Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Saturday, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

INDEX BERITA

Taufik Kurniawan: Proses Hukum Cakada Harus Tetap Berjalan

Friday, 16 Mar 2018 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai proses hukum calon kepala daerah (cakada) harus tetap berjalan. Sehingga ia tidak setuju dengan imbauan pemerintah yang meminta Komisi Pemberantasan...

Demokrat: Cakada Jadi Tersangka Untungkan Lawan Politik

Friday, 16 Mar 2018 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, calon kepala daerah (cakada) 2018 yang menjadi tersangka akan menguntungkan pihak lawan. Dia pun yakin KPK akan bijak...

Jatam Dukung KPK Segera Umumkan Cakada Korupsi

Friday, 16 Mar 2018 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imbauan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah (cakada) dinilai sebagai langkah...

KPK Diminta Jangan Berhenti Umumkan Cakada Tersangka

Friday, 16 Mar 2018 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menunda pengumuman calon kepala daerah (cakada) yang telah ditetapkan tersangka. Itu setelah Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan sudah menandatangani surat...

Pengumuman Tersangka Ditunda, Muzani: Keadilan Dipertanyakan

Friday, 16 Mar 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai tidak ada istilah penundaan dalam mengumumkan tersangka seseorang. Hal itu diungkapkan Muzani, terkait adanya permintaan ke KPK agar menunda...

Soal Cakada Bermasalah, Agus Serahkan ke KPK

Friday, 16 Mar 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengumumkan calon kepala daerah (cakada) peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang terindikasi terjerat kasus korupsi. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua...

ICW: Cakada Korupsi Langsung Tersangkakan Saja

Thursday, 15 Mar 2018 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus langsung menetapkan tersangka terhadap calon kepala daerah (cakada) yang bermasalah. Apalagi jika KPK...

Laode: KPK akan Pertimbangkan Imbauan Wiranto

Thursday, 15 Mar 2018 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menuturkan bakal mempertimbangkan imbauan yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Hal ini terkait penundaan pengumuman penetapan tersangka terhadap...

Wiranto Sebut Perppu Usulan KPK Sulit Dilakukan

Thursday, 15 Mar 2018 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai usulan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi...

Soal Pengumuman Cakada Bermasalah, Ini Kata Jaksa Agung

Thursday, 15 Mar 2018 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) pada sejumlah calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2018. Jaksa Agung HM Prasetyo...

Pukat UGM: KPK Harus Jalan Terus, Enggak Perlu Mundur

Thursday, 15 Mar 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengumumkan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim, KPK tidak...

Jaksa Agung: Penundaan Kasus Demi Lancarnya Pilkada

Thursday, 15 Mar 2018 16:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Kejaksaan Agung tetap akan menunda sementara kasus hukum yang dialami oleh calon kepala daerah. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menghargai...

Soal Perppu Penundaan Cakada Bermasalah, Ini Kata Yasonna

Thursday, 15 Mar 2018 16:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto terkait permintaan penundaan pengumuman calon kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi menuai respon dari berbagai pihak....

Penegakan Hukum Terhadap Cakada Terkesan Diskriminatif

Wednesday, 14 Mar 2018 06:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah...

KPK Dinilai tak Perlu Tunda Proses Hukum Cakada Bermasalah

Wednesday, 14 Mar 2018 05:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, permintaan Menkopolhukam kepada KPK agar menunda proses hukum terhadap orang yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah sangatlah tidak perlu....

Pengumuman Cakada Bermasalah Ditunda, Ini Kata ICW

Wednesday, 14 Mar 2018 04:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam Wiranto agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman calon kepala daerah (cakada) bermasalah dianggap berlawanan dengan upaya menjadikan pilkada sebagai...

KPU: Cakada Jadi Tersangka, Pilkada Tetap Jalan

Wednesday, 14 Mar 2018 02:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Permintaan Menkopolhukham Wiranto agar KPK menunda penetapan tersangka kasus korupsi pada kalangan sejumlah calon kepala daerah menjelang pelaksanaan pilkada serentak, mengundang pertanyaan berbagai pihak. Seperti yang...

Dasar Hukum Pengumuman Cakada Bermasalah Dipertanyakan

Wednesday, 14 Mar 2018 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda pengumuman calon kepala daerah yang dapat ditersangkakan. Hal tersebut, menurut pakar hukum pidana Universitas...

JK: Pengumuman Cakada Bermasalah Harus Disepakati

Wednesday, 14 Mar 2018 00:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat dugaan kasus korupsi harus merupakan kesepakatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah dengan melibatkan...

Cakada Bermasalah, Pengamat: Penegakan Hukum Jangan Berhenti

Tuesday, 13 Mar 2018 09:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengamat politik dan hukum memandang penegakan hukum olek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh ditunda oleh pihak manapun dan oleh alasan apapun, kecuali melalui upaya...

'Imbauan Wiranto Bertentangan dalam Pemberantasan Korupsi'

Tuesday, 13 Mar 2018 07:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyarankan kepada KPK untuk mengabaikan imbauan Menkopolhukam Wiranto agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai...

Wiranto Minta KPK Tunda Umumkan Kepala Daerah Tersangka

Tuesday, 13 Mar 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi....

Komite Pemantau: Langkah KPK Terlambat

Monday, 12 Mar 2018 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia melihat, langkah penyelidikan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keberadaan calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka korupsi memang terlambat. Direktur KOPEL...

KPK Umumkan Calon Kepala Daerah Bermasalah Minggu Ini

Monday, 12 Mar 2018 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, pihaknya akan mengumumkan siapa saja calon kepala daerah yang dapat ditersangkakan oleh KPK minggu ini. Karena itu, Agus...

'Pernyataan KPK Bisa Jadi Alat Pukul Bagi Kandidat Pilkada'

Saturday, 10 Mar 2018 07:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan adanya kepala daerah berpotensi menjadi tersangka tindakan korupsi menuai berbagai reaksi. Pakar hukum pidana Teuku Nasrullah mengatakan, KPK sebaiknya tidak...

Pernyataan KPK Berpotensi Jadi 'Senjata' Politik

Saturday, 10 Mar 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya calon kepala daerah berpotensi menjadi tersangka...

Pernyataan Ketua KPK Jadi Peringatan Peserta Pilkada 2018

Friday, 09 Mar 2018 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim mengatakan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo tidak etis. Namun, menurut Hifdzil, sisi positif pernyataan tersebut...

Pukat UGM: Seharusnya KPK Bekerja dalam Senyap

Friday, 09 Mar 2018 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim mengkritik pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo soal adanya peserta Pilkada 2018 yang...

Ketua DPP Golkar: Tindakan KPK Hargai Proses Pilkada

Friday, 09 Mar 2018 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengumumkan nama calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka korupsi diapresiasi Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzili. Menurutnya,...

Pengamat: Pernyataan KPK tak Etis

Friday, 09 Mar 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indoenesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, melihat tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyebutkan adanya peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 bukanlah hal...

Nasir: Pernyataan Agus Merupakan Wujud Kebingungan KPK

Thursday, 08 Mar 2018 22:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dikritik oleh DPR. Kali ini kritik tersebut berangkat dari pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyebut ada pejawat dan calon kepala...

Soal Kepala Daerah Bermasalah, Pengamat: KPK Aneh

Thursday, 08 Mar 2018 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Gunarsih, mempertanyakan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya calon kepala daerah yang bermasalah dengan hukum sebelum Pemilihan Kepala Daerah...

KPK: Koruptor Beregenerasi

Thursday, 08 Mar 2018 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebutkan, makin hari korupsi dilakukan oleh orang yang usianya muda. Tingkat kesulitan melakukan pemberantasan korupsi pun disebut...

'Calon Kepala Daerah Terindikasi Korupsi Jangan Dipilih'

Wednesday, 07 Mar 2018 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku prihatin kembali ada beberapa calon kepala daerah terindikasi korupsi. Jelang Pilkada serentak 2018, Komisi Pemberantasan...

Alasan KPK tak Umumkan Calon Kepala Daerah Bermasalah

Tuesday, 06 Mar 2018 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, untuk mengumumkan nama-nama calon kepala daerah terindikasi korupsi tak bisa sembarangan. Para pimpinan KPK harus setuju secara kolektif...

KPK: 32 Persen Aktor Politik Terjerat Kasus Korupsi

Tuesday, 06 Mar 2018 15:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Satgas Politik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Guntur Kusmeiyano menyebut 32 persen aktor politik terjerat kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan Guntur, saat menyambangi Gedung Sate, Kota...

KPK Sebut Ada Pejawat Calon Kepala Daerah Diduga Korupsi

Tuesday, 06 Mar 2018 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menyebut adanya calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak terindikasi kuat menjadi tersangka dalam kasus yang ditangani KPK. Kendari...

Mendagri: Tahanan KPK Masih Boleh Kampanye

Monday, 26 Feb 2018 19:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, para calon kepala daerah yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih boleh mengikuti Pilkada 2018. Menurut dia,...

Korupsi Meningkat, ICW: Cermatlah Pilih Calon Kepala Daerah

Monday, 19 Feb 2018 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kepala daerah merupakan pejabat negara yang rentan melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2017. Wana Alamsyah, staf divisi investigasi ICW menyampaikan...

Golkar: Paslon Kena OTT Jika Terpilih akan Tetap Dicopot

Saturday, 17 Feb 2018 18:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan calon Kepala Daerah yang diusung oleh partainya memiliki hak untuk melakukan kampanye, meskipun ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi...