Friday, 19 Safar 1441 / 18 October 2019

Friday, 19 Safar 1441 / 18 October 2019

INDEX BERITA

Ribuan Mahasiswa Malang Kembali Duduki Kantor DPRD

Tuesday, 24 Sep 2019 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ribuan mahasiswa Malang kembali menduduki Kantor DPRD dan Balai Kota Malang, Selasa (24/9). Demonstran yang mengatasnamakan Aliansi...

Disebut Halangi Investasi, KPK Bantah Pernyataan Moeldoko

Monday, 23 Sep 2019 19:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak setuju dengan tuduhan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut lembaga pemburu koruptor itu menghambat investasi dan perekonomian di dalam negeri.

Juru Bicara...

In Picture: Turun ke Jalan, Ribuan Mahasiswa Bandung Tolak Revisi UU KPK

Monday, 23 Sep 2019 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguran Tinggi Negeri (PTN) dan Peguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa, di Halaman Gedung DPRD Jabar Senin (23/9). Aksi...

Johan Budi: Presiden Jokowi Sangat Ingin KPK Diperkuat

Monday, 23 Sep 2019 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat. Kesimpulan tersebut dia peroleh...

Moeldoko Sebut KPK Bisa Menghambat Upaya Investasi

Monday, 23 Sep 2019 17:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan perbedaan sikap Presiden terhadap RUU KPK dan RUU KUHP. Presiden memutuskan menunda pengesahan RUU KUHP, namun melanjutkan untuk mengesahkan...

Demo Tolak Revisi UU KPK Meluas, Ini Respons Yasonna

Monday, 23 Sep 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menanggapi meluasnya aksi mahasiswa di beberapa kota yang menentang pengesahan evisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

Ribuan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Bela KPK

Monday, 23 Sep 2019 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguran Tinggi Negeri (PTN) dan Peguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa, di Halaman Gedung DPRD Jabar Senin (23/9)....

Massa Mahasiswa Geruduk DPR, Tuntut Tuntaskan Reformasi

Monday, 23 Sep 2019 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak hanya di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntut Tuntaskan Reformasi, menggelar aksi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta....

Beda dengan Jakarta, Massa PMII Lampung Tolak Revisi UU KPK

Monday, 23 Sep 2019 15:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Sejumlah mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Lampung, Senin (23/9).  Berbeda dengan di Jakarta, massa PMII...

Pukat UGM Gugat akan Revisi UU KPK ke MK

Sunday, 22 Sep 2019 23:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta akan mengajukan permohonan uji materi (judicial review) atas hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang...

Pukat UGM: Perppu Bisa Koreksi Revisi UU KPK yang Cacat

Sunday, 22 Sep 2019 22:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi koreksi...

In Picture: Aksi Teatrikal Tolak RUU KPK dan RKUHP

Sunday, 22 Sep 2019 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Waras melakukan aksi teatrikal yang bertajuk "Menolak Diam" saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Dago, Kota Bandung, Ahad (22/9).

Aksi...

ICW: Ada Dendam, Pembahasan RUU KPK Terlalu Cepat,

Saturday, 21 Sep 2019 00:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Indonesia Corupption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut proses pembahasan revisi Undang Undang KPK oleh DPR RI dan pemerintah tergolong cepat. Pembahasan, kata ia hanya...

ICW: Revisi UU KPK, RKUHP, Pemasyarakatan Enakkan Koruptor

Friday, 20 Sep 2019 13:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai produk hukum yang dihasilkan pada 2019 ini sangat mendukung tindak pidana korupsi. ICW melihat keterkaitan antara pelemahan KPK, revisi...

Komnas HAM: KPK Dihabisi Bersamaan dengan Kepergian Dillon

Friday, 20 Sep 2019 08:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional HAM Sandrayati Moniaga memberi catatan kepergian aktivis antikorupsi H.S. Dillon yang akrab disapa Lali. Menurutnya, kepergian Lali bersamaan dengan revisi...

TII: Pelemahan KPK Kabar Buruk Masa Depan Investasi

Friday, 20 Sep 2019 07:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko menilai pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa menganggu laju pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada...

Fachry Ali: Ada Aksi Elite Balas Dendam ke KPK

Friday, 20 Sep 2019 06:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Sosio-Politik, Fachry Ali menilai kemunculan nama Presiden Joko Widodo tak luput dari hasil kerja  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 'membantai' para elit politik pasca-era orde...

Massa Padati Depan Gedung DPR Tolak RKHUP dan Revisi UU KPK

Thursday, 19 Sep 2019 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah massa melakukan demonstrasi dan mendesak masuk ke dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (9/9). Aksi ini mengakibatkan Jalan Gatot Subroto di depan Gedung Parlemen...

Koalisi Masyarakat Sipil Surati PBB Soal Pelemahan KPK

Thursday, 19 Sep 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan surat terbuka kepada Sekretaris Jendesral Perserikatan bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres. Surat disampaikan perihal pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelemahan KPK...

Pencabutan Aturan Remisi Napi Koruptor adalah Langkah Mundur

Thursday, 19 Sep 2019 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi langkah DPR dan pemerintah yang mencabut aturan pemberian syarat remisi bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan HAM berat dalam...

Marwata Akui Pengaruh Dewan Pengawas KPK Lebih Kuat

Thursday, 19 Sep 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim transisi yang dibentuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menganalisis materi dalam UU KPK baru dengan mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan...

MA Belum Terima Pengunduran Diri Hakim Nawawi

Thursday, 19 Sep 2019 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali mengaku belum menerima surat pengunduran diri Nawawi Pomolango yang terpilih menjadi pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023....

Pimpinan Baru KPK: Kemungkinan Kami akan Sulit OTT

Thursday, 19 Sep 2019 14:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 Nurul Ghufron mengaku siap menjalankan Undang-Undang KPK yang baru. Ia tidak keberatan dengan pengesahan revisi UU tersebut karena...

Tak Setuju Revisi UU, Buya Syafii Bela KPK

Thursday, 19 Sep 2019 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif menilai pengesahan revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melalui prosedur yang lengkap.

Bagian...

Status Pegawai KPK Jadi ASN, Masinton: Tak Setuju, Keluar

Thursday, 19 Sep 2019 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN) pascadisahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,...

Revisi UU KPK, ICW: Perang Belum Berakhir, Kawal di MK

Thursday, 19 Sep 2019 05:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch meminta masyarakat mengawal proses uji materi hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Uji materi itu akan digelar di Mahkamah Konstitusi...

Pakar: Pelemahan KPK di Medsos Terjadi Secara Sistematis

Wednesday, 18 Sep 2019 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri dan Analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi, mengatakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di media sosial (medsos) terjadi secara terstruktur, masif dan sistematis. Sasaran pelemahan...

Revisi UU KPK, Wiranto: Jangan Curiga ke Pemerintah

Wednesday, 18 Sep 2019 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan bahwa revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melemahkan lembaga antirasuah itu.

Ia mencontohkan kecurigaan...

Sinta Nuriyah Kecewa Pemerintah dan DPR Setuju Revisi UU KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, mengaku kecewa terhadap pemerintah dan DPR yang meluluskan revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

Istana Bantah Fahri, Tegaskan Jokowi tak Terganggu KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) terganggu terhadap kinerja KPK. Menurut...

MK: Uji Materi Revisi UU KPK Langkah Hukum yang Tepat

Wednesday, 18 Sep 2019 16:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menunggu pengajuan uji materi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK menilai uji materi UU merupakan langkah...

Revisi UU KPK Dinilai Perlemah KPK, Yasonna: Jangan Suudzon

Wednesday, 18 Sep 2019 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak pihak yang menuding revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akan melemahkan wewenang lembaga tersebut.

Tudingan itu dibantah dengan...

Menkumham: Dewan Pengawas KPK Wewenang Presiden

Wednesday, 18 Sep 2019 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menjelaskan, pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wewenang penuh dari presiden. Ini dilakukan agar...

Jokowi Diminta Hati-Hati Sikapi Polemik KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Khairul Umam menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berhati-hati menyikapi polemik lembaga Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya ada kemungkinan kepercayaan masyarakat akan...

Nasdem: Jangan Sampai Dewan Pengawas KPK Masuk Angin

Wednesday, 18 Sep 2019 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, Partai Nasdem mendukung RUU KPK yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang kemarin, Selasa (17/9). Namun menurutnya jangan sampai...

ICW: Poin-Poin Revisi UU KPK tak Masuk Akal Sehat

Wednesday, 18 Sep 2019 11:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah masalah dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal tersebut diungkapkan menyusul pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002...

Laode Sebut Menkumham Berbohong Soal Pembahasan dengan KPK

Wednesday, 18 Sep 2019 09:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly bohong soal akan ada mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas...

Direktur KPK: Embahnya Korupsi Itu adalah Partai Politik

Wednesday, 18 Sep 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG -- Direktur Pembinaan dan Kerja Sama Antarinstansi Komisi Pemberantasan Korupsi Sujanarko menyebut bahwa akar dari segala perkara korupsi itu adalah partai politik. Partai politik di DPR punya...

Mahasiswa dan Dosen Untirta Banten Tolak Revisi UU KPK

Tuesday, 17 Sep 2019 23:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ratusan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menandatangani spanduk penolakan Revisi UU KPK. Mahasiswa menilai, RUU KPK merupakan upaya untuk melemahkan pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Deklarasi yang digelar...

Politikus Nasdem: Revisi UU Perkuat KPK

Tuesday, 17 Sep 2019 22:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Politikus Partai Nasdem, Hillary Brigita menilai revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk memperkuat pemberantasan korupsi sesuai UUD 1945. Kekuasaan KPK, kata ia, harus tetap...