Wednesday, 11 Zulhijjah 1439 / 22 August 2018

Wednesday, 11 Zulhijjah 1439 / 22 August 2018

INDEX BERITA

ICW Dukung Johan Budi Terjun ke Dunia Politik

Wednesday, 18 Jul 2018 11:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendukung langkah mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya, Johan yang...

Menteri Jadi Caleg Seharusnya Mengundurkan Diri

Thursday, 12 Jul 2018 19:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, menteri-menteri yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sebaiknya mengundurkan diri. Karena, jika tidak, berpotensi besar terjadi penyalahgunaan fasilitas...

Bisakah Penerapan Hukum Aceh di Kasus Suap Gubernur Aceh?

Friday, 06 Jul 2018 09:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Selain Irwandi, lembaga antirasuah...

ICW: Dana Otsus Sering Diselewengkan

Friday, 06 Jul 2018 07:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menuturkan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi menunjukkan bahwa dana otonomi khusus...

ICW: Pihak yang Keberatan Silakan Gugat PKPU Caleg ke MA

Thursday, 05 Jul 2018 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg). Dengan diresmikannya PKPU Nomor 20...

Denny Indrayana: RUU KUHP Bikin Korupsi Jadi Kejahatan Biasa

Monday, 11 Jun 2018 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana menuturkan, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini dibahas di DPR perlu dikawal...

Jaksa Agung Minta KPK tak Khawatir Soal RKUHP

Friday, 08 Jun 2018 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, terkait polemik masuknya korupsi ke Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Kejaksaan Agung akan mengikuti keputusan legislatif. "Bagaimana melihat RKUHP saya...

Wiranto: RUU KUHP Belum Final

Thursday, 07 Jun 2018 19:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali menyatakan pemerintah tak ada niatan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RUU KUHP. Namun, ia mengakui...

Wiranto Bantah Ada Upaya Pelemahan KPK Melalui RKUHP

Wednesday, 06 Jun 2018 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RKUHP. Menurutnya, instrumen KPK sudah bagus dalam memberantas...

DPR: Kami akan Pelajari Apa yang Diprotes KPK

Tuesday, 05 Jun 2018 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja RUU KUHP Teuku Taufiqulhadi mengatakan akan mempelajari apa yang diprotes oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut berkaitan dengan masuknya pasal korupsi ke...

Nasib KPK Jika RUU KUHP Disahkan

Monday, 04 Jun 2018 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak Pasal 1 angka 1 rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). Penolakan tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis dan LSM antikorupsi.

Peneliti...

ICW: Medan Kota Paling Rawan Korupsi

Monday, 04 Jun 2018 05:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kota Medan dinilai sebagai kota besar yang paling rawan dengan korupsi. Medan juga tidak kondusif dalam membuka daya saing lokal dan pengembangan usaha. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)...

Ketua KPU Respons Jokowi Soal Hak Politik Eks Napi Korupsi

Wednesday, 30 May 2018 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg)....

Peneliti ICW: Sikap Jokowi Perburuk Citra Antikorupsinya

Wednesday, 30 May 2018 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang hak politik mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) dinilai memperburuk citra antikorupsinya. Padahal, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg...

ICW: Vonis Setya Novanto tidak Memuaskan

Wednesday, 25 Apr 2018 02:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK harus menyidik dugaan keterlibatan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi dalam proyek KTP Elektronik pascaputusan terhadap...

ICW tak Yakin Pilkada Dikembalikan ke DPRD Hilangkan Korupsi

Friday, 20 Apr 2018 21:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berpendapat, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak akan mengeliminasi masalah utama dalam pemilu, yakni...

ICW: KPK Harus Telusuri dan Cocokkan Informasi Setnov

Monday, 26 Mar 2018 03:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis antikorupsi di Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menelusuri informasi yang terdapat di persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi KTP-el...

ICW: 'Nyanyian' Setnov tak Cukup Tegaskan Keterlibatan Puan

Sunday, 25 Mar 2018 04:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, mengatakan pernyataan Setya Novanto (Setnov) dalam sidang pada Kamis (22/3) lalu belum cukup menegaskan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono...

ICW Dorong KPK Buktikan 'Nyanyian' Setnov

Saturday, 24 Mar 2018 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan pernyataan Setya Novanto (Setnov) terkait aliran dana dugaan korupsi KTP-el kepada Puan Maharani dan Pramono Anung perlu ditelusuri lebih...

Tanggapi Wiranto, ICW: Proses Hukum tak Boleh Diintervensi

Tuesday, 13 Mar 2018 15:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menuturkan pernyataan Menko Polhukam Wiranto soal penundaan proses hukum tindak pidana korupsi dapat dimaknai sebagai upaya secara tidak langsung mengintervensi...

ICW: RKUHP Bahayakan Upaya Pemberantasan Korupsi

Friday, 09 Mar 2018 03:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Rancangan Undang-Undang KUHP yang tengah dibahas di DPR akan mengancam upaya KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Divisi Hukum...

ICW: Pengembalian Uang Korupsi tak Bisa Hapus Unsur Pidana

Thursday, 01 Mar 2018 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengembalian kerugian negara tidak dapat membatalkan maupun menghilangkan unsur pidana dari pejabat pemerintah daerah yang terindikasi melakukan korupsi. Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan...

ICW: Praktik Korupsi Terbanyak Terjadi di Pemkab

Tuesday, 20 Feb 2018 07:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten menjadi lembaga yang paling banyak melakukan kasus korupsi. Menurut pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2017, kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten mencapai...

ICW Pertanyakan Kinerja Polri dan Kejaksaan Ungkap Korupsi

Tuesday, 20 Feb 2018 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi, yang melibatkan anggota DPR. ICW menilai, kinerja KPK justru lebih berhasil dalam...

Ini yang Mendorong Kepala Daerah Korupsi Menurut Pengamat

Tuesday, 20 Feb 2018 02:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan beberapa hal yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi dengan menyuap DPRD. Menurutnya, pertama karena ada kebutuhan biaya...

ICW Catat 30 Kepala Daerah Tersangka Korupsi di 2017

Tuesday, 20 Feb 2018 01:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 30 orang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi selama 2017. 30 kepala daerah itu terdiri dari satu gubernur, 24 bupati/wakil...

Korupsi Meningkat, ICW: Cermatlah Pilih Calon Kepala Daerah

Monday, 19 Feb 2018 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kepala daerah merupakan pejabat negara yang rentan melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2017. Wana Alamsyah, staf divisi investigasi ICW menyampaikan...

ICW: Jatim Jadi Provinsi Paling Banyak Kasus Korupsi 2017

Monday, 19 Feb 2018 18:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak melakukan tindak korupsi pada 2017. Berdasarkan pantauan ICW, sebanyak 68 kasus korupsi dilakukan...

ICW: Penuntasan Kasus Korupsi KTP-el Masih Belum Apa-Apa

Saturday, 10 Feb 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch Tama S Langkun mendukung penuntasan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik dimulai dari nama-nama yang ada dalam dakwaan. Sebab menurut Tama, proses...

212 Pejawat Diusung Parpol di Pilkada, Ini Jawaban ICW

Thursday, 08 Feb 2018 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan banyaknya calon kepala daerah dari kalangan pejawat yang didukung oleh parpol dan gabungan parpol membuktikan...

Kasus Penembakan Bukti Lemahnya Pengawasan Anggota Brimob

Monday, 22 Jan 2018 09:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus penembakan oknum Brimob dirasa dapat mengganggu kepercayaan publik dan elektabilitas 10 anggota Polri yang mengikuti Pilkada Serentak 2018. Kasus tersebut juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap...

ICW: Mahar Politik Pilkada Seperti Fenomena Gunung Es

Tuesday, 16 Jan 2018 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, mahar politik yang ada di Indonesia bisa diibaratkan seperti fenomena gunung es. Meski jumlahnya tak seberapa tapi dampak dari...

'Mahar Politik Penyebab Kepala Daerah Lakukan Korupsi'

Tuesday, 16 Jan 2018 13:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan mahar politik kembali menyeruak menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Mahar politik berupa dana yang cukup besar diungkapkan sejumlah calon kandidat yang gagal dicalonkan...

ICW: 22 Advokat Terlibat Perkara Korupsi, Termasuk Fredrich

Sunday, 14 Jan 2018 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 22 orang advokat yang pernah terlibat dalam perkara korupsi terhitung sejak 2005. Seluruhnya dijerat dengan menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Angka...

2018 to be crucial momentum in Indonesian democracy: ICW

Sunday, 14 Jan 2018 00:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- The Indonesian Corruption Watch (ICW) said here on Saturday that 2018 would become a very crucial momentum for Indonesia's democracy in view of potential corruption threats...

ICW: 2018 Jadi Momentum Krusial Demokrasi Indonesia

Saturday, 13 Jan 2018 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tahun 2018 adalah periode momentum yang sangat krusial dalam demokrasi Indonesia antara lain karena ada ancaman korupsi di balik pemilihan kepala...

In Picture: Najwa Shihab Dianugerahi Tokoh Publik Antikorupsi 2017

Monday, 08 Jan 2018 22:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menobatkan Najwa Shihab sebagai tokoh publik antikorupsi 2017. Nama Najwa Shihab terpilih setelah menjalani beberapa tahapan seleksi dan bersaing dengan 44 nama...

Najwa Shihab Dianugerahi Tokoh Publik Antikorupsi 2017

Monday, 08 Jan 2018 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menobatkan Najwa Shihab sebagai tokoh publik antikorupsi 2017. Nama Najwa Shihab terpilih setelah menjalani beberapa tahapan seleksi dan bersaing dengan 44 nama...

ICW: KPK Sudah Harus Masuk ke Sektor Pelayanan Publik

Monday, 01 Jan 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch menyoroti sejumlah hal untuk perbaikan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018. Peneliti Divisi Korupsi ICW Almas Sjafrina menilai KPK dapat mulai masuk ke...

ICW Sarankan Dana Bansos Dimoratorium Jelang Tahun Politik

Thursday, 28 Dec 2017 06:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai dana bantuan sosial dan hibah harus dimoratorium jelang tahun politik 2018. Pada tahun tersebut, beberapa daerah akan...