Sabtu, 8 Zulqaidah 1439 / 21 Juli 2018

Sabtu, 8 Zulqaidah 1439 / 21 Juli 2018

INDEX BERITA

Polres Bandung Antisipasi Serangan Fajar di Pilkada Jabar

Sabtu, 23 Jun 2018 02:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Jajaran Polres Bandung terus mengintensifkan pengamanan jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) di wilayah Kabupaten Bandung. Salah satu yang dilakukan adalah mengantisipasi terjadinya...

Terdakwa Money Politic Divonis 3 Tahun Penjara

Rabu, 11 Apr 2018 09:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,   KUNINGAN -- Terdakwa kasus money politic dalam pilkada Kabupaten Kuningan, MB (56), divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan...

Bamsoet Dorong BI Tingkatkan Fitur Pengamanan Rupiah

Rabu, 28 Mar 2018 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menelisik peredaran uang palsu yang belakangan marak di sejumlah daerah. Legislator Partai Golkar itu mengkhawatirkan peningkatan peredaran...

Pesan Bamsoet untuk Relawan Pemenangan di Pilkada

Rabu, 21 Mar 2018 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan Pilkada Serentak 2018 menjadi ajang bagi para kontestan untuk adu gagasan. Mantan ketua Komisi III DPR itu juga mengajak pihak-pihak...

KPK Intensifkan Pengawasan Terhadap Kepala Daerah

Selasa, 13 Feb 2018 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen penuh akan terus mengintensifkan pengawasannya kepada para kepala daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan KPK akan...

'Pemberantasan Politik Uang Pekerjaan Rumah Bawaslu'

Jumat, 26 Jan 2018 06:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo mengatakan, pemberantasan praktik politik uang pada Pilkada dan Pemilu masih menjadi pekerjaan rumah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)...

Polda Jatim Kirim Satgas Politik Uang

Jumat, 12 Jan 2018 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Polda Jawa Timur menyatakan sudah mengirimkan data personel yang akan dimasukkan dalam satuan tugas (Satgas) money politic atau politik uang ke Mabes Polri yang dibentuk untuk mengawasi...

Saut: Netralitas PNS Jamin Keberlanjutan Pembangunan Bangsa

Rabu, 03 Jan 2018 23:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2018 ini sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban bangsa yang jujur...

MPR urges clerics and preachers to combat money politic

Rabu, 27 Sep 2017 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chairman of the People's Consultative Assembly (MPR) Zulkifli Hasan asked clerics and preachers to combat corruption by rejecting money politic and choosing the best leader with...

DPR: Kenaikan Dana Parpol tak Kurangi Money Politic

Rabu, 05 Jul 2017 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan kenaikan dana partai politik (parpol) dari Rp. 108 menjadi Rp. 1.000, dinilai telah cukup dan patut disyukuri. Terkait kebutuhan,...

Akui Kirim Sapi ke Pulau Seribu, PDIP: Itu Biasa Kok

Selasa, 18 Apr 2017 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris DPD PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengakui pihaknya mengirimkan sapi ke Kepulauan Seribu pada Senin (17/4) kemarin. Namun, Prasetyo membantah pengiriman sapi...

Tim Anies-Sandi 'Jemput Bola' Tindaklanjuti Dugaan Kecurangan Pilkada

Senin, 17 Apr 2017 19:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Tim Relawan Anies-Sandi mengaktifkan Posko Lawan Kecurangan untuk mengantisipasi praktik kecurangan di Pilkada DKI Jakarta khususnya politik uang dalam bentuk pembagian sembako. Praktik tersebut diketahui semakin marak...

Ketua MPR: Jangan Pilih Paslon yang Bagi-Bagi Uang dan Sembako

Senin, 17 Apr 2017 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau agar masing masing tim sukses dari dua pasangan calon untuk menghormati masa tenang jelang hari pencoblosan dan saat hari pencoblosan Pilkada...

Panwaslu Jakbar Amankan Barang Bukti Pembagian Sembako

Senin, 17 Apr 2017 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Barat (Panwaslu Jakbar) mengamankan barang bukti berupa Sembako yang dibagikan saat masa tenang menjelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua. Salah satunya...

ACTA Klaim Temukan Praktik Politik Uang di Hari Tenang

Senin, 17 Apr 2017 10:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengklaim telah menemukan kecurangan kampanye saat masa tenang sebelum pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. ACTA berencana akan melaporkan kecurangan ini...

Bawaslu Belum Terima Laporan Dugaan Money Politic Paslon Nomor Dua

Kamis, 13 Apr 2017 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan laporan terkait pelanggaran Pilkada DKI Jakarta dari tim Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 belum diterima....

Bawaslu Diminta Tangkas Respons Barter Politik di Pilkada

Senin, 20 Mar 2017 05:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro meminta Bawaslu tangkas merespons praktik 'barter politik' dalam Pilkada. Siti mengatakan Bawaslu harus tangkas memperhatikan jika ada calon atau tim...

Polres Tangerang Bentuk Tim Khusus Antisipasi Politik Uang

Selasa, 14 Feb 2017 07:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Polres Metro Tangerang Kota membentuk tim khusus untuk mengantisipasi terjadinya politik uang jelang pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Wakil Kepala Polrestro Tangerang Kota,...

Keluarga Cawalkot Dede Sudrajat Bantah Isu Serangan Fajar

Minggu, 12 Feb 2017 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Tim Relawan dan keluarga besar pasangan Calon Wali Kota Tasikmalaya Nomor Urut 3 Dede Sudrajat - Asep Hidayat membantah isu pemberian uang pada masyarakat pada hari...

Jelang Pilkada, BI Tasik Sosialisasikan Uang Palsu

Jumat, 04 Nov 2016 10:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA — Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), Bank Indonesia (BI) Cabang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyebut ada kerawanan peredaran uang palsu. Untuk itu, BI menggelar sosialiasi sebagai upaya...

KPPI DIY akan Deklarasikan Tolak Politik Uang

Senin, 08 Agu 2016 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Pengurus Wilayah DIY akan mendeklarasikan tolak politik uang. Deklarasi tersebut akan dilakukan setelah pembentukan KPPI di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon...

3 Hal Ini Bikin Pemilih Menolak Uang

Kamis, 16 Jun 2016 08:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono mengatakan, politik uang, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilu anggota legislatif, maupun pemilu presiden RI, tidak selalu memengaruhi...

Praktik Politik Uang Diprediksi Masih Hantui Pilkada 2017

Rabu, 15 Jun 2016 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono berpendapat, praktik politik uang masih akan menghantui pemilihan kepala daerah serentak pada Februari 2017. "Regulasi pilkada serentak tidak menyediakan...

Politik Uang Bisa Hancurkan Prinsip Ideologi Partai

Selasa, 10 Mei 2016 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Sumatra Barat, Asrinaldi menilai politik uang yang sering dilakukan elite partai akan berbahaya bagi keberlanjutan kepartaian tersebut. "Dalam suatu musyawarah partai masuknya politik uang...

Pengamat: Pelaku Money Politic tak Beda dengan Pejudi

Sabtu, 27 Feb 2016 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari UIN, Ali Munhanif menilai janji-janji manis dari calon ketua umum (Caketum) jelang proses musyawarah nasional (Munas) Golkar tak dapat dihindari. Termasuk janji memberikan...

Politikus Senior: Money Politic Hancurkan Golkar

Sabtu, 27 Feb 2016 07:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Golkar, Indra Bambang Utoyo mengatakan adanya politik transaksional dalam perebutan kursi ketua umum hanya akan menghancurkan partai itu sendiri."Jangan ada politik uang, karena politik...

Politik Uang Disebabkan tidak Ada Transparansi

Rabu, 24 Feb 2016 23:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspriabri Sumowigemo mengatakan karena biaya politik semakin mahal, maka politik uang sangat kuat dalam perpolitikan Indonesia. Menurutnya...

Pengamat : Isu Politik Uang di Munas Golkar Sudah Biasa

Rabu, 24 Feb 2016 22:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur kajian Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps), Guspriabri Sumowigemo menilai meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam Munas Partai Golkar, namun belum jaminan hal...

Inikah Cara Buat Jera Pelaku Politik Uang?

Rabu, 03 Feb 2016 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebutkan perlu ada efek jera terhadap perilaku politik uang terutama untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah."Untuk pemilu dan pilkada...

'Jangan Sampaikan Ketidakpuasan Lewat Cara Destruktif'

Kamis, 10 Des 2015 05:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bali terasa spesial mengingat lokasi yang menjadi kunjungan favorit wisatawan asing. Kelancaran pelaksanaan pemungutan suara tentu akan mempengaruhi penilaian dunia internasional...

Politik Uang Turunkan Partisipasi Publik di Pilkada

Kamis, 10 Des 2015 00:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paritisipasi masyarakat di Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terbilang rendah. Politik uang yang terbiasa dilakukan pendahulu dituding menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat.Anggota Komite...

Aher Sesumbar Warga Jabar tidak Terpengaruh Politik Uang

Selasa, 08 Des 2015 23:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menanggapi soal politik uang yang kerap terjadi menjelang hari pencoblosan pada pemilihan umum kepala daerah. Menurut dia, masyarakat Jabar perlu bersikap...

MK Perlu Turun Tangan Soal Politik Uang Pilkada

Senin, 16 Nov 2015 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyelesaian kasus praktek politik uang yang berpotensi marak dalam Pilkada serentak mendatang, dinilai perlu melibatkan peran Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini agar kasus politik uang tidak hanya menguap...

Tujuh Daerah Ini Rawan Politik Uang

Sabtu, 17 Okt 2015 11:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Dari delapan daerah yang akan menggelar Pilkada langsung di Jawa Barat, sebanyak tujuh dinilai sebagai daerah rawan money politic atau politik uang. Hal itu terungkap dari data Indeks...

Tujuh Daerah Jabar yang Rawan Money Politic dalam Pilkada

Jumat, 16 Okt 2015 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak tujuh daerah di Jawa Barat disinyalir rawan melakukan praktek money politic pada penyelenggaraan pilkada. Sinyalemen itu terungkap berdasarkan Indeks Politik Uang yang dibuat oleh Bawaslu berdasarkan Pemilu...

Panwaslu Tangsel Hadirkan Saksi Pelapor Dugaan Politik Uang

Selasa, 08 Sep 2015 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menghadirkan dua saksi dugaan pelanggaran kampanye pasangan calon (paslon) petahana, Selasa (8/9). Pelanggaran terkait dugaan politik uang dan...

Money politics haunts Indonesia democracy

Jumat, 21 Agu 2015 08:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PEMATANG SIANTAR -- Money politic still haunted in the implementation of democracy in Indonesia. Chairman of the Assessment Agency, People Consultative Assembly (MPR), Bambang Sadono, recognized that money...

Police urged to investigate alleged money politic in Pilkada

Minggu, 02 Agu 2015 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) asked the police to investigate allegations of political money or political dowry behind the implementation of simultaneous local elections.IPW assessed the dowry...

Politik Uang Berpotensi Terjadi di Pilkada Serentak

Kamis, 25 Jun 2015 10:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pengamat politik, Amir Faisal Kotarumalos berpendapat, menjelang pilkada harus diwaspadai praktik politik uang berkedok pendanaan kegiatan politik. Bisanya praktik politik uang dibayar calon untuk membeli rekomendasi...

Tak Ada Celah Mengadu Domba Bawaslu dan KPU

Selasa, 28 Apr 2015 14:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad mengatakan imbalan souvenir seharga Rp 50 ribu bagi pendukung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), berpotensi menjadi cikal bakal modus...