Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

INDEX BERITA

Ini Calon Presiden 2014 Versi PII

Wednesday, 25 Jan 2012 12:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII) mendorong sejumlah tokoh alumni PII untuk maju dalam bursa Pemilihan Presiden 2014. Ketua Umum PKB PII, Soetrisno Bachir...

Jimly: Rakyat Belum Menerima Koruptor Dapat Remisi

Saturday, 17 Sep 2011 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, rakyat Indonesia belum dapat menerima jika koruptor yang menjadi narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. "Karena itu, saya setuju adanya moratorium...

Jimly: Satgas TKI tidak Efektif

Friday, 24 Jun 2011 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pembentukan Satgas TKI atas instruksi Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap tidak efektif. Pembentukan Satgas bisa  dapat membuat disfungsi lembaga-lembaga yang sudah ada seperti BNP2TKI. "Saya rasa tidak perlu dibentuk...

Jimly: UU MK Belum Saatnya Direvisi

Wednesday, 15 Jun 2011 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Baleg DPR menuai kritik mantan ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, aturan yang ada sekarang sudah tepat. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi, kata...

Jimly Asshiddiqie: 2010 Tahun Kelabu bagi Hukum

Friday, 07 Jan 2011 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2006 dan 2006-2009, Jimly Asshiddiqie, menilai tahun 2010 merupakan tahun terburuk bagi  sejarah hukum Indonesia. Perlu tindakan revolusioner untuk memperbaiki dan...

KPK Periksa Nesyawati Terkait Dugaan Suap di MK

Thursday, 06 Jan 2011 23:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Putri Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi , Nesyawati , Kamis (6/1), mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Jakarta.  Neshawati akan dimintai sejumlah keterangan terkait kasus dugaan percobaan...

Mantan Panitera Pengganti MK Makhfud Dijejali 10 Pertanyaan KPK

Wednesday, 05 Jan 2011 09:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK), Makhfud, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/1) terkait dugaan kasus percobaan suap di tubuh MK. Oleh KPK, Makhfud...

KPK Diminta Serius Tuntaskan Kasus Korupsi MK

Wednesday, 29 Dec 2010 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN-- Pengamat Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Pedastaren Tarigan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi serius menuntaskan kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi."Kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) itu...

KPK Periksa Refli

Monday, 27 Dec 2010 23:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan pada eks ketua tim investigasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Refly Harun,Senin (27/12). Kapasitasnya sebagai terperiksa dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di tubuh...

Mantan Hakim Desak Pembentukan Majelis Hakim Konstitusi

Friday, 17 Dec 2010 04:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Para mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak pembentuk MKH (Majelis Kehormatan Hakim) untuk Hakim MK yang dicurigai melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dilakukan...

Mantan Hakim Konstitusi Kumpul Bahas Nasib MK

Thursday, 16 Dec 2010 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- - Jimly Asshiddiqie dan para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas polemik antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengacara Refly Harun. "Para mantan hakim konstitusi merasa ...

Lihat MK Diobok-obok, Jimly Sedih

Wednesday, 15 Dec 2010 22:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Assidiqie, mengaku kecewa dengan isu suap hakim yang melanda Mahkamah Konstitusi belakangan. Menurut dia, hal ini akan meruntuhkan wibawa MK yang...

Terlalu Banyak Komisi, Pemerintahan Disfungsi

Friday, 03 Dec 2010 02:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Keberadaan komisi-komisi negara dinilai terlalu banyak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Assidiqie mengatakan, peninjauan kembali komisi-komisi negara sangat mendesak. Dengan keadaan sekarang, komisi-komisi negara membuat pelaksanaan pemerintahan...

Jimly: Perlu Ditinjau Ulang Komisi Negara

Thursday, 02 Dec 2010 06:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Assidiqie mengatakan peninjauan kembali komisi-komisi negara sangat mendesak. Dengan keadaan sekarang, komisi-komisi negara membuat pelaksanaan pemerintahan jadi malfungsi dan disfungsi."Kalau komisi-komisi ini dibiarkan,...

Walah, Jimly Ahshiddiqie Pun Jadi Korban Facebook

Friday, 22 Oct 2010 00:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Maraknya penipuan dengan menggunakan Facebook ternyata tidak mengenal kasta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Ashshiddiqie, pun membuat laporan polisi (LP) atas pembajakan akun Facebook miliknya, 'Jimly Tiga'.Sejak...

Jimly Nilai Tindakan SBY Pilih Timur Sudah Benar

Wednesday, 06 Oct 2010 04:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menilai tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih satu nama calon Kapolri di luar dua nama calon yang diusulkan sudah benar. Tindakan...

Ical Minta Pimpinan KPK Baru Selesaikan Kasus Century

Sunday, 29 Aug 2010 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), meminta komitmen dua calon Pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus Bank Century. Ical menilai Busyro Muqoodas dan Bambang Widjajanto sebagai calon Pimpinan...

Gagasan Ruhut Tak Untungkan SBY

Thursday, 19 Aug 2010 05:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai, gagasan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Ruhut Sitompul terkait amendemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode, tidak menguntungkan...

Jimly: Komisi DPR Perlu Dipangkas

Wednesday, 04 Aug 2010 02:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Ahli hukum tata negara Universitas Indonesia Jimly Ashhiddiqie menilai sistem kerja DPR tak efektif. Ia pun meminta pemangkasan komisi dalam struktur perwakilan rakyat tersebut. "Cara kerja DPR keliru dan...

Satgas Mafia Hukum tak Diperlukan Jika Hukum Membela Kepentingan Publik

Tuesday, 03 Aug 2010 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, Jimly Ashiddiqie, menilai Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tak diperlukan lagi jika hakim maupun advokat mengutamakan kepentingan publik.''Percuma Satgas menggebrak kalau tak ada...

Jimly Asshiddiqie Akan Mundur dari Watimpres

Monday, 21 Jun 2010 07:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jimly Asshiddiqie akan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang hukum dan tata negara. Surat pengunduran diri itu akan diserahkan kepada Presiden Susilo...

Bila Terpilih, Jimly dan Busyro Siap Mengundurkan Diri

Tuesday, 15 Jun 2010 03:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Dewan Pertimbangan, Presiden Jimly Asshiddiqie, dan Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqodas, menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan mereka jika terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan...