi Batas Waktu

Friday, 28 Jul 2017 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Alumni 212 akan melakukan aksi di sekitar Masjid Istiqlal dan Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Jumat (28/7). Unjuk rasa tersebut digelar untuk memprotes Peraturan Pengganti...

MK Mengaku Tetap Jaga Indepensi dalam Perkara Perppu Ormas

Friday, 28 Jul 2017 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan, MK menghormati dan menghargai siapapun yang datang ke MK, termasuk dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi. "Namun yang...

NU, Jokowi, dan Pertarungan 2019

Friday, 28 Jul 2017 11:47 WIB

Oleh: M Fakhrudin Muhdi*Keluarnya Perppu Ormas dan bubarnya HTI. Relasi Islam dan negara yg direpresentasikan oleh pemerintahan Jokowi berada pada tensi yg tinggi. Nampaknya pemerintah sudah menghitung betul bahwa...

Penjelasan Amnesty International Soal Implikasi Perppu Ormas

Thursday, 27 Jul 2017 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid bersama dengan rekannya Liam Gammon memberikan penjelasan perbandingan antara Perppu Nomor 2/2017 dan UU Nomor 17/2013 tetang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)....

Pemkot Semarang tidak Verifikasi PNS Soal HTI

Thursday, 27 Jul 2017 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Kota Semarang tidak akan melakukan verifikasi terhadap jajaran pegawai negeri sipilnya (PNS) terkait kemungkinan keterlibatan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Salah satu sumpah yang diucapkan pegawai...

Cak Imin Minta Masyarakat Rangkul HTI

Thursday, 27 Jul 2017 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengajak masyarakat merangkul pendukung HTI. Dia pun meminta masyarakat tidak memusuhi pengikut HTI."Pembubaran HTI harus kita ambil hikmahnya. Sebaiknya...