Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

INDEX BERITA

Jokowi: Saya tidak Ingin Rakyat Dioper Sana-sini

Thursday, 28 Apr 2016 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelayanan publik terus diperbaiki. Jokowi menilai pelayanan publik di Indonesia masih banyak kekurangan, mulai dari pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP),...

PNS Bisa Dituntut karena Pelayanan Publik Buruk

Wednesday, 11 Nov 2015 12:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak melayani masyarakat dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dituntut, bahkan...

Ombudsman Sasar Perbaikan Pelayanan Publik Desa

Tuesday, 06 Oct 2015 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI masih memberikan catatatan bagi pelayanan publik di kampung dan desa-desa terjauh. Hal inilah yang menjadi perhatian Ombudsman menyasar perbaikan...

Kang Emil Targetkan 1.000 Layanan di Bandung Berbasis Aplikasi

Friday, 02 Oct 2015 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Walikota Bandung Ridwan Kamil akan menerapkan seribu layanan berbasis aplikasi di Bandung. Alasannya bahwa sudah saatnya  masyarakat Indonesia untuk melek teknologi dan lebih memanfaatkan teknologi dengan...

Pelayanan Publik Indonesia Masih di Bawah Standar Minimal

Wednesday, 23 Sep 2015 21:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelayanan publik (public service) diatur secara tegas dalam konstitusi, yaitu Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik yang layak. Namun,...

'Revolusi Mental Mulai Tampak Hasilnya'

Friday, 24 Jul 2015 09:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengklaim revolusi mental di kalangan aparatur sipil negara berhasil dalam delapan bulan. "Karena sejak awal Presiden Joko Widodo sudah...

Sidak Kantor Imigrasi Jakbar, Menteri Yuddy: Jangan Cari Pegawai yang Seram!

Friday, 24 Jul 2015 09:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kembali melakukan silaturahmi ke kantor pelayanan publik. Kali ini, kantor yang menjadi tempat masyarakat mengurus paspor yaitu kantor...

Kunjungi Pemkab Sukabumi, Menteri Yuddy: Gordennya Belang Bentong

Wednesday, 24 Jun 2015 19:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI --  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengomentari fasilitas sarana pelayanan publik yang tidak terawat di Kabupaten Sukabumi. "Meni kadut pisan (jelek sekali)....

Curhatan Bupati Sukabumi ke Menteri Yuddy

Wednesday, 24 Jun 2015 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengunjungi Kantor Pemkab Sukabumi di Palabuhanratu, Rabu (24/6) sore. Menteri Yuddy disambut oleh Bupati Sukabumi Sukmawijaya yang...

Sidak, Menteri Yuddy Minta Perizinan tak Berbelit-belit

Wednesday, 24 Jun 2015 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengoreksi beberapa detil layanan di kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Sukabumi, Jawa...

Menpan RB: Kunci Sukses Nawacita Adalah Birokrasi

Wednesday, 03 Jun 2015 11:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menilai kunci kesuksesan program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK terletak pada birokrasi. "Saya sepakat apapun visi misi Nawacita, key factor-nya...

Kemenpan RB Gaet UMJ Ciptakan Konsep Pelayanan Publik

Sunday, 29 Mar 2015 00:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggaet Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) untuk menciptakan konsep pelayanan publik yang lebih baik."Kami meminta bantuan untuk memberikan konsep perubahan...

Pemkot Tangerang Terus Benahi Pelayanan Publik

Wednesday, 25 Mar 2015 10:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berupaya membenahi sistem pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan program smart city. Dalam acara Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 di Jakarta...

Denpasar Akhirnya Keluar dari Zona Merah Pelayanan Publik

Wednesday, 28 Jan 2015 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Kota Denpasar berhasil keluar dari zona merah pelayanan publik. Padahal, medio tahun 2013 lalu, Kota Denpasar mendapatkan raport merah dari Ombudsman RI Perwakilan Bali, namun dalam setahun bisa masuk ke...

Ombudsman RI: Pelayanan Publik di Pemda Paling Banyak Dikeluhkan

Thursday, 18 Dec 2014 02:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia mengalami peningkatan sepanjang tahun ini. Berdasarkan catatan terbaru, jumlah laporan masyarakat mengenai maladministrasi yang masuk ke Omubdsman...

KPK Bisa Minta Copot Pejabat K/L Soal Pelayanan Publik

Tuesday, 18 Nov 2014 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mempublikasikan hasil survei integritas sektor pelayanan publik di 20 Kementerian dan Lembaga (K/L). Hasilnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama nilainya masih...

Soal Pelayanan Publik, Kemenhub-Kemenag Dapat Rapor Merah KPK

Tuesday, 18 Nov 2014 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil survei integritas sektor publik terhadap 20 Kementerian dan Lembaga. Hasilnya, dua Kementerian yang menurut penilaian KPK belum memuaskan dalam masalah...

Hebat, Jabar Juara E-Goverment Selama Tiga Tahun Berturut-turut

Thursday, 13 Nov 2014 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kesungguhan Jawa Barat dalam penerapan TIK untuk pelayanan publik menghasilkan prestasi sebagai Juara Satu untuk E-Goverment tingkat provinsi. Tidak tanggung-tanggung penghargaan tersebut diraih selama tiga tahun...

Moratorium PNS akan Memperburuk Pelayanan Publik

Wednesday, 12 Nov 2014 13:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi mengatakan, rencana pemberhentian sementara atau moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya akan memperburuk pelayanan PNS kepada publik.Menurutnya, pelayanan...

Moratorium PNS akan Memperburuk Pelayanan Publik

Wednesday, 12 Nov 2014 10:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi mengatakan, rencana penghentian sementara atau moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, langkah tersebut hanya akan memperburuk pelayanan PNS...

Jonan Siapkan PNS Masuk Sabtu dan Ahad

Tuesday, 28 Oct 2014 21:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Menteri Perhubungan Iganisius Jonan berencana mengadakan piket akhir pekan bagi karyawan di lingkungan kementerian perhubungan. "Kalau di UPT kan 24 jam bergantian. Nanti saya bikin piket. Dibikin...

Tantangan Aplikasi Digital Bantu Tingkatkan Pelayanan di Canberra

Wednesday, 15 Oct 2014 21:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Dua kelompok pengembang aplikasi inovatif  berhasil menemukan cara agar pelayanan pemerintah ACT bisa lebih efisien. Tantangan Digital Canberra yang digelar oleh Pemerintah ACT memilih dua pemenang  dari kelompok...

PKBL BUMN Harus Lebih Transparan

Wednesday, 01 Oct 2014 16:00 WIB

Tahun 2012, sebuah desa penghasil kopi di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, belum  memiliki listrik. Masyarakat setempat harus menghabiskan Rp 80 ribu untuk membeli minyak tanah. Listrik rupanya masih...

DPR: RAPBN 2015 Membengkak untuk Pelayanan Publik

Sunday, 21 Sep 2014 06:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan terjadi peningkatan volume pada RAPBN 2015. Alasannya karena dialokasikan untuk peningkatan pelayanan publik dan bukan merupakan potensi korupsi di...

Bupati Banyuwangi Dorong Program Welas Asih Hingga Daerah

Tuesday, 05 Aug 2014 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, ajaran agama pada dasarnya mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena itu, mendorong sebuah gerakan welas asih (Charter for Cimpassion) hingga ke level daerah. Hal...

Tangerang Jadi Contoh Pelayanan Publik

Wednesday, 02 Jul 2014 00:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang dalam meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari hampir...

Pelayanan Publik Maksimal

Tuesday, 01 Jul 2014 13:00 WIB

TANGERANG — Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan Ramadhan tidak mengganggu aktivitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Bahkan, selama Ramadhan, apel pagi yang menjadi agenda rutin...

Jokowi Kembali Sidak Pelayanan Publik DKI

Friday, 23 May 2014 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jumat (23/5). Ini merupakan kali pertama Jokowi melakukan sidak setelah resmi mendeklarasikan...

Duh, Hanya Ada 2 Instansi Pemerintah yang Patuh Pelayanan Publik

Thursday, 17 Apr 2014 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU-- Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah hanya memberikan dua penghargaan kepada dua instansi pemerintah di daerah itu yang dinilai masuk dalam zona hijau atas kepatuhan mereka terhadap pelayanan...

Ibu Ini Sindir Jokowi Agar Tidak Nyapres

Monday, 23 Dec 2013 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang ibu setengah baya secara mengejutkan menanyakan pertanyaan yang tidak pernah mau dijawab oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, secara gamblang. Ibu yang bernama Sulastri tersebut...

Kemendagri Harus Segera Lantik Walkot Tangerang

Friday, 20 Dec 2013 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembatalan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih, Arief R Wismansyah-Sachrudin, hingga dua kali diprediksi bakal berdampak pada pemerintahan Kota Tangerang. “PKB sangat menyesalkan tindakan...

KPK: Kemenparekraf Paling Buruk

Tuesday, 17 Dec 2013 08:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil Survei Integritas Sektor Publik pada 2013 untuk mengukur tingkat pelayanan publik dari instansi dan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan Kementerian Pariwisata...

Ini Dia Pemicu Maraknya Korupsi

Monday, 09 Dec 2013 04:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Zulhelmi, mengatakan pelayanan publik yang buruk merupakan cikal bakal atau penyebab terjadinya praktik korupsi. "Korupsi itu berkaitan dengan sebab akibat, jadi...

Pelayanan Publik di Bali Dalam Kondisi 'Lampu Merah'

Sunday, 08 Dec 2013 13:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepatuhan sejumlah instansi pemerintah di Bali dalam memberikan layanan publik berada dalam kondisi 'lampu merah.' Sesuai dengan hasil survei, kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar...

Jokowi Janji Perbaiki Pelayanan Publik di Jakarta

Saturday, 07 Dec 2013 20:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memerbaiki pelayanan publik di Jakarta. Hal itu dia katakan untuk menanggapi hasil survei Ombudsman RI yang mengungkap bahwa...

PKB: Pelayanan Publik Tidak Memuaskan

Sunday, 10 Nov 2013 09:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik kualitas pelayanan publik di berbagai birokrasi Indonesia kepada masyarakat. Pelayanan publik masih tidak efesien dan jauh dari kata memuaskan. "Banyak sekali meja yang...

Pelayanan Publik Empat Kementerian Berpotensi Dapat Nilai Merah

Tuesday, 11 Jun 2013 18:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang Hari Pelayanan Publik Internasional pada 23 Juni, Ombudsman Republik Indonesia melakukan observasi terhadap 18 kementerian yang memiliki unit pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan. Berlandaskan...

IPW Sesalkan Habisnya Blangko BPKB dan STNK

Thursday, 30 May 2013 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyesalkan habisnya blangko Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di sejumlah kantor Samsat di Tanah...

Wapres: Harus Ada Indikator Pelayanan Publik

Tuesday, 28 May 2013 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Boediono meminta jajaran pimpinan daerah dan instansi mulai memikirkan dan menerapkan indikator pelayanan publik. Hal tersebut diperlukan untuk melihat efisiensi kinerja aparatur pemerintah. "Barangkali harus ada...

'Pemangkasan Anggaran Seharusnya Turunkan Defisit Anggaran'

Friday, 17 May 2013 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menilai pemangkasan anggaran pada sejumlah kementerian/ lembaga (K/L) seharusnya berdampak pada menurunnya presentase defisit terhadap produk domestik bruto dalam rancangan...