Thursday, 7 Syawwal 1439 / 21 June 2018

Thursday, 7 Syawwal 1439 / 21 June 2018

INDEX BERITA

Fahri Hamzah: KPK Itu Partai Politik

Wednesday, 18 Apr 2018 09:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya kasus Century saat ini jangan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, selama ini...

Perlu Pengawasan Ketat Terkait Kinerja Hakim

Tuesday, 23 Jan 2018 09:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta  mengajak media maupun masyarakat ikut mengawasi kinerja Hakim demi perbaikan hukum yang lebih baik
Sukma memandang perlu untuk mengawasi bidang jabatan...

Memotret Perkembangan Hukum Pidana Sekarang dan Mendatang

Wednesday, 27 Dec 2017 00:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr Azmi Syahputra SHMH *)Kajian dan pemikiran baru hukum pidana saat ini makin perlu guna mengantisipasi perkembangan masyarakat. Bahkan, dalam perkembangannya, ternyata arus dari persoalan-persoalan itu menggema...

Beda Syekh Yusuf al-Qaradhawi, Mesir, dan Saudi Soal Natal

Monday, 25 Dec 2017 11:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Kasus boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal bagi umat Nasrani, tak hanya mengundang polemik di Tanah Air. Di sejumlah negara, topik ini menggelinding menjadi bola panas. Tidak sekadar di kalangan...

Rayakan Hari Ibu Boleh, Asal…

Sunday, 24 Dec 2017 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Peringatan Hari Ibu yang bertepatan dengan 22 Desember, Jumat lalu, merupakan salah satu perayaan yang dilaksanakan tak sedikit masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Namun, belakangan hukum boleh tidaknya merayakan hari...

Soal Pengaturan Skor, KOI: Saya Salut kepada Perbasi

Friday, 24 Nov 2017 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir berpendapat mengenai skandal pengaturan skor yang terjadi pada cabang olahraga basket. Menurutnya yang namanya taruhan sulit untuk dihentikan.  Erick...

Mahfud MD: Tiga Hal Penyebab Kekacauan Hukum Indonesia

Saturday, 11 Nov 2017 11:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud dalam Konferensi...

Yasonna Menunggu Keputusan Densus Tipikor

Wednesday, 25 Oct 2017 19:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak berbicara banyak terkait pembentukan Densus Tipikor. Dia menjelaskan, lebih baik menunggu saja hasil keputusannya. Yasonna mengatakan ada atau...

Wakil Ketua KPK: Yang Gonjang-Ganjing Orang di Luar KPK

Sunday, 10 Sep 2017 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan meskipun saat ini di lembaganya terdapat friksi, namun hal tersebut masih bisa ditangani oleh internal KPK. Saut pun...

Program Bela Negara Segera Terlaksana

Tuesday, 01 Aug 2017 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan program bela negara dari pemerintah akan segera terlaksana. Nantinya, program tersebut akan diisi oleh beragam aktivitas, baik materi maupun...

Vonis Ahok, Agum Gumelar: Semua Pihak Harus Menahan Diri

Sunday, 14 May 2017 09:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat PEPABRI Agum Gumelar memberikan pendapatnya terkait vonis terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hukuman dua tahun penjara. Agum mengatakan bahwa kita...

Simpatisan: Ahok Mirip Robinhood

Thursday, 11 May 2017 00:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis dengan hukuman dua tahun penjara oleh Majelis Hakim. Akan hal itu, simpatisan Ahok sangat menyayangkan keputusan tersebut. Para simpatisan menilai...

Demo di Rutan Cipinang Menyalahi Aturan, Ini Penjelasan Polisi

Wednesday, 10 May 2017 22:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa Pro Ahok berdemo di depan Rutan Cipinang hingga larut malam, hingga melewati batas ketentuan peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang menyampaikan pendapat di muka...

Vonis Ahok Dinilai Belum Sesuai

Wednesday, 10 May 2017 00:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Majelis Hakim peradilan kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjatuhkan vonis hukuman penjara selama dua tahun. Massa kontra Ahok Muhammad Hasan mengatakan...

Neno Warisman Apresiasi Keputusan Majelis Hakim

Tuesday, 09 May 2017 19:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Ibu Negeri Neno Warisman ikut hadir di tengah massa kontra Ahok saat menunggu keputusan Majelis Hakim pada peradilan kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI...

Vonis Ahok, Haedar Nashir: Pihak yang tak Terima akan Ada Mekanisme Hukumnya

Tuesday, 09 May 2017 18:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis majelis hakim dengan hukuman penjara selama dua tahun. Terkait hal itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan...

Jual Suara di Pilkada Demi Uang? Berpikirlah Berulang Kali

Tuesday, 21 Feb 2017 20:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Musim pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan umum pada umumnya memang rawan penyimpangan, salah satunya adalah politik uang, menjual suara demi rupiah dengan imbalan mengarahkan hak suara coblosan...

PBNU: Hukum di Indonesia Masih Bermasalah

Friday, 30 Dec 2016 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti kondisi hukum di Indonesia saat ini masih bermasalah baik di tingkat substansi, struktur, maupun kultur. Karena itu, Ketua Umum PBNU...

Soal Atribut Natal untuk Muslim, MUI: Fatwanya Segera Terbit

Thursday, 08 Dec 2016 11:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji hukum penggunaan atribut agama lain oleh umat Islam. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan, kajian ini merespons pertanyaan dan kegamangan...

Hukum yang Berkeadilan

Monday, 05 Dec 2016 05:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fajar KurniantoDikisahkan, seorang wanita di zaman Rasulullah SAW pada Fathu Mekah tepergok mencuri. Wanita itu bernama Fatimah, putri seorang pembesar suku Makhzum. Lalu, Rasulullah SAW memerintahkan agar...

Beda Mesir dan Saudi Soal Hukum Demonstrasi

Monday, 07 Nov 2016 23:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Aksi damai ‘411’ beberapa waktu lalu, menyisakan sejumlah pertanyaan bagi sejumlah kalangan, tentang hukum berunjuk rasa. Apa hukum demonstrasi menurut perspektif hukum Islam.  Berunjuk rasa adalah fenomena lazim di...

Penggusuran Ala Ahok, Masyarakat Miskin, dan Tinjauan Hukum

Wednesday, 02 Nov 2016 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Muhammad Iqbal, wartawan Republika Penggusuran. Frasa ini kerap kita didengar beberapa waktu belakangan, khususnya bagi masyarakat Jakarta. Musababnya tak dapat dilepaskan dari langkah Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur...

Soal Ahok, MPR: Kita Serahkan kepada Proses Hukum

Thursday, 27 Oct 2016 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan penistaan agama ynag dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama (Ahok) menyita perhatian publik. Ahok pun kini telah diperiksa oleh Bareskrim Polri.Menanggapi hal...

MPR Minta Para Gubernur Belajar Wawasan Kebangsaan

Thursday, 27 Oct 2016 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi korupsi kembali marak di Indonesia. Banyak dari pejabat daerah maupun pusat tertangkap dan terindikasi melakukan korupsi. Akan hal itu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI),...

Pilgub DKI, Zulkifli Hasan: Buktikan dengan Kinerja, Bukan Nomor

Thursday, 27 Oct 2016 00:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengundian nomor urut Cagub Cawagub DKI Jakarta selesai dilakukan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Zulkifli Hasan pun meminta agar para Cagub dan Cawagub mulai membuktikan...

MPR: Hukum Harus Penuhi Rasa Keadilan

Wednesday, 26 Oct 2016 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menjelaskan lembaga yang dipimpinnya ingin adanya reformasi hukum. Hal itu dikemukan saat MPR RI bertemu dengan presiden Joko...

'Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi Biasa Saja'

Wednesday, 19 Oct 2016 21:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin menilai tentang penegakkan hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.Mahyudin mengatakan selama ini penegakan hukum di pemerintahan jokowi biasa...

Telan Sperma Diklaim Bahagiakan Perempuan, Apa hukumnya?

Monday, 10 Oct 2016 05:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Sebuah penelitian terbaru dari State University of New York menunjukkan fakta mencengangkan, bahwa aktivitas menelan sperma membantu perempuan merasa lebih bahagia karena efek "mengubah mood" dari sperma. Penelitian yang melibatkan...

Suka Tidur Habis Shalat Shubuh? Simak Fatwa Berikut ini

Wednesday, 28 Sep 2016 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Tidur sehabis shalat Shubuh, memang jamak dilakukan oleh sebagian orang, tak hanya di dalam negeri, kegiatan serupa juga kerap dijumpai di luar negeri.  Apa sebetulnya pandangan fikih terhadap aktivitas...

Jokowi Segera Luncurkan Paket Kebijakan Hukum

Tuesday, 27 Sep 2016 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut akan ada paket kebijakan di bidang hukum yang sedang dipersiapkan pemerintah. "Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti...

Penangkapan Irman Gusman, 'Semoga tak Bermuatan Politis'

Monday, 19 Sep 2016 21:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 100 juta dari direktur Utama CV Semesta...

Bacaan Shalat dengan Bahasa Indonesia, Bolehkah?

Monday, 29 Aug 2016 09:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Universalitas risalah Islam menjangkau semua etnis bangsa, tak terbatas pada masyarakat Arab. Tetapi, tidak setiap Muslim mampu melafalkan kata-kata berbahasa Arab itu dengan mudah, terutama saat menjalankan ibadah shalat. Lantas...

Hukum Rokok Menurut Tiga Lembaga Fatwa Bergengsi Dunia

Monday, 22 Aug 2016 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Wacana pemerintah yang akan menaikkan harga rokok pada 2017, mendapat sambutan beragam dari masyarakat. Pro dan kontra pun muncul. Tak terkecuali dari produsen rokok. Rencana ini antara lain didasari...

KAI Ingatkan Anggotanya Jaga Integritas dan Tingkatkan Kompetensi

Tuesday, 07 Jun 2016 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres Advokat Indonesia (KAI) tahun ini merayakan hari jadi kedelapan. Dalam rangkaian  memperingat HUT ke-8 itu, KAI menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KAI di Surakararta, 3-4...

Pernah Meninggalkan Shalat Wajib, Harus Bagaimana? Baca Fatwa ini

Tuesday, 12 Apr 2016 10:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Shalat adalah tiang agama dan menjadi salah satu identitas utama umat Islam. Shalat diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah baligh. Kewajiban tersebut, telah ditentukan sesuai dengan...

'Korban Miras Oplosan Bertambah, Bukti Hukum Lemah'

Monday, 08 Feb 2016 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -– Dari akhir hingga 2015 sampai awal tahun 2016 sudah puluhan warga DIY yang meninggal akibat minuman oplosan. Padahal di DIY sudah memiliki Perda No. 12 Tahun...

23 Ahli Hukum Bahas Banding Putusan Parlas

Friday, 08 Jan 2016 13:00 WIB

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tengah menyiapkan upaya banding atas penolakan gugatan perdata oleh Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Menindaklanjuti rencana itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan,...

Pakar: Kepastian Hukum Tingkatkan Kepercayaan Investor

Saturday, 28 Nov 2015 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pembenahan di bidang hukum nyatanya menstimulasi iklim investasi di Indonesia. “Yang paling penting adalah adanya perbaikan di bidang hukum. Pemberantasan korupsi dan adanya kepastian hukum sehingga bisa meningkatkan...

Luhut Ingin Sudahi Kasus Pencatutan

Friday, 20 Nov 2015 12:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Luhut Ingin Sudahi Kasus Pencatutan Kepolisian dan kejaksaan menyatakan siap menindak kasus pencatutan.JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat bicara soal polemik pencatutan nama...

Mahfud MD: Hukum di Indonesia Masih Bisa Dibeli

Wednesday, 18 Nov 2015 21:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan hingga kini hukum di Indonesia masih bisa dibeli dan belum adil dalam penegakan supremasi hukum. "Hukum kita masih banyak...