Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

INDEX BERITA

Banyak Perda Dinilai Diskriminatif Terhadap Perempuan

Wednesday, 28 Oct 2015 12:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institut Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia Ninik Rahayu menilai, masih banyak peraturan daerah yang berpotensi menjadi alat diskriminasi bagi kaum perempuan. "Berdasarkan pemantauan kami, hingga...

Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2014 untuk Perkokoh NKRI

Wednesday, 21 Oct 2015 21:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah membuka acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di Hotel Garden Palace,...

DPD RI: Pemekaran Harus Diimbangi dengan Pembinaan

Tuesday, 15 Sep 2015 10:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BALANIPA MANDAR -- Dewan Perwakklan Daerah (DPD) RI berkomitmen untuk mendukung pemerataan pertumbuhan di daerah. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan adalah dengan melakukan pemekaran daerah.Anggota Komite...

RAPBN 2016 Dinilai Belum kepada Daerah

Wednesday, 09 Sep 2015 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- DPD RI menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 belum berpihak kepada daerah. Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, memang...

DPD RI Dukung Pemekaran Daerah, Asal..

Thursday, 27 Aug 2015 10:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima delegasi Presentasi Daerah Persiapan Bolaang Mongondow Raya sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara, Persiapan Kabupaten Muara Digul di...

Pemekaran Daerah Perlu Persiapan SDM

Saturday, 22 Aug 2015 10:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Banyak hal yang perlu dipikirkan sebelum membentuk suatu daerah otonom baru (DOB). Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan untuk membangun sebuah daerah otonom...

DPD RI: Ketimpangan Pembangunan Harus Segera Diakhiri

Thursday, 09 Jul 2015 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pembangunan Indonesia setelah kemerdekaan belum mencerminkan pemerataan ke seluruh wilayah. Pembangunan terpusat di Jawa (Jawa sentris), di Jawa sendiri pembangunan terpusat di ibukota negara (Jakarta sentris). ''Sementara di luar...

Otonomi Daerah Perlu Dikuatkan

Friday, 05 Jun 2015 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Isu tentang Otonomi Daerah muncul sejak bergulirnya reformasi. Otonomi Daerah diwacanakan oleh berbagai daerah yang menginginkan perubahan di daerahnya. Hal ini disebabkan hubungan pusat dan daerah...

DPD: Penanggung Jawab Otonomi Daerah, Presiden

Wednesday, 27 May 2015 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah, I Made Suwandi mengatakan penanggung jawab akhir dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah presiden. Otonomi daerah seluas-luasnya pun...

DPD Tegaskan tak Akan Ada Pemekaran di Aceh

Tuesday, 19 May 2015 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi menegaskan tidak ada pemekaran Provinsi Aceh karena undang-undang telah mengunci Aceh hanya satu provinsi. Pernyataan...

Jokowi: Otda Mungkinkan Kepala Daerah Jadi Presiden

Tuesday, 28 Apr 2015 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah. Pada cara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai memiliki prestasi terkait pelaksanaan otonomi...

Sulsel Peringati Hari Otonomi Daerah XIX

Monday, 27 Apr 2015 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memperingari hari Otonomi Daerah. Upacara ini dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Senin (27/4).Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya...

Penggunaan Dana Otonomi Diminta Bersifat Produktif

Sunday, 29 Mar 2015 04:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Dermawan meminta agar penggunaan dana otonomi khusus serta dana bagi hasil minyak dan gas (Migas) di wilayahnya, bersifat produktif dan bermanfaat...

Pemekaran Daerah Membuat Rakyat Makin Miskin

Tuesday, 17 Feb 2015 12:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan berpendapat pemekaran daerah atau pembentukan sebuah daerah otonomi baru (DOB) hanya akan membuat rakyat tambah miskin."Pemekaran daerah itu...

Partai Demokrat Thailand Belajar Otonomi Daerah dari PKB

Saturday, 07 Feb 2015 22:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima kunjungan delegasi dari Partai Demokrat Thailand, Sabtu (7/2). “Kehadiran kami untuk menggali dan melakukan studi banding terkait dengan proses desentralisasi (otonomi...

Kemendagri Prioritaskan Daerah Perbatasan sebagai Daerah Otonomi Baru

Sunday, 11 Jan 2015 16:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong agar daerah perbatasan menjadi prioritas dalam usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Rencana ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong pembangunan dari daerah...

Menteri Susi: Otonomi Daerah Harusnya Hanya untuk Daratan

Thursday, 27 Nov 2014 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Di sela rapat pleno Dewan Kelautan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa seharusnya otonomi daerah hanya untuk darata saja. Menteri Susi menegaskan bahwa zona...

Gubernur Minta Kewenangan Kendalikan Bupati/Wali Kota

Monday, 24 Nov 2014 16:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para gubernur menginginkan adanya kewenangan mereka untuk mengendalikan serta mengatur para bupati dan wali kota. Hal ini karena para gubernur mengemban berbagai tugas yang juga menjadi...

Jabatan Ketua DPD Cukup Satu Periode Saja

Wednesday, 01 Oct 2014 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ginandjar Kartasasmita berpendapat, sebaiknya masa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) cukup satu periode saja.  “Ini dikarenakan lembaga perwakilan berbeda dengan eksekutif. Kalau lembaga di...

DPD Ingin Hapus Kesenjangan Daerah dengan Pusat

Tuesday, 30 Sep 2014 09:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  terpilih periode 2014-2019 menandatangani komitmen untuk mengikis kesenjangan di Nusantara. "Seluruh anggota DPD memiliki kewajiban dan tugas untuk mengikis kesenjangan di Nusantara. Hal ini...

Parpol Lepas Tangan

Friday, 15 Aug 2014 14:00 WIB

Pembentukan daerah otonomi yang mestinya untuk kesejahteraan rakyat diselewengkan eksekutif dan elite parpol.JAKARTA --Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan data bahwa ribuan legislator di DPRD terjerat ka sus korupsi. Pihak...

Program Nasional

Thursday, 19 Jun 2014 12:00 WIB

Terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak Reformasi, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan tak punya hak menginstruksikan penutupan lokalisasi di seantero Indonesia. Kendati demikian, Direktur...

Senator Anggap Otonomi Daerah Belum Terealisasi Sempurna

Wednesday, 18 Jun 2014 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum merealisasikan amanat UU Otonomi Daerah secara sempurna. Hal ini tercermin dari belum meratanya pembagian anggaran di masing-masing daerah.  "Undang-Undang Otonomi Daerah harus disempurnakan. Jangan ada...

Pemerintah Telah Kaji 65 DOB Usulan DPR

Wednesday, 07 May 2014 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri telah melakukan kajian terkait 65 usulan Daerah Otonom Baru (DOB). Banyak daerah yang dinilai tidak memenuhi syarat sehingga belum tentu diloloskan pemerintah. Dirjen Otonomi Daerah (Otda)...

Untuk Pemekaran, Harus Lihat Urgensi Daerah

Wednesday, 07 May 2014 15:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus melihat urgensi daerah dalam memutuskan pemekaran. Sebab wilayah perbatasan membutuhkan kebijakan afimatif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah...

Kemendagri Akan Perketat DOB

Wednesday, 07 May 2014 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri akan memperketat upaya pemekaran dengan mengusulkan adanya daerah persiapan. Ada rentang waktu lima tahun mengevaluasi daerah tersebut sebelum ditetapkan sebagai DOB (daerah otonom baru). Dirjen Otonomi...

PM Ukraina Akan Berikan Otonomi Pada Tiap Daerah

Saturday, 12 Apr 2014 00:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV-- Perdana Menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk mengatakan akan berkomitmen untuk memungkinkan tiap daerah yang ada di negaranya dapat memiliki otonomi masing-masing. Hal ini ia sampaikan pada pertemuan dengan ...

Mendagri: Otonomi Dorong Kreativitas dan Inovasi Daerah

Thursday, 20 Mar 2014 04:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan otonomi sebenarnya dapat mendorong kreativitas dan inovasi pembangunan di daerah-daerah agar lebih maju."Sebenarnya otonomi ini menghendaki kreativitas dan inovasi kepala...

Dana Otsus Papua Diharapkan Tepat Sasaran

Thursday, 13 Feb 2014 06:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Deputi V Politik Dalam Negeri pada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Sumardi berharap penyerapan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tepat sasaran. Sehingga, bisa...

Pembahasan Otsus Plus Temui Kesepahaman

Wednesday, 12 Feb 2014 16:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meski sempat mengalami perbedaan pendapat, pembahasan tim asistensi draft otsus plus Papua dan Papua Barat berujung pada titik temu. Dalam pembahasan di Kantor Kemendagri Selasa (11/2)...

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dinilai Belum Optimal

Tuesday, 11 Feb 2014 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor menilai pelaksanaan Otonomi Daerah hingga saat ini belum optimal. Pemerinah pusat dinilai masih enggan menyerahkan kewenangan...

Ada 313 Kepala Daerah Masuk Penjara, Otoda Kebablasan?

Thursday, 30 Jan 2014 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto, mengatakan ada sebanyak 313 kepala daerah diantaranya gubernur, bupati/walikota yang ada di tanah air ini masuk penjara.Banyaknya Gubernur, Bupati/Walikota...

Pemprov Jabar Ancam Bupati/Wali Kota yang ‘Bandel’

Wednesday, 29 Jan 2014 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Pemprov Jabar, akan lebih tegas pada kepala daerah yang ’bandel’. Menurut Sekretaris Daerah Jabar, Wawan Ridwan, selama ini pihaknya hanya bisa mengeluh jika bupati atau wali kota yang...

Pemerintah Pusat Berwenang Cabut Otonomi

Saturday, 04 Jan 2014 00:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mencabut otonomi sebuah daerah apabila terjadi penyelewengan kewenangan di daerah yang bersangkutan. "Kalau ada penyelewengan pemerintah pusat seharusnya bisa mencabut wewenang otonomi...

Pemekaran Daerah Solusi dari APBN Kapitalis

Sunday, 22 Dec 2013 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI menyoroti pengalokasian belanja nasional yang dianggap menjadi pemicu pemekaran daerah. APBN yang dianggap kapitalis itu tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat sehingga kesejahteraan pun...

DPR Diminta Upayakan Penggabungan Daerah

Sunday, 22 Dec 2013 11:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemekaran daerah yang gencar dinisiatifkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai hanya kepentingan potlitik semata. Melihat kondisi sekarang dengan banyaknya daerah tertinggal, seharusnya elite parpol lebih...

Otonomi Daerah Ciptakan Penyimpangan Pemerintahan

Friday, 20 Dec 2013 08:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otonomi daerah dianggap menjadi pemicu timbulnya penyimpangan pemerintahan (Governance Anomaly). Implementasi dalam menjalankan program tersebut masih belum sesuai dengan konsep yang direncanakan.Kepala Lembaga Administrasi Negara RI,...

Ryaas: Pilkada Langsung Hambat Sasaran Otonomi Daerah

Tuesday, 29 Oct 2013 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung telah menghambat pencapaian desentralisasi yang ditujukan untuk pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat di...

Masyarakat Sipil Minahasa di Era Otonomi Daerah

Saturday, 24 Aug 2013 16:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Priyantono OemarKetika konflik pecah di sekelilingnya, Sulawesi Utara terbebas dari konflik itu. Masyarakat sipil menjaga menjaga toleransi demi terjaganya keamanan. ‘’Kalaupun ada konflik-konflik kecil, itu bukan karena sentiment...

Meraih Berkah Otonomi Daerah

Wednesday, 31 Jul 2013 23:57 WIB

Oleh: Subroto, Wartawan Republika Kota Sawahlunto, Sumatera Barat terancam menjadi kota mati begitu aktivitas penambangan batubara surut akhir tahun 1999. Sejak tahun 1891 denyut kota itu memang dipicu oleh aktivitas tambang...