Sunday, 8 Zulhijjah 1439 / 19 August 2018

Sunday, 8 Zulhijjah 1439 / 19 August 2018

INDEX BERITA

MK Kembali Gelar Sidang Pendahuluan Uji UU MD3

Wednesday, 04 Apr 2018 16:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan untuk dua perkara uji UU MD3 yang diajukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan 23 orang warga Indonesia....

Ketua MPR: Penambahan Pimpinan Diharapkan Perkuat MPR

Monday, 26 Mar 2018 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan melantik tiga wakil ketua MPR tambahan pada Senin (26/3) siang. Ketiga pimpinan MPR baru yang akan dilantik tersebut antara lain Ahmad...

Pelantikan Pimpinan Baru MPR Disepakati Pekan Depan

Wednesday, 21 Mar 2018 18:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Gabungan antara Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan DPD RI memutuskan akan melakukan pelantikan Wakil Ketua MPR pada Senin (26/3) mendatang. Dari semua fraksi yang hadir,...

Pakar Hukum: Masyarakat Perlu Gugat UU MD3 ke MK

Friday, 16 Mar 2018 21:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai UU MD3 menjadi bukti kurangnya koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Presiden RI Joko Widodo. Bahkan...

Ketua DPR Jamin UU MD3 tak Matikan Kritik

Thursday, 15 Mar 2018 10:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat dan wartawan yang menjadi korban atas Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD,...

Jokowi tak Tandatangani UU MD3, Ini Kata Wakil Ketua DPR

Wednesday, 14 Mar 2018 22:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menandatangani Undang-Undang MPR, DPR DPD dan DPRD (UU MD3). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, tanpa ditandatangani Presiden Jokowi, UU...

Jokowi: Saya tidak Menandatangani UU MD3

Wednesday, 14 Mar 2018 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Hari ini menjadi tenggat waktu terakhir bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menandatangani revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DRPD (UU MD3). Dibatas akhir setelah...

DPR Masih Tunggu Sikap Presiden Terkait Perppu UU MD3

Tuesday, 13 Mar 2018 23:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, masih menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait UU MD3 yang belum ditandatangani oleh Presiden sampai saat ini. Bambang berharap...

Seskab: Tanpa Tandatangan Presiden UU MD3 Tetap Berlaku

Tuesday, 13 Mar 2018 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penandatangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dinanti menjelang 30 hari pascapengesahan undang-undang itu. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono...

Demo Tolak UU MD3 di Lampung Berakhir Ricuh

Tuesday, 06 Mar 2018 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG --  Aksi unjuk rasa menolak Undang Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) berlanjut di Bandar Lampung, Selasa (6/3). Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia...

Belum Ditandatangani Presiden, RUU MD3 Diinterupsi DPR

Monday, 05 Mar 2018 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) kembali disorot dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa persidangan IV pada...

Ini Empat Opsi yang Bisa Diambil Presiden Terkait UU MD3

Friday, 02 Mar 2018 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, ada empat opsi yang bisa diambil Presiden Joko Widodo terkait UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Ia...

Jokowi Undang Pakar Hukum Bahas RUU KUHP dan UU MD3

Wednesday, 28 Feb 2018 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang empat pakar hukum ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas isu terkini mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Diantaranya adalah terkait RUU KUHP...

Uji Tiga Pasal UU MD3, PSI: UU MD3 Ancam Demokrasi

Friday, 23 Feb 2018 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan uji materi terhadap tiga pasal Undang-Undang MD3 (UU MD3) yaitu Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat 1....

Pengamat: Pemerintah Sebaiknya Ajukan Revisi UU MD3

Friday, 23 Feb 2018 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf berpendapat pemerintah sebaiknya mengajukan revisi terbatas terkait Undang-Undang MD3 yang kini tengah diperdebatkan oleh masyarakat....

Sekjen PDIP: Jokowi tak Perlu Keluarkan Perppu Soal UU MD3

Friday, 23 Feb 2018 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait adanya pasal kontroversi dalam Perubahan...

Pemerintah Dorong Masyarakat Uji Materi UU MD3 ke MK

Wednesday, 21 Feb 2018 05:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong masyarakat yang keberatan terkait Undang-Undang MD3 untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yasonna mengungkapkan, Presiden Joko...

Penghinaan Parlemen Merampas Kewenangan Penegak Hukum

Tuesday, 20 Feb 2018 04:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pasal penghinaan kehormatan DPR yang ada dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD...

Pengamat: UU MD3 Jangan Pasung Hak Wartawan

Sunday, 18 Feb 2018 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie mengatakan keberadaan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tidak boleh memasung kebebasan pers dalam mengkritisi kinerja anggota dewan....

Ketua DPR 'Pasang Badan' Sikapi Kritik Masyarakat Soal MD3

Friday, 16 Feb 2018 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan siap "pasang badan" menyikapi banyaknya kritik dari masyarakat terhadap pasal penghinaan parlemen yang diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD...

Kopel: MKD Dibentuk Bukan untuk Awasi Pengkritik DPR

Wednesday, 14 Feb 2018 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah menilai, hasil revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sesat pikir. Terutama Pasal 122 huruf k. Dalam...

Polri akan Lakukan Kajian Soal RUU MD3

Wednesday, 14 Feb 2018 16:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan akan melakukan kajian terkait revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Martinus Sitompul menegaskan, dalam...

Manager: UU MD3 Bentuk Kemunduran Demokrasi

Wednesday, 14 Feb 2018 09:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Manager Nasution menilai, dua aturan antikritik lembaga eksekutif dan legislatif berpotensi membuat kemunduran demokrasi di Indonesia. Dua aturan...

Jhonny: Secara Keseluruhan Pasal-Pasal RUU MD3 Bermasalah

Wednesday, 14 Feb 2018 07:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nasdem menyebut secara keseluruhan pasal-pasal di dalam Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (RUU MD3) bermasalah. Nasdem menegaskan, DPR tidak boleh menjadi lembaga superbody."Secara...

Sikap PAN, PKS, dan Gerindra Dipertanyakan

Wednesday, 14 Feb 2018 07:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkaran Madani (LIMA) Ray Rangkuti menuding tiga partai, PKS, PAN dan Gerindra tidak konsisten terkait pasal penghinaan. Ketiga partai itu menolak keras Pasal...

Nasdem: RUU MD3 Degradasi Hak Rakyat Terhadap DPR

Tuesday, 13 Feb 2018 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan, lembaga legislatif merupakan representasi dan milik rakyat yang seharusnya selalu siap dan legowo menerima kritikan rakyat....

Pimpinan DPR Tunggu UU MD3 Diundangkan

Tuesday, 13 Feb 2018 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR menunggu Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) diundangkan menjadi undang-undang oleh pemerintah. Setelah UU MD3...

LIMA Nilai UU MD3 Jadikan MKD Tameng Anggota Parlemen

Tuesday, 13 Feb 2018 19:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkaran Madani, Ray Rangkuti, menganggap revisi Undang-undang MPR DPR, DPRD, dan DPD (MD3) sebagai alat untuk menjadikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai "tameng"...

MKD: UU MD3 untuk Mencegah Kriminalisasi Anggota Parlemen

Tuesday, 13 Feb 2018 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan presiden...

Pengamat: Revisi UU MD3 Upaya DPR Jadi Lembaga Super

Tuesday, 13 Feb 2018 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, revisi Undang-undang MPR DPR, DPRD, dan DPD (MD3) adalah upaya DPR RI untuk menjadi lembaga yang super. Salah satunya...

Dahnil: UU MD3 Seret Indonesia ke Era Kegelapan Demokrasi

Tuesday, 13 Feb 2018 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). yang di dalamnya memuat pasal imunitas anggota DPR, kewenangan lebih MKD dan...