Thursday, 5 Zulhijjah 1439 / 16 August 2018

Thursday, 5 Zulhijjah 1439 / 16 August 2018

INDEX BERITA

Jubir MA: Indonesia Kekurangan 4.000 Hakim

Wednesday, 18 Jul 2018 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) YM Suhadi mengungkapkan, saat ini Indonesia masih mengalami kekurangan hakim. Per Juli 2018, jumlah hakim di Indonesia ada sekitar 7 ribu...

Bawas MA Telaah Kejanggalan Putusan Sita Aset First Travel

Tuesday, 17 Jul 2018 23:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) telah menerima informasi soal putusan Pengadilan Negeri Depok untuk menyita sejumlah aset milik First Travel yang dinilai janggal. Namun, Bawas...

Bawas MA: Hakim Banyak Lakukan Pelanggaran

Tuesday, 17 Jul 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Berbagai pelanggaran seperti suap menyuap, gratifikasi, dan lainnya dalam proses peradilan di Indonesia masih marak ditemukan. Bahkan hingga bulan Juli 2018 saja, Badan Pengawasan Mahkamah Agung...

MA: Pensiunnya Artidjo tak Pengaruhi Hakim Agung Lain

Tuesday, 17 Jul 2018 10:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah meyakini pensiunnya Hakim Agung Artidjo Alkostar tidak akan menimbulkan pengaruh apapun di kalangan hakim agung yang lain. Menurutnya,...

Kasasi Ditolak, Alfian Tanjung Tetap Dihukum 2 Tahun Penjara

Friday, 08 Jun 2018 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Alfian Tanjung atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan...

Kasasi KPU Ditolak MA, Pilwalkot Makassar Hanya Satu Paslon

Monday, 23 Apr 2018 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terkait dengan sengketa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pada...

KPK akan Pelajari Putusan Kasasi Irman-Sugiharto

Thursday, 19 Apr 2018 20:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat vonis Irman dan Sugiharto dalam perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-El). Majelis hakim kasasi MA memperberat...

Gugatan Paslon Bupati Garut Ditolak MA

Saturday, 14 Apr 2018 13:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Jawa Barat mengatakan gugatan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut oleh bakal calon bupati Agus Supriadi-Imas ditolak oleh Mahkamah Agung...

Soal Putusan 'Kontroversi' Bank Century, Ini Tanggapan MA

Thursday, 12 Apr 2018 11:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menghormati putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah menjelaskan bahwa persidangan praperadilan...

Kapan Boediono dkk Ditetapkan Tersangka, MA: Terserah KPK

Wednesday, 11 Apr 2018 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bebas menentukan kapan akan melaksanakan amar putusan sidang praperadian kasus Bank Century yang dipimpin hakim tunggal Effendi Mukhtar. Mahkamah Agung berpendapat KPK...

MA Tegaskan DPO tak Bisa Ajukan Praperadilan

Thursday, 05 Apr 2018 00:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menerbitan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk ke dalam daftar pencarian...

MA Keluarkan Surat Edaran Larang Buron Ajukan Praperadilan

Sunday, 01 Apr 2018 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran pelarangan tersangka hukum yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron untuk mengajukan praperadilan. Larangan tersebut tertulis pada Surat...

MA akan Berhentikan Sementara Aparat Tertangkap KPK

Tuesday, 13 Mar 2018 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi menyatakan lembaga itu akan memberhentikan sementara aparat pengadilan yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua orang aparat di Pengadilan Negeri Tangerang...

KY: Tak Semua Rekomendasi Sanksi Hakim Dijalankan MA

Friday, 02 Mar 2018 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sepanjang tahun lalu. Namun, KY mengutarakan persoalan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang dinyatakan terbukti...

Kontribusi MA pada Keuangan Negara Melonjak

Thursday, 01 Mar 2018 21:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyebut kontribusi keuangan perkara MA kepada keuangan negara pada 2017 meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada...

Presiden Minta Hakim Berintegritas dan Profesional

Thursday, 01 Mar 2018 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para hakim memiliki integritas dan martabat yang tinggi. Ia pun mendorong agar sikap-sikap tersebut juga dimiliki oleh para calon hakim di...

MA Klaim Produktivitas Pemutusan Perkara 2017 Tertinggi

Thursday, 01 Mar 2018 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyebut kinerja MA selama tahun 2017 terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan produktivitas MA dalam memutus perkara yang mencapai 92,23 persen...

Jokowi: Hukum Berat Koruptor, Bandar Narkoba, dan Teroris

Thursday, 01 Mar 2018 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum agar memberikan hukuman berat kepada koruptor, bandar narkoba serta teroris. Dengan begitu, dia berharap dapat memberikan efek jera bagi...

Jokowi: Hukum dan Peradilan Jangan Diperjualbelikan

Wednesday, 21 Feb 2018 11:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar hukum dan peradilan di Indonesia tak diperjualbelikan. Pemerintah, kata dia, harus memperkuat hukum di Tanah Air sehingga dapat memberikan rasa...

Ingatkan Calon Hakim, Jokowi: Salah Sedikit Langsung Viral

Wednesday, 21 Feb 2018 11:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKART -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparatur negara agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Sebab, seiring dengan pergerakan informasi yang sangat cepat, maka masyarakat juga akan semakin kritis...

Presiden Beri Pembekalan kepada 1.591 Calon Hakim

Wednesday, 21 Feb 2018 09:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pembekalan kepada 1.591 CPNS calon hakim di Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung (MA), Megamendung, Bogor, Selasa (21/2). MA dalam informasi...

Kejaksaan Siap Hadapi Sidang Peninjauan Kembali Ahok

Monday, 19 Feb 2018 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung siap menghadapi sidang peninjauan kembali (PK) Narapidana Penodaan Agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rochmat mengatakan,...

Selama 2017, KY Rekomendasikan 58 Hakim Diberi Sanksi

Tuesday, 16 Jan 2018 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) selama 2017 mengeluarkan rekomendasi penjatuhan sanksi berat terhadap lima hakim terlapor dari total 58 hakim terlapor yang direkomendasikan dijatuhi sanksi. Sisanya, 39 hakim...

KY: Hakim di Jakarta Paling Banyak Dilaporkan Soal Kode Etik

Tuesday, 16 Jan 2018 12:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) merilis 10 provinsi yang terbanyak dilaporkan berkenaan dugaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke KY selama 2017. Terbanyak pertama adalah DKI...

Demi Transparansi Peradilan, KPK Gandeng 33 Perguruan Tinggi

Tuesday, 02 Jan 2018 03:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, dalam rangka mendukung transparansi peradilan, pada 2017 KPK bekerja sama dengan 33 perguruan tinggi. Diketahui selama...

BNI Syariah Sediakan Layanan e-Collection untuk Mahkamah

Sunday, 31 Dec 2017 00:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertempat di Mahkamah Agung, BNI Syariah bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penandatanganan kerja sama tentang penggunaan layanan e-Collection. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Direktur...

Jumlah Hakim di Papua dan Papua Barat Sangat Minim

Friday, 15 Dec 2017 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Jumlah tenaga hakim pengadilan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sangat minim. Penambahan tenaga hakim pun belum bisa dilakukan karena ada moratorium penerimaan calon hakim...

100 Anak Yatim Temanggung Dapat Santunan MA

Monday, 06 Nov 2017 17:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Sebanyak 100 anak yatim piatu di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mendapat santunan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Pemerintah Kabupaten Temanggung....

MA Diminta Tegakkan Aturan Berhentikan Hakim Penerima Suap

Monday, 09 Oct 2017 10:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) tengah diuji komitmennya untuk menjalankan maklumatnya berkaitan pengawasan dan pembinaan kepada jajaran hakim di bawahnya. Hal ini menyusul kembali ditangkapnya hakim, yakni Ketua...

Ikatan Advokat Indonesia Sarankan Ketua MA Mundur

Monday, 09 Oct 2017 09:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindakan KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono terkait suap dari anggota Fraksi Golkar DPR, Aditya Moha harus menjadi perhatian Mahkamah Agung (MA). Ketua Umum...

KY: Suap Terus Terjadi Jika tak Ada Reformasi Peradilan

Monday, 09 Oct 2017 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai tak heran masih ada hakim yang terciduk KPK, selama tidak ada perubahan di peradilan. Sedari awal, menurut dia,...

OTT Ketua PT Manado Kecewakan dan Permalukan MA

Sunday, 08 Oct 2017 04:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus suap. Mahkamah Agung pun menyatakan kekecewaannya pada kasus yang menimpa Sudiwardono...

MA Berhentikan Sementara Hakim yang Tertangkap OTT KPK

Saturday, 07 Oct 2017 23:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahakamah Agung (MA) memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara kepada seluruh hakim yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Ketua Pengadilan...

Kunjungi KPK, MA: Kami Sedang 'Bersih-bersih'

Saturday, 07 Oct 2017 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengunjungi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (7/10). Sunarto menyatakan lembaga peradilan itu akan melakukan pembersihan terhadap jajaran penegak hukum...

MA Akui Ketua PT Sulut Diamankan KPK

Saturday, 07 Oct 2017 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengakui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara. "Kalau menurut informasi awal, (yang diamankan) ketua Pengadilan Tinggi...

MA: Tak Mudah Mencari Hakim yang Pintar dan Benar

Friday, 06 Oct 2017 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan tidak mudah mencari calon hakim yang pintar dan benar. Alasannya, jumlah peserta seleksi calon hakim yang...

Komisioner KPK Temui Ketua MA Bicarakan Penanganan Perkara

Friday, 06 Oct 2017 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, pada Jumat (6/10) , pimpinan KPK, penasihat, deputi Bidang Pencegahan dan tim mendatangi Ketua Mahkamah Agung (MA)...

MA Perberat Hukuman Panitera PN Jakpus Jadi 7 Tahun Penjara

Wednesday, 04 Oct 2017 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam perkara Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Muhammad Santoso. Sehingga, hukuman...

Setnov Menang Praperadilan, MA: Hakim tak Bisa Diintervensi

Tuesday, 03 Oct 2017 10:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, menegaskan, bahwa putusan praperadilan kasus Setya Novanto merupakan tanggung jawab mutlak hakim pemutus perkara tersebut....

Transportasi Daring tak Bisa Diatur Lagi oleh Pemerintah

Saturday, 16 Sep 2017 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir 14 pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 terkait transportasi online membuatnya tidak bisa lagi diatur pemerintah. Menurut Direktur Pusat Pengkajian...