Tuesday, 14 Jumadil Akhir 1440 / 19 February 2019

Tuesday, 14 Jumadil Akhir 1440 / 19 February 2019

INDEX BERITA

Mendagri tidak Pernah Melarang Rapat di Hotel

Tuesday, 12 Feb 2019 11:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan dirinya tidak pernah mengeluarkan aturan mengenai larangan rapat di hotel kepada pegawai pemerintah daerah. Tjahjo meluruskan yang terjadi sebenarnya adalah dirinya...

Mendagri Tegaskan tak Pernah Buat Larangan Rapat di Hotel

Tuesday, 12 Feb 2019 08:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, <!-- [if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> Normal 0 false ...

Potensi Politik Uang di Pemilu 2019 Meningkat

Friday, 08 Feb 2019 21:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, <!-- [if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> Normal 0 false ...

Mendagri Minta PNS Rajin Baca Buku untuk Tangkal Hoaks

Thursday, 31 Jan 2019 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan pegawai negeri sipil (PNS) untuk meningkatkan budaya membaca buku. Harapannya, upaya itu dapat menangkal pengaruh hoaks di media sosial...

Kemendagri dan Perpusnas Kerja Sama Tingkatkan Kualitas SDM

Thursday, 31 Jan 2019 15:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan penandatangan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI. Rencananya, kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo dan Kepala Perpustakaan Nasional...

Tim Kemendagri Bantu Layanan Dukcapil Maros yang Lumpuh

Monday, 28 Jan 2019 08:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, <!-- [if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> Normal 0 false ...

Kementerian PUPR Tingkatkan Sertifikasi Tenaga Konstruksi

Saturday, 26 Jan 2019 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, <!-- [if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> Normal 0 false ...

Kemendagri Minta Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang

Thursday, 24 Jan 2019 22:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, <!-- [if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> Normal 0 false ...

Mendagri Tegaskan Siap Beri Keterangan Soal Meikarta

Wednesday, 23 Jan 2019 06:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan siap dipanggil dan memberi keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul adanya pernyataan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang...

Kemendagri Tegaskan VFS Tasheel tak Kantongi Izin Biometrik

Tuesday, 22 Jan 2019 17:47 WIB

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan perusahaan swasta Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel harus menghentikan kegiatan pengambilan data biometrik calon jamaah umrah di Indonesia. Alasannya, perusahaan itu...

Kemendagri akan Bentuk Satgas Kawal PPDB 2019

Tuesday, 22 Jan 2019 13:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membentuk satuan tugas untuk mengawal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019 di berbagai daerah. Hingga saat ini tugas, pokok...

VFS Tasheel Disarankan Kerja Sama dengan Pemerintah

Thursday, 17 Jan 2019 21:02 WIB

IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan seharusnya Visa Vacilitation Service (FVS) Tasheel bisa bekerjasama dengan Kemendagri melalui kerjasama bilateral dan tak perlu melakukan aktivitas pengambilan rekam sidik jari...

Kemendagri Diminta Permudah Pembuatan NIK Siswa

Thursday, 17 Jan 2019 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud) menyebut hingga saat ini banyak siswa yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK). Untuk itu, Kementerian Dalam...

Kasus Meikarta, Kemendagri Tegaskan Kewenangan Atasi Konflik

Thursday, 17 Jan 2019 12:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, <!-- [if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml> Normal 0 false ...

11 Perusahaan Jasa Keuangan Siap Manfaatkan Data Dukcapil

Tuesday, 15 Jan 2019 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) serta 11 perusahaan jasa keuangan. Kerjasama itu terkait...

Kemendagri Minta VFS tak Rekam Biometrik Jamaah

Tuesday, 15 Jan 2019 19:34 WIB

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melayangkan surat kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Agama (Kemenag). Surat tersebut dilayangkan sebagai respons atas keresahan masyarakat terhadap Visa...

Pakar: Mendagri Tjahjo Perlu Dipanggil KPK

Tuesday, 15 Jan 2019 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk dikonfirmasi terkait kesaksian yang disebut Bupati...

Kemendagri Jemput Bola Rekam Data KTP-El Warga Binaan Lapas

Monday, 14 Jan 2019 00:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya meningkatkan peran serta warga binaan lapas dalam pemilu 2019. Salah satunya yakni dengan mempercepat penyelesaikan rekaman KTP-elektronik bagi warga binaan lapas. ...

Kemendagri Mulai Tertibkan Data Kependudukan Korban Bencana

Monday, 24 Dec 2018 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya mulai melakukan penertiban data kependudukan para korban tsunami Provinsi Banten dan Provinsi Lampung. Penerbitan KTP-el warga yang hilang juga...

Mendagri: Sampai Kapan Pun NKRI tidak akan Punah

Thursday, 20 Dec 2018 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan punah seperti anggapan pihak tertentu yang menyebar luas di masyarakat. "Sampai kapan pun...

Wiranto Tegaskan Persoalan KTP-El Bukan Rekayasa Pemerintah

Monday, 17 Dec 2018 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menegaskan, persoalan terkait KTP-el belakangan ini bukanlah rekayasa pemerintah. Menurutnya, pemerintah sebagai fasilitator pemilu tak mungkin melakukan hal...

Pemkot Sukabumi Bakar 19.981 KTP-El Invalid dan Rusak

Monday, 17 Dec 2018 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sebanyak 19.981 keping KTP Elektronik (KTP-el) yang rusak dan invalid di Kota Sukabumi dimusnahkan dengan cara dibakar. Upaya ini dilakukan agar keberadaan KTP-El yang rusak ini...

Alwashliyah: Menutup Aurat tak Strategis Diatur Kementerian

Saturday, 15 Dec 2018 13:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah, Yusnar Yusuf mengatakan aturan terkait menutup aurat tak strategis diatur kementerian. Dia mengatakan, dicabutnya Intruksi Mendagri (Inmendgari) tentang tata cara...

Kemendagri Jelaskan Alasan Pencabutan Aturan Soal Jilbab ASN

Friday, 14 Dec 2018 21:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan latar belakang pencabutan aturan tentang tata cara penggunaan jilbab untuk ASN di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut...

Instruksi Atur Jilbab ASN, Kemendagri tak Pikir Soal Politik

Friday, 14 Dec 2018 20:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, menerangkan, saat mengeluarkan aturan tentang penggunaan jilbab bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pihaknya...

Alasan Tjahjo Cabut Inmendagri yang Atur Penggunaan Jilbab

Friday, 14 Dec 2018 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 025/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional...

Mendagri Cabut Instruksi yang Atur Penggunaan Jilbab ASN

Friday, 14 Dec 2018 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencabut instruksi penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola...

Ribuan KTP-El Tercecer, Polisi: Dibuang Tiga Bulan Lalu

Thursday, 13 Dec 2018 22:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Sebanyak 3.894 keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang ditemukan warga tercecer di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatra Barat, sudah dibuang sekitar...

KTP-El Tercecer di Jaktim, Ini Dugaan Awal Polisi

Thursday, 13 Dec 2018 20:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik kepolisian mendalami keterangan petugas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, terkait temuan ribuan KTP-el di Kebon Kopi, Duren Sawit Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) lalu. Kepolisian...

Dirjen Dukcapil Respons Temuan KTP-El Tercecer di Pariaman

Wednesday, 12 Dec 2018 23:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, menyoroti tercecernya ribuan KTP-el di Kota Pariaman, Sumatra Barat, Selasa (11/12) kemarin. Menurutnya, ribuan...

KTP-El Tercecer di Pariaman, Polri tak Temukan Unsur Pidana

Wednesday, 12 Dec 2018 22:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian kembali menerima laporan temuan tiga karung berisi KTP-el di areal perkebunan Kabupaten Pariaman, Sumatra Barat. Sejauh ini, polisi belum menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

Analisis Dirjen Dukcapil Soal Penemuan KTP-El Duren Sawit

Wednesday, 12 Dec 2018 01:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menduga bawah KTP Elektronik di Duren Sawit, Jakarta Timur, sengaja dibuang dan...

Bawaslu tak Mau KTP-El Tercecer Rugikan Penyelenggara Pemilu

Tuesday, 11 Dec 2018 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan, kepentingan penyelenggara pemilu jangan sampai terganggu dengan adanya kasus KTP-el yang tercecer. KTP-el palsu tidak boleh digunakan untuk...

Kasus KTP-El Tercecer, Ombudsman Ingatkan Pemerintah

Tuesday, 11 Dec 2018 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy, meminta pemerintah jangan hanya menjamin keamanan KTP elektronik (KTP-el) di mulut saja, tetapi juga dilakukan lewat tindakan nyata. Bagaimanapun, kata dia,...

JK: Peredaran KTP-El Palsu Bisa Bahayakan Demokrasi

Tuesday, 11 Dec 2018 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, peredaran KTP elektronik (KTP-el) palsu dapat membahayakan demokrasi dan ekonomi. Alasannya, identitas palsu tersebut bisa disalahgunakan untuk tindak pidana penipuan.

Beda dengan Tjahjo, Dirjen: KTP-El Tercecer Masih Berlaku

Tuesday, 11 Dec 2018 19:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyebut tumpukan KTP elektronik (KTP-el) yang ditemukan di Duren Sawit Jakarta...

Dirjen Dukcapil: Yang Dipalsukan Bukan Hanya KTP-El

Tuesday, 11 Dec 2018 15:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menyebut terbongkarnya pemalsuan KTP Elektronik (KTP-El) di Pasar Pramuka ternyata membuka praktek pemalsuan dokumen negara...

Selidiki Kasus KTP-El Tercecer, Polisi Dalami Hal Ini

Tuesday, 11 Dec 2018 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menelusuri pemegang terakhir kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang tercecer di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ribuan KTP-el ditemukan di area persawahan...

Polda Metro Jaya Ikut Tangani Kasus KTP-El Tercecer

Monday, 10 Dec 2018 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang tercecer di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, kini ditangani bersama oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur. Tim...

Dirjen Dukcapil: KTP-El Tercecer tak Pengaruhi Pemilu

Monday, 10 Dec 2018 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) memastikan temuan KTP-el di Jakarta Timur tidak mengganggu pasokan pemilihan umum (pemilu). KTP-el yang...