Thursday, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 January 2020

Thursday, 5 Jumadil Akhir 1441 / 30 January 2020

INDEX BERITA

Pansus RUU Pemilu akan Studi Banding ke Jerman dan Meksiko

Monday, 27 Feb 2017 21:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu akan melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko pada 11 Maret dan kembali 16 Maret 2017. Studi banding dilakukan, salah...

PKB Bantah Gembosi Ahok Gate

Wednesday, 15 Feb 2017 08:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak ikut menandatangani usulan hak angket Ahok Gate yang diajukan oleh sejumlah partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (PKB). Mereka...

Masa Tenang, Jadikan Waktu untuk Turunkan Tensi

Sunday, 12 Feb 2017 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lukman Edy mengimbau kepada masyarakat yang daerahnya sedang melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak agar menjaga kondusifitas....

Dewan Minta Penyelengara Ciptakan Suasana Pilkada yang Menyenangkan

Sunday, 12 Feb 2017 02:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017, sejumlah pihak mulai melakukan persiapan guna kelancaran hajatan besar nasional ini. Mulai dari KPU, Bawaslu, pihak kepolisian, dan pemerintah melakukan sejumlah langkah,...

Pansus Pemilu Setuju Semua Parpol Diverifikasi Faktual

Wednesday, 08 Feb 2017 22:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy setuju semua partai politik diverifikasi faktual. Ini karena menjadi kesempatan untuk memperbaiki struktur internal partai sebelum mengikuti...

Pemberlakuan Presidential Threshold di Pemilu Dinilai Inkonstitusional

Sunday, 15 Jan 2017 01:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Pemilu, Lukman Edy mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keserentakan Pemilu 2019 mendatang secara otomatis menghapuskan jumlah ambang batas...

Isu SARA, 'Calon Kepala Daerah Lebih Takut Diskualifikasi Daripada Pidana'

Tuesday, 11 Oct 2016 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy mengatakan kini ada Undang-Undang pidana bagi kepala daerah yang menggunakan isu SARA saat kampanye. Lukman menambahkan bahwa sanski diskualifikasi sangat ditakutkan...

DPR-govt agree to revise Pilkada law

Tuesday, 19 Jan 2016 09:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Commission II of the parliament (DPR) and the Home Affairs Ministry have agreed to revise the law on election of regional leaders (Pilkada). The agreement was reached...

PKB Heran, Jokowi Sebelumnya Tolak Bantuan Asing Atasi Asap

Saturday, 10 Oct 2015 13:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, pihaknya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Asap demi menjadikan kabut asap sebagai bencana nasional. Sebab, dengan penetapan bencana...

Panja Asap Dibentuk, Ini Daftar Menteri yang Dipanggil DPR

Saturday, 10 Oct 2015 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, pihaknya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Asap, setelah pemerintah tak kunjung menjadikan kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan...

Alasan Indonesia Menjadi Negara Kesatuan

Saturday, 03 Oct 2015 06:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pimpinan Badan Penganggaran MPR, Lukman Edy, saat menjadi narasumber Training of Trainers 4 Pilar MPR, Jumat (2/10) mengungkapkan menjelang Indonesia merdeka, para pendiri bangsa berdebat untuk...

DPR Minta Dispensasi Kesalahan Administratif Pelaksanan Dana Desa

Thursday, 01 Oct 2015 04:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menilai pelaksanaan Dana Desa di banyak daerah perlu dukungan lebih dari pemerintah pusat. Hal itu telah dilakukan antara...

Politikus PKB Sebut MPR Perlu Diperbarui dalam Empat Hal Ini

Monday, 21 Sep 2015 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR RI Fraksi PKB Lukman Edy menyebutkan sudah saatnya lembaga MPR di upgrade. Sebab, ada yang mengganjal di sebuah negara tanpa ada lembaga tertinggi, karena...

'Rekrutmen Hakim Agung Harus Gambarkan Kedaulatan Rakyat'

Sunday, 30 Aug 2015 00:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Indonesia kini telah memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai konsekuensinya, Indonesia kini memiliki lembaga negara Mahkamah Agung. Anggota MPR RI Fraksi PKB Lukman Edy mengatakan...

Besok, DPR Panggil KPU Bahas Penyimpangan Rp 334 Miliar

Sunday, 21 Jun 2015 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum pada Senin (22/6) untuk membahas laporan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan penyimpangan APBN...

Dua Mantan Menteri PKB Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah

Sunday, 14 Jun 2015 08:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dua mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), yakni Lukman Edy dan Helmy Faishal Zaini menjadi penguji bagi bakal calon kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)...

Otonomi Daerah Perlu Dikuatkan

Friday, 05 Jun 2015 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Isu tentang Otonomi Daerah muncul sejak bergulirnya reformasi. Otonomi Daerah diwacanakan oleh berbagai daerah yang menginginkan perubahan di daerahnya. Hal ini disebabkan hubungan pusat dan daerah...

MPR Minta Peraturan Dana Desa Direvisi

Monday, 04 May 2015 23:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Dua MPR RI, Lukman Edy mengharapkan PP 60 segera direvisi. Hal ini lantaran masih terjadi kesenjangan dalam pendistribusian dana desa. Rasio kesenjangannya menurut...

Dana Desa Dikucurkan Minimal Rp 240 Juta

Monday, 04 May 2015 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun pertama pengucuran dana desa akan dilakukan sebesar minimal Rp 240 juta dan maksimal Rp 350 juta. Anggota fraksi PKB MPR sekaligus Wakil Ketua Komisi II...

Politikus PKB Dukung Blokir Situs yang Ajarkan Radikalisme

Tuesday, 07 Apr 2015 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendukung kebijakan pemerintah memblokir situs yang mengajarkan radikalisme, karena paham itu sudah masuk ke tingkat masyarakat bawah. "Saya secara prinsip...

DPR Yakin Politik Uang Bisa Dicegah

Friday, 27 Feb 2015 16:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy yakin politik uang dalam pelaksanaan pilkada langsung secara serentak dapat dicegah dengan sistem diskualifikasi bagi calon dan parpol...

Tegur Abbot, Anggota DPR Ini Menginisiasi Pengumpulan Koin di Parlemen

Monday, 23 Feb 2015 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, menginisiasi pengumpulan koin untuk Australia. Aksinya itu karena kecewa dengan sikap dan pernyataan PM Australia, Tony Abbott yang mengungkit...

PKB Inginkan Koalisi Permanen Seperti KMP

Monday, 23 Feb 2015 16:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengatakan, partai yang ia pimpin menginginkan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melakukan langkah yang sama dengan Koalisi...

Polisi Injak Mushala, PKB: Bisa Terkena Pasal Penghinaan Agama

Friday, 28 Nov 2014 19:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi mengecam aksi penyerangan polisi terhadap mahasiswa di makkasar hingga masuk masjid. Dia mengatakan tindakan tersebut dapat dikenai pasal penghinaan terhadap agama. “Kesannya...

Akibat Berseteru, Anggota DPR Belum Gajian?

Tuesday, 04 Nov 2014 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian anggota dewan mengaku belum menerima gajinya di bulan Oktober 2014. Belum cairnya gaji mereka itu ditengarai akibat buntut dari belum selesainya perseteruan yang terjadi di...

Lukman Edy: Jangan Hina Rusli Zainal

Friday, 22 Feb 2013 00:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edy menyatakan prihatin atas yang dialami Rusli Zainal. Ia bahkan mensinyalir adanya upaya politisasi dan penghakiman luar biasa terhadap kasus...

Wah, Mantan Menteri Ini Siap Jadi Cagub Riau, Siapa Ya?

Monday, 19 Nov 2012 23:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy siap tampil sebagai calon gubernur pada pemilukada Provinsi Riau, September 2013. "Saya pastikan akan maju sebagai calon gubernur Riau periode 2013-2018," kata...

Jadi Pembicara Tunggal 24 Jam Nonstop, Lukman Edy Cetak Rekor MURI

Thursday, 01 Dec 2011 13:22 WIB

JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR Lukman Edy berhasil mencatatkan rekor pada Museum Rekor Dunia Indonesia dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan dengan menjadi pembicara tunggal selama 24 jam nonstop."Saya...

PKB Copot Jabatan Lily Wahid dan Lukman Edy

Wednesday, 02 Feb 2011 22:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) resmi mencopot Lily Chadijah Wahid dan Muhammad Lukman Edy dari jabatan kepartaian yang sebelumnya mereka sandang. "Dalam susunan kepengurusan yang tertuang...

Lukman Edy Minta Muhaimin Segera Pilih Sekjen Baru

Thursday, 16 Dec 2010 09:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy, meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar segera menunjuk sekretaris jenderal yang baru untuk mengantikan dirinya. "Saya malah minta...

PKB Usul Taufik Kiemas 'Damaikan' SBY-Sultan

Thursday, 16 Dec 2010 06:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR Lukman Edy mengatakan, Ketua MPR Taufiq Kiemas adalah orang yang tepat untuk mempertemukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri...

Lukman Edy Pindah ke PKNU?

Monday, 13 Dec 2010 02:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menggelar muktamar perdananya, 12-14 Desember. Muktamar unik yang digelar di atas Kapal Motor Penumpang Lambelu itu salah satu agendanya adalah memilih ketua umum PKNU. Beredar...

Beda Visi, Muhaimin Iskandar Pecat Lukman Edy

Wednesday, 03 Nov 2010 03:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Eman Hermawan mengatakan, Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy dipecat karena ada perbedaan visi antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Lukman Edy dalam...