Sabtu, 9 Syawwal 1439 / 23 Juni 2018

Sabtu, 9 Syawwal 1439 / 23 Juni 2018

INDEX BERITA

MA Tegaskan DPO tak Bisa Ajukan Praperadilan

Kamis, 05 Apr 2018 00:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menerbitan Surat Edaran MA (Sema) Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk ke dalam daftar pencarian...

Anggota Peradi Pertanyakan Mengapa Ahok Tetap di Mako Brimob

Rabu, 28 Mar 2018 09:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status tahanan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang masih berada di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok mejadi sorotan lain setelah Pengajuan Kembali...

PK Ahok Ditolak MA, Pengacara Belum Terima Pemberitahuan

Senin, 26 Mar 2018 18:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama pada Senin...

SIBER-C dan BMM Gelar Talaqqi Pengawas Syariah

Kamis, 18 Jan 2018 12:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- SEBI Islamic Business and Economic Research Center (SIBER-C) kembali menyelenggarakan program Talaqqi Short Course Fiqh Muamalah. Program Talaqqi kedua ini berkerja sama dengan Baitul Maal Muamalat...

Tingkatkan Kualitas Audit Internal, KPK-MA Gandeng BPKP

Senin, 09 Okt 2017 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, saat ini KPK bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) sedang menggandeng BPKP untuk bekerja sama meningkatkan...

ICW: MA Perlu Evaluasi Peta Kerawanan Korupsi di Peradilan

Minggu, 08 Okt 2017 17:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar menyayangkan tertangkapnya kembali seorang hakim lantaran terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Pengadilan Tinggi (PT)...

Yusril akan Bertemu DPR Sampaikan Pendapat Soal Hak Angket

Kamis, 14 Sep 2017 13:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengakui pernah dihubungi baik oleh anggota Komisi III DPR ataupun Sekretariat DPR untuk menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan...

Yusril: MK dan MA Memang Bisa Diangket

Kamis, 14 Sep 2017 11:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan hak, angket bisa ditujukan kepada lembaga yudikatif, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). "Memang iya...

"Kalau KPK Diangket, MK dan MA Juga Bisa Diangket"

Rabu, 13 Sep 2017 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak menjelaskan secara detail soal...

In Picture: Dukung MA Netral dalam Kasus DPD, Aktivis Gelar Tabur Bunga

Rabu, 07 Jun 2017 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi teatrikal simbolisasi tabur bunga diatas payung hitam putih di depan...

Inkonsistensi Mahkamah Agung

Kamis, 06 Apr 2017 21:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Adery Ardhan Saputro SH *) Mahkamah Agung (MA) sebagai pilar penjaga tatanan hukum Indonesia telah membawa kegaduhan bagi sistem demokrasi saat ini. Kegaduhan tergambar ketika para anggota Dewan Perwakilan...

MA Dinilai Lambat Berantas Mafia Peradilan

Sabtu, 06 Agu 2016 21:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Pemberdayaan Hukum Nasional (MPHN) menilai Mahkamah Agung lambat dalam melakukan pembenahan. Bahkan pembenahan itu tidak menyentuh masalah fundamental, yaitu korupsi di peradilan.Ketua MPHN, Melli Darsa...

Perpres Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Digugat ke MA

Jumat, 15 Jul 2016 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah pada Jumat (15/7)...

In Picture: Sekretaris MA Nurhadi Kembali Diperiksa KPK

Jumat, 03 Jun 2016 20:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kedua kiri) berjalan menuju kendaraannya usai menjalani pemeriksaan selama sepuluh jam di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6). Untuk ketiga kalinya, Nurhadi diperiksa...

Ini yang Dilakukan KPK ke Nurhadi

Senin, 30 Mei 2016 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, Senin (30/5). Pemeriksaan Nurhadi hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK)...

MA Diminta Independen Tangani Persepakbolaan Nasional

Rabu, 23 Mar 2016 22:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Mahkamah Agung harus independen dan profesional dalam menangani perkara kasasi antara Kemenpora dengan PSSI, demikian Koordinator Pemuda Anti Mafia Peradilan (PAMP), Hendri Budiman. "Mahkamah Agung harus bersikap...

Jokowi Minta KY Jaga Hubungan dengan MA

Jumat, 04 Mar 2016 12:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Presiden Joko Widodo meminta Komisi Yudisial (KY) menjaga hubungan baik dengan Mahkamah Agung (MA) agar kedua lembaga negara itu harmonis. "Pak Presiden minta KY jaga komunikasi yang baik...

KPK Minta MA Terbitkan Pedoman Hakim Praperadilan

Sabtu, 09 Jan 2016 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,KPK Minta MA Terbitkan Pedoman Hakim Praperadilan WISNU AJI PRASETYO JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menghadapi gugatan praperadilan mantan direktur utama PT Pelindo II RJ Lino. Wakil Ketua KPK Laode...

Ketua MA Sebut Hakim Vonis Bebas Koruptor Tidak Haram

Kamis, 31 Des 2015 12:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan, vonis bebas yang diberikan hakim kepada terdakwa kasus korupsi merupakan hal yang wajar. Pernyataan tersebut dilontarkannya terkait dengan dibebaskannya terdakwa...

MA Harus Batasi Perkara Kasasi

Rabu, 30 Des 2015 22:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan menyarankan agar Mahkamah Agung (MA) membatasi perkara kasasi. Menurut Choky, sebaiknya perkara kasasi...

MA Masih Menyisakan Ribuan Perkara di 2015

Rabu, 30 Des 2015 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memaparkan, ada 17.569 perkara yang ditangani MA sepanjang tahun 2015. Perkara tersebut terhitung sejak bulan Januari hingga bulan November.Jumlah perkara...

2015, Tindakan Indisipliner Aparatur Pengadilan Meningkat

Rabu, 30 Des 2015 17:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memaparkan, tindakan indisipliner yang dilakukan aparatur pengadilan meningkat pada 2015. Menurut dia, sebanyak 265 orang aparatur pengadilan dijatuhi hukuman disiplin."Tahun...

MA Kabulkan Kasasi KPU, Ujang-Jawawi Pupus di Pilkada Kalteng

Kamis, 24 Des 2015 01:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keikutsertaan pasangan calon Ujang Iskandar-Jawawi dalam Pilkada Kalimantan Tengah dipastikan pupus setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA). MA diketahui memenangkan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas...

Yayasan Supersemar: Negara Ikut Menanggung Putusan MA

Rabu, 12 Agu 2015 23:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum Yayasan Supersemar Denny Kailimang menilai negara harus ikut menanggung konsekuensi atas putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai denda Rp4,4 triliun. Denny mengatakan hal itu merujuk...

Yayasan Supersemar akan Pelajari Putusan MA

Rabu, 12 Agu 2015 22:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh yayasan Supersemar yang dikelola kerabat keluarga mantan Presiden Soeharto. Dalam putusan tersebut, yayasan Supersemar harus membayar...

Keluarga Soeharto Diminta Kembalikan Rp 4,4 Triliun kepada Negara

Rabu, 12 Agu 2015 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung Indonesia telah memerintahkan keluarga mantan presiden Soeharto untuk membayar kembali jutaan dana yang telah digelapkan kepada negara, Selasa (11/8). Soeharto dituduh melakukan korupsi besar-besaran...

KY : MA Langgar Selekesi Calon Hakim MK

Jumat, 05 Des 2014 12:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri mengatakan Mahkamah Agung yang menyelenggarakan seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi secara tertutup melanggar prinsip transparansi."Rekrutmen hakim MK menurut pasal 19...

Hukuman Rusli Zainal Diperberat Jadi 14 Tahun

Senin, 17 Nov 2014 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman terdakwa kasus korupsi PON Riau, Rusli Zainal dari 10 menjadi 14 tahun penjara. Melalui putusan yang diketuk, Senin (17/11) sore itu, MA juga mencabut...

Ibunda Terharu MA Dipulangkan

Senin, 03 Nov 2014 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mursidah, ibunda MA tersangka kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, menyatakan rasa haru dan rasa bersyukurnya atas pemulangan MA dan penangguhan penahanan terhadap dirinya."Terharu bisa kembali...

Keluarga MA Dapat Bantuan Usaha Warung Satai

Sabtu, 01 Nov 2014 11:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIRACAS -- Keluarga Muhammad Arsad (MA), pria yang ditangkap karena dianggap melakukan penghinaan terhadap Jokowi di akun Facebook mendapat bantuan. Sumbangan sebesar Rp 12,5 juta itu diberikan oleh...

Depresi, Pem-'Bully' Jokowi Dibawa ke Rumah Sakit

Kamis, 30 Okt 2014 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka kasus penyebaran gambar Jokowi yang berbau pornografi, MA (24) dibawa ke RS Polri Kramat Jati hari ini, Kamis (30/10). Kuasa Hukum MA, Abdul Aziz mengatakan,...

Chevron Kecewa dengan Putusan MA dalam Kasus Bioremediasi

Rabu, 22 Okt 2014 23:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) kecewa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap karyawan PT CPI, Bachtiar Abdul Fatah. President Director PT CPI, Albert Simanjuntak...

KPK Senang MA Perberat Hukum Koruptor ‎yang Mengajukan Kasasi

Rabu, 15 Okt 2014 11:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukuman pidana Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), Budi Susanto. Budi divonis hakim...

MA Dinilai Abaikan UU Lingkungan dalam Kasus Bioremediasi

Senin, 06 Okt 2014 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Agungyang mengabulkan tuntuntan jaksa soal korupsi dalam proyek bioremediasi terus menuai kritik. Menurut ahli hukum lingkungan, Linda Yanti Sulistiawati, putusan MA terhadap Ricksy Prematuri,...

MA Akan Putuskan Apakah Tahanan Muslim Boleh Berjenggot

Senin, 06 Okt 2014 01:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mahkamah Agung Amerika pada Senin (6/10) akan membahas perkara yang menentukan apakah tahanan Muslim boleh berjenggot. Tahanan di Arkansas, Texas, Gregory Holt, mengajukan permohonan terhadap kebijakan...

Kasus Bioremediasi, Ribuan Pekerja Chevron Tuntut Keadilan

Senin, 29 Sep 2014 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Belasan pekerja dan mitra kerja Chevron dari seluruh wilayah operasi di Sumatra, Kalimantan Timur dan Jakarta mendatangi kantor Mahkamah Agung (MA), Istana Presiden dan Kantor Transisi...

MA Perberat Vonis Mantan Rektor Unsyiah

Sabtu, 20 Sep 2014 12:31 WIB

BANDA ACEH -Mahkamah Agung (MA) memvonis mantan rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Darni M Daud yang menjadi terdakwa korupsi dengan hukuman lima tahun penjara."Vonis ini lebih berat...

Hukuman Labora Sitorus Diperberat

Jumat, 19 Sep 2014 13:00 WIB

JAKARTA — Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dan menolak kasasi Labora Sitorus. Polisi pemilik rekening gendut tersebut dipidana 15 tahun kurungan denda Rp 15 miliar subsider satu...

Jaksa Urip Ajukan Peninjauan Kembali

Jumat, 19 Sep 2014 13:00 WIB

JAKARTA -- Mantan jaksa Urip Tri Gunawan kembali menjalani sidang kasusnya terkait suap dan pemerasan Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI). Dalam sidang perdana peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tindak...

MA tak Bulat Putuskan Ricksy Bersalah di Kasus Bioremediasi

Jumat, 12 Sep 2014 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan kasasi terkait kasus bioremediasi atas terdakwa Ricksy Prematuri, direktur rekanan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) ternyata tidak muncul dengan suara bulat. Dari tiga hakim...