Monday, 11 Syawwal 1439 / 25 June 2018

Monday, 11 Syawwal 1439 / 25 June 2018

INDEX BERITA

Wiranto: Penundaan Penetapan Tersangka Cakada Hasil Rakor

Thursday, 15 Mar 2018 23:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, imbauan penundaan penetapan calon kepala daerah (cakada) sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil...

HNW: Pilkada, Lanjutkan Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Tuesday, 13 Mar 2018 22:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengaku tidak sependapat dengan usul atau keinginan agar proses hukum terhadap calon kepala daerah dihentikan."Pertama sudah berjalan proses pilkada dan proses...

Sepanjang 2016, 10 Kepala Daerah Jadi Tersangka KPK

Wednesday, 07 Dec 2016 04:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK sudah menetapkan 10 kepala daerah sebagai tersangka, terkait dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2016. Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Selasa (6/12) mengatakan kepala...

KPU: Wakil Bupati Simalungun tidak Bisa Dilantik

Wednesday, 24 Feb 2016 00:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menegaskan calon Wakil Bupati Simalungun, Amran Sinaga tidak dapat dilantik. Hal itu berkaitan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun yang...

KPU Sudah Lapor Kepala Daerah Berstatus Tersangka

Wednesday, 24 Feb 2016 00:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan, dalam Peraturan KPU sudah menegaskan mengenai status dan nasib kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Jika ada calon...

Berstatus Tersangka, Calon Kepala Daerah Tetap Bisa Dilantik

Wednesday, 27 Jan 2016 01:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2015 menunggu pembahasan Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretariat Negara. Namun, beberapa diantara calon kepala daerah yang terpilih ternyata berstatus...

Mendagri Proses Pemberhentian Hambit Bintih

Thursday, 09 Jan 2014 20:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri mulai memproses pemberhentian Bupati terpilih Gunung Mas Hambit Bintih setelah sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Rabu (8/1). "Saya sudah...

Amein Rais: Pelantikan Hambit Bintih Tak Etis

Saturday, 28 Dec 2013 14:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menolak izin untuk melakukan pelantikan terhadap tersangka pemberi suap kepada Akil Mochtar, Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas. Mantan ketua Majelis Permusyawaratan...

KPK: Pelantikan Hambit Bintih Tindakan Amoral

Friday, 27 Dec 2013 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak rencana pemerintahan daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tetap akan melantik tersangka suap di Mahkamah Konstitusi (MK) Hambit Bintih. Wakil Ketua...

Priyo: Kalau Hambit Bintih 'Digantung', Kasihan Rakyat

Friday, 27 Dec 2013 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta KPK tidak mengistimewakan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih. Sebab, sejumlah kasus serupa sebelumnya mendapat izin pelantikan guna mempermudah...

KPK Tolak Izin Pelantikan Bupati Gunung Mas

Thursday, 26 Dec 2013 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengajuan izin untuk melakukan pelantikan terhadap Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas. KPK memastikan telah menolak pengajuan izin ini. "Izin pelantikan...

UU Pemerintah Daerah Mendesak Direvisi

Thursday, 26 Dec 2013 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Revisi Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mendesak dirampungkan. Sebab, status tersangka dugaan kasus korupsi yang melekat pada kepala daerah menghambat jalannya birokrasi dan administrasi kepemerintahan.“Kepala...

Pakar: KPK Tak Bisa Cegah Pelantikan Bupati Gunung Mas

Wednesday, 25 Dec 2013 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih selaku tersangka kasus korupsi. Sebab, hal ini menyangkut...

Mendagri: Bupati Gunung Mas Dilantik untuk Dinonaktifkan

Wednesday, 25 Dec 2013 10:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mendorong Bupati Gunung Mas Hambit Bintih (HB) melimpahkan wewenang ke wakilnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi...

Kemendagri Segera Lantik Bupati Tersangka Korupsi di Lapas

Monday, 23 Dec 2013 20:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI segera melantik Bupati Gunung Mas Hambit Bintih setelah mendapat persetujuan KPK sebelum tanggal 31 Desember 2013. Pengangkatan kepala daerah yang terlibat...

Mendagri: 309 Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum

Thursday, 07 Nov 2013 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, saat ini sudah 309 orang kepala daerah di Indonesia terlibat masalah-masalah hukum."Saat ini sudah 309 orang kepala daerah terlibat masalah-masalah...

ICW Usul agar Kepala Daerah yang Jadi Tersangka Dinonaktifkan

Tuesday, 10 Aug 2010 03:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan revisi atas Undang-Undang Pemerintah Daerah. "Sharusnya kepala daerah yang menjadi tersangka juga dinonaktifkan pula, tak hanya yang menjadi terdakwa," kata peneliti ICW, Emerson...