Thursday, 6 Zulqaidah 1439 / 19 July 2018

Thursday, 6 Zulqaidah 1439 / 19 July 2018

INDEX BERITA

Dewan Dakwah Sesalkan Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI

Wednesday, 09 May 2018 12:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Mohammad Siddik menyesalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia juga menyesalkan...

'Menyelamatkan' Eks Anggota HTI

Tuesday, 08 May 2018 05:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Ali Mansur, Fauziah MursidJAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan kemungkinan bergabungnya mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke partai besutan Yusril...

Waketum MUI: Hormati Putusan PTUN terkait HTI

Tuesday, 08 May 2018 00:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta  terkait Hizbut Tahrir Indonesia...

Simpatisan HTI Tertib Baca Alquran di PTUN

Monday, 07 May 2018 10:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan simpatisan eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tampak hadir di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dengan tertib, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan pantauan,...

PTUN Siapkan Layar Besar Jelang Sidang Putusan HTI

Monday, 07 May 2018 09:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menyiapkan sebuah layar besar di luar area gedung PTUN menjelang  sidang pembacaan putusan gugatan eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)....

Ribuan Personel Gabungan Jaga Pembacaan Putusan Gugatan HTI

Monday, 07 May 2018 09:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan personel gabungan berjaga di sekitar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Cakung, Jakarta. Senin (7/5) hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI...

Juru Bicara Eks HTI Imbau Pendukung Tertib

Monday, 07 May 2018 09:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto meminta para pendukung HTI tertib selama mengikuti pembacaan putusan gugatan organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah tersebut pada...

Sidang PTUN, Kemenkumham: Bukti Tertulis HTI tidak Nyambung

Thursday, 11 Jan 2018 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menggelar sidang gugatan yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pembubaran...

Bahas Perppu Ormas, DPR akan Undang Mantan Pimpinan HTI

Wednesday, 04 Oct 2017 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI kini sedang menginventarisasi pihak-pihak mana saja yang akan diundang untuk ikut membahas Perppu Ormas di rapat Komisi II. Para mantan pimpinan Hizbut...

Guru Besar: Ketentuan Pidana di Perppu Ormas Perlu Dikritisi

Monday, 02 Oct 2017 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Semarang, Jateng Profesor Suteki, menilai ketentuan pidana dalam Perppu Ormas perlu dikritisi lebih lanjut. "Dalam Pasal 82A ayat (2) Perppu Ormas ditentukan...

Guru Besar: Perppu Ormas Bisa Timbulkan Tindakan Represif

Monday, 02 Oct 2017 22:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Suteki menilai bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas menjadikan Pemerintah sebagai institusi ekstraktif. "Perppu Ormas telah mengubah...

Perppu Ormas Dinilai Sah karena Hal Ini

Thursday, 14 Sep 2017 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli dari pihak terkait Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia dalam sidang uji materi Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, Kores Tambunan...

Hanura: Pembubaran Ormas Harus Tetap Melalui Pengadilan

Friday, 08 Sep 2017 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tetap...

PPP: Kader Akar Rumput Menolak Perppu Ormas

Friday, 08 Sep 2017 14:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PPP DPR RI masih mengkaji dan mendiskusikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena banyak kader akar rumput partai itu...

Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 05:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan pemutaran video Muktamar HTI sebelum pemerintah memberikan keterangan pada sidang uji materi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada...

Pakar Pertanyakan Peristiwa Genting Pemicu Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 00:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Margarito Kamis pertanyakan mengenai keadaan genting yang memaksa Pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas. Ia menilai tidak ada keadaan genting yang membuat diterbitkannya...

Yusril Minta Hakim Tayangkan Kembali Video Muktamar HTI

Wednesday, 06 Sep 2017 12:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia Yusril Ihza Mahendra meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menayangkan kembali cuplikan video Muktamar Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia. "Sebelumnya kami meminta izin...

Yusril: Para Pihak Penolak Perppu Ormas Rapatkan Barisan

Tuesday, 22 Aug 2017 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajak organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk merapatkan barisan dalam...

Aksi Penolakan Perppu Ormas Kembali Digelar di Medan

Friday, 18 Aug 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Aksi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas kembali digelar di Medan. Massa...

PP Muhammadiyah Bersikap Tegas Soal Perppu Ormas

Thursday, 10 Aug 2017 21:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan polemik Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Itu tertuang dalam surat PP Muhammadiyah Nomor 364/PER/I.0/A/2017...

Mendagri: Ada Ormas Lain yang akan Dibubarkan Selain HTI

Thursday, 10 Aug 2017 08:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah akan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) lain selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Tjahjo, pengumuman pembubaran tersebut akan dilakukan...

ACTA Juga Gugat Perppu Ormas

Wednesday, 09 Aug 2017 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohoan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK)....

In Picture: MK Kembali Gelar Sidang Uji Materi Perppu Ormas

Monday, 07 Aug 2017 15:08 WIB

jkREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan Perppu 2/2017 tentang Ormas. Sidang kali ini beragendakan perbaikan permohonan dari pemohon...

Ini Perbaikan-Perbaikan Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Monday, 07 Aug 2017 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperbaiki permohonan uji materi Perppu 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. "Sesuai dengan saran-saran yang diberikan...

Yusril Yakin Permohonan Uji Materi Perppu Ormas Lebih Tajam

Monday, 07 Aug 2017 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meyakini permohonan judicial reciew Perppu Nomor 2/2017 Tentang Ormas kali ini lebih kuat, fokus dan tajam. Yusril menyebutkan pada...

Yusril: Saya Hanya Senyum Lihat Fotokopi Pencabutan HTI

Monday, 07 Aug 2017 10:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut sampai hari ini belum menerima berkas pencabutan status hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari Kementerian Hukum dan...

Menkumham Belum Ada Rencana Bubarkan Ormas Lain Setelah HTI

Friday, 04 Aug 2017 05:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan pemerintah belum berencana untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain setelah pembubaran Hizbut Tharir Indonesia (HTI). "Polisi kan sudah menyampaikan...

Yusril Sesalkan SK Pembubaran HTI tak Kunjung Diserahkan

Thursday, 03 Aug 2017 12:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Niat kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) tak kunjung kesampaian....

Soal Perppu Ormas, Ini Peran Polisi

Thursday, 03 Aug 2017 09:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mau tidak mau menyebabkan polisi juga harus bersikap. Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono...

HTI Yakin Perppu Ormas akan Dibatalkan MK

Tuesday, 01 Aug 2017 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sedang mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perppu, dan dengan yakin HTI optimis perppu akan dibatalkan MK. Pasalnya, isi perppu...

Polisi Antisipasi Atribut HTI Berkibar di Aksi 287

Friday, 28 Jul 2017 12:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petugas Polda Metro Jaya mengantisipasi penggunaan atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat massa aksi "287" berunjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat. "Kita ada...

Anggaran Pramuka Ditunda Menpora, PKS: Itu Berlebihan

Friday, 28 Jul 2017 10:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menuturkan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang menunda pencairan anggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar itu...

Polda Metro Jaya Alihkan Arus Kendaraan Antisipasi Aksi 287

Friday, 28 Jul 2017 08:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petugas Polda Metro Jaya menyiapkan pengalihan arus lalu lintas kendaraan saat berlangsung aksi massa "287" yang memprotes Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017...

Usai Reses, DPR akan Putuskan Kelayakan Perppu Ormas Jadi UU

Thursday, 27 Jul 2017 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Keormasan akan disikapi DPR RI pada pertengahan Agustus mendatang. Saat itulah, akan diputuskan...

Bupati: PNS Kabupaten Bandung yang Terlibat HTI akan Diawasi

Thursday, 27 Jul 2017 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKAMENAK -- Bupati Bandung, Dadang M Naser menegaskan pancasila merupakan ideologi negara yang sudah final dan tidak bisa diubah. Oleh karena itu, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di...

Pembekuan Anggaran Pramuka Dikritik

Thursday, 27 Jul 2017 10:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pendidikan, Doni Koesoemaena mengkritisi pembekuan anggaran pramuka senilai Rp 10 miliar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Dia menilai tindakan Kemenpora berlebihan berdampak...

Dahnil: Perppu Ormas Bisa Jadi Pembungkam Pihak yang Kritis

Thursday, 27 Jul 2017 07:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritisi sikap pemerintah akhir-akhir. Salah satunya adalah arogansi pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun...

Yusril Khawatir dengan Kedudukan Hukum HTI

Thursday, 27 Jul 2017 06:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra meminta klarifikasi Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum kliennya dalam mengajukan gugatan uji materi Perppu Ormas...

Pemuda Muhammadiyah Setuju Perppu Ormas Digugat

Thursday, 27 Jul 2017 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas terus menuai kontroversi. Walhasil Perppu yang berujung pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) digugat. Salah...

DPR: Mantan Anggota HTI Jangan Dihukum Berlebihan

Thursday, 27 Jul 2017 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aboe Bakar Al Habsyi mengkritisi sikap arogansi pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup puas dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia...