Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

INDEX BERITA

Korupsi RSUD Lembang Diduga Mengalir ke Pihak Lain

Monday, 28 Oct 2019 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menduga dana yang diduga dikorupsi kedua terdakwa dr OH dan MS mengalir ke pihak lain. Pasalnya saat Ketua Majelis Hakim, Asep Sumirat,...

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Monday, 28 Oct 2019 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Ia menyatakan penguatan KPK sebenarnya mendukung program pembangunan pemerintah...

Mau Apa Bila Ada Duri Kecil dalam UU KPK Baru?

Saturday, 19 Oct 2019 04:37 WIB

Oleh: DR Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata NegaraRUU KPK Perubahan telah disetujui bersama DPR dan Presiden menjadi UU pada tanggal 17 September yang lalu. Pada tanggal 17 Oktober ini...

Wadah Pegawai: UU Baru Lahirkan Kendala Bagi KPK

Thursday, 17 Oct 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru dinilai akan melahirkan kendala terhadap kinerja lembaga antirasuah itu. Di dalam UU KPK baru disebut ada 26 poin yang...

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

Thursday, 17 Oct 2019 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) kembali meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK yang mulai berlaku hari ini (17/10)....

UU KPK Baru Dikhawatirkan Hentikan Kasus-Kasus Besar

Thursday, 17 Oct 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Kurnia Ramadhana, mengatakan setelah Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku, peluang penghentian kasus-kasus...

Walau Pahit, KPK Harus Jalankan Perubahan Undang Undang

Thursday, 17 Oct 2019 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya harus melaksanakan UU KPK yang sudah mulai berlaku. Menurut Febri KPK harus terus berjalan walaupun dengan kenyataan pahit...

Pengaduan Kasus Korupsi Lewat Aplikasi

Thursday, 17 Oct 2019 06:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar membuat terobosan dalam sistem pelaporan dugaan kasus korupsi lewat aplikasi. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengadukan sebuah dugaan kasus korupsi....

Presiden Diharap Tetap Terbitkan Perppu KPK

Wednesday, 16 Oct 2019 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi, tetap mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi...

DPR Sebut Salah Ketik UU KPK Sudah Diperbaiki

Wednesday, 16 Oct 2019 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panja Revisi UU KPK Supratman Andi Agtas mengatakan, UU KPK yang diketahui banyak mengandung salah ketik (saltik) atau typo sudah diperbaiki. Supratman menyebut, UU KPK...

Vonis Bebas 5 Terdakwa Korupsi, Ini Kata Kuasa Hukum

Monday, 14 Oct 2019 18:52 WIB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM --- Penasihat hukum lima terdakwa kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan pesawat untuk lokasi wisata edu park, Zainal, menilai vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan tinggi (PT)...

Waduh, 5 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas

Monday, 14 Oct 2019 15:08 WIB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM --  Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menyiapkan langkah untuk kemungkinan melakukan kasasi atas putusan banding perkara korupsi pengadaan pesawat Lawu Air di Edupark. Langkah itu dilakukan menyusul putusan...

Sejarah! 5 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas

Saturday, 12 Oct 2019 19:28 WIB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM ---  Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah secara mengejutkan menjatuhkan vonis bebas untuk lima orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Lawu Air dan helikopter untuk lokasi wisata...

Lima Bupati di Lampung Terjerat Kasus Korupsi

Friday, 11 Oct 2019 04:00 WIB

...

Kepekaan Bernegara Demokrasi dengan Perppu

Tuesday, 08 Oct 2019 05:03 WIB

Oleh: DR Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara. Konstitusi membekali Presiden dengan kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpou). Sifat kewenangan ini khas. Presiden dapat, dengan atau tanpa alasan yang...

Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah Tepat

Monday, 07 Oct 2019 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai permohonan uji materi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat dilakukan oleh perwakilan masyarakat....

Jadi Plh Menkumham, Tjahjo Kumolo: Waspada Korupsi

Monday, 07 Oct 2019 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengingatkan jajaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk berhati-hati pada area rawan korupsi. "Saya mengingatkan untuk hati-hati terhadap...

Satgas KPK: Pelaku Korupsi Sebagian Besar Luluan S2

Sunday, 06 Oct 2019 00:25 WIB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM --- Ketua Satgas Disdakmen dan Pemerintah Daerah KPK RI, Guntur Kusmieyano, mengungkap fakta soal pendidikan para pelaku korupsi di negeri ini. Dalam kesempatan kunjungan road show antikorupsi...

Titip Absen dan Perilaku Korup

Saturday, 05 Oct 2019 12:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Hafil*Pernah mendengar istilah titip absen saat kuliah? Atau, barang kali pernah melakukannya? Jika iya, maka ini adalah bentuk perilaku koruptif di sekitar kita yang dilakukan sejak...

Mahfud MD Tanggapi soal Wacana Perppu KPK

Friday, 04 Oct 2019 02:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Dia enggan membicarakan dampak jika...

Perppu Penyelamatan KPK

Thursday, 03 Oct 2019 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Adam Setiawan, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam IndonesiaAksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah Indonesia telah menunjukkan bahwa keran demokrasi kita sedang berjalan sebagaimana...

Ace Minta Penerbitan Perppu UU KPK Dikaji Terlebih Dahulu

Monday, 30 Sep 2019 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali membuka opsi penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) pengganti hasil revisi UU KPK yang telah disahkan. Namun, Fraksi Partai Golkar meminta agar...

Daftar Menteri yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Sunday, 22 Sep 2019 04:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Jadi Tersangka Kasus Korupsi 1. Hari SabarnoJabatan: MendagriKabinet: Gotong RoyongKasus  : Pengadaan mobil damkar 2003-2005 Keterangan: Penetapan tersangka pada 2010 atau sudah tidak aktif sebagai menteri. 2. Bachtiar ChamsyahJabatan: MensosKabinet: Indonesia...

Lima Pimpinan KPK Tetap Bertugas

Friday, 20 Sep 2019 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pimpinan KPK tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak...

KPK Segera Memanggil Imam Nahrawi

Friday, 20 Sep 2019 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan akan segera memanggil Imam Nahrawi. Imam, menurut dia, sudah beberapa kali dipanggil ke KPK, tetapi tidak pernah datang. Laode juga...

MK Siap Terima Gugatan UU KPK

Thursday, 19 Sep 2019 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku siap menerima gugatan Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah direvisi. Menurutnya, setiap undang-undang (UU) yang akan diuji...

Koalisi Masyarakat Sipil akan Gugat Revisi UU KPK ke MK

Thursday, 19 Sep 2019 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUsAKO) Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan pihaknya bersama masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

Ketua KPK: Ikhtiar Lawan Korupsi tak Boleh Berhenti

Wednesday, 18 Sep 2019 11:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Setelah DPR bersama Pemerintah mengesahkan Revisi Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/9) kemarin, Ketua KPK, Agus Rahardjo menegaskan pada seluruh pegawai KPK agar tetap...

Pimpinan KPK Terpilih Siap Jalankan Revisi UU KPK

Tuesday, 17 Sep 2019 14:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua terpilih Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode 2019-2024, Lili Pintauli Siregar, mengatakan pihaknya siap menjadi pelaksana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan menjadi undang-undang...

Gerindra dan PKS Soroti Soal Dewan Pengawas

Tuesday, 17 Sep 2019 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR resmi sahkan RUU KPK menjadi undang-undang. Tidak lama setelah disahkan, dua fraksi yaitu Gerindra dan PKS menyampaikan interupsi menyoroti soal penunjukan dewan pengawas."Kami hanya menyampaikan...

PKS dan Gerindra Tolak Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Tuesday, 17 Sep 2019 13:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna tahun 2019-2020.Meski...

Pernahkah DPR Persoalkan Penyadapan Selain KPK

Tuesday, 17 Sep 2019 09:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mempertanyakan revisi UU KPK yang menyertakan persoalan penyadapan. Dia balik bertanya apakah DPR pernah mempersoalkan penyadapan yang dilakukan...

Alexander Marwata: Pimpinan KPK Baru Selalu Diragukan

Tuesday, 17 Sep 2019 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPK terpilih Alexander Marwata memaklumi adanya keraguan masyarakat terhadap pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023. Menurutnya adanya keraguan tersebut adalah hal yang bagus."Kalau sekarang diragukan itu...

Harapan Ridwan Kamil untuk Pimpinan Baru KPK

Monday, 16 Sep 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih lima nama pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang telah mengikuti rangkaian fit and proper test beberapa waktu lalu....

Politikus PAN Tolak Dewan Pengawas KPK Dibentuk Presiden

Monday, 16 Sep 2019 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muslim Ayub menolak wacana dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk oleh presiden. Sebab, harusnya pembentukan dewan pengawas...

DPR dan Pemerintah Belum Sepakat Soal Dewan Pengawas

Monday, 16 Sep 2019 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah masih belum bersepakat soal dewan pengawas dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)....

KPK Tegaskan Tetap Jalankan Tugas Pemberantasan Korupsi

Monday, 16 Sep 2019 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap bekerja sembari menunggu jawaban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penyerahan mandat pengelolaan KPK. Mereka akan tetap menjalankan tugas pemberantasan...

Erry Riyana Sebut tak Ada Pimpinan KPK yang Mundur

Monday, 16 Sep 2019 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas menemui sejumlah pimpinan KPK di Gedung KPK, Senin (6/9). Usai pertemuan itu, dia menyebutkan bahwa tidak ada...

DPR: Setelah Dilantik, Firli Harus Mundur dari Polri

Sunday, 15 Sep 2019 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  ‎Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 setelah melawati uji kelayakan, dan pemilihan langsung di Komisi III...

PSHK Ungkap Dua Cara untuk Hentikan Revisi UU KPK

Sunday, 15 Sep 2019 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal, mengatakan, masih ada cara untuk menghentikan proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang...