Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

INDEX BERITA

DPR: Mantan Anggota HTI Jangan Dihukum Berlebihan

Thursday, 27 Jul 2017 04:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aboe Bakar Al Habsyi mengkritisi sikap arogansi pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup puas dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia...

Pengamat: Perppu Ormas Malah Bisa Bikin Kacau Negara Ini

Tuesday, 25 Jul 2017 18:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Soal saran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta PNS yang terbukti anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap tak masalah karena itu merupakan hak pemerintah. Namun, masalah...

Komnas HAM: Perppu tak Hanya Jadi Ancaman Kelompok Radikal

Tuesday, 25 Jul 2017 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengatakan, Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang organisasi...

Yusril: Perppu Ormas tidak Berlaku Surut

Tuesday, 25 Jul 2017 16:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara menyikapi tindakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi yang masih menahan anggaran Kwarnas Pramuka sebesar Rp...

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR tak Sahkan Perppu Ormas

Monday, 24 Jul 2017 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hak atas kebebasan berserikat bukan hanya esensial bagi individu dan masyarakat, tetapi juga menjadi komponen politik penting bagi berjalan baiknya demokrasi di sebuah negara. Karena itu,...

NU: Jangan Jadikan Mantan Anggota HTI Sebagai Musuh

Monday, 24 Jul 2017 05:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Lembaga Taklif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Syafiq Alielha menilai mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak boleh dijadikan musuh, namun perlu dirangkul."Yang dibatalkan...

HTI Sebut Dosen Eks Anggota Bisa Jadi Sasaran Perundungan

Sunday, 23 Jul 2017 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya menyayangkan pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir terkait dosen yang terlibat kegiatan HTI....

HTI tak akan Gelar Aksi Solidaritas Tolak Pembubaran Ormas

Sunday, 23 Jul 2017 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya tidak akan melakukan penolakan terhadap pembubaran organisasinya. Pihaknya juga menegaskan tidak akan ada aksi solidaritas pascabembubaran...

Kejagung: Pembubaran HTI akan Sulit Lewat Pengadilan

Saturday, 22 Jul 2017 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAM Intel Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengatakan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai menyimpang dari Pancasila sulit dilakukan melalui lembaga peradilan. Penertiban ormas-ormas yang...

PPP Siap Tampung Mantan Kader HTI

Friday, 21 Jul 2017 21:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap menerima para bekas kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang organisasinya telah dibubarkan pemerintah, dengan catatan dapat tunduk terhadap NKRI dan...

Kemenkumham: HTI Mengingkari AD/ART Sendiri

Friday, 21 Jul 2017 19:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daulat P. Silitonga menjelaskan dengan adanya pencabutan Surat Keputusan Badan Hukum HTI, ormas...

HTI Dibubarkan, Aher Fokus Jaga Ideologi Masyarakat Jabar

Thursday, 20 Jul 2017 20:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku masih menunggu regulasi dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab menurutnya hal...

Polri akan Pantau Isi Dakwah-Dakwah Anggota HTI

Thursday, 20 Jul 2017 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kendati demikian HTI memutuskan untuk terus melanjutkan dakwahnya dalam menyiarkan ajaran Islam. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan,...

Komnas HAM Minta Penegasan Hukum Terhadap HTI Ditunda

Thursday, 20 Jul 2017 15:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai meminta agar pihak kepolisian untuk menunda penegasan hukum terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Itu karena HTI...

Fadli Zon: Kebebasan Berserikat Dijamin Konstitusi

Thursday, 20 Jul 2017 11:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar konstitusi karena kebebasan berserikat dijamin oleh konstitusi. Fadli menegaskan, walaupun pemerintah tidak menyukai HTI,...

Dibubarkan, Jubir HTI: Pemerintah Melanggar Aturan Sendiri

Wednesday, 19 Jul 2017 11:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencabutan Surat Keterangan (SK) badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham, merupakan double kedzhaliman pemerintah. Menurut Jubir HTI Ismail Yusanto,  pemerintah sudah melanggar aturan yang...

PKS Khawatirkan Penerbitan Perppu Ormas

Friday, 14 Jul 2017 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 02 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang sekaligus merevisi UU...

Jaksa Agung: Perppu Jadi Perbaikan UU Ormas

Friday, 14 Jul 2017 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bukan pengganti melainkan perbaikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013...

Penerbitan Perppu Ormas Dinilai Tergesa-gesa

Thursday, 13 Jul 2017 18:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, \RJAKARTA -- Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai terlalu tergesa-gesa. Perppu tersebut merevisi Undang-Undang Nomor 17...

Wiranto Sebut Perppu Ormas Bukan untuk Sewenang-wenang

Thursday, 13 Jul 2017 12:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Massa (Ormas) bukan alat untuk bertindak sewenang-wenang. Wiranto menyebut perppu ormas...

Perppu Ormas Disebut Lemah dalam Proses dan Substansi

Thursday, 13 Jul 2017 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berpendapat penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang mengubah UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

Ini Catatan Kritis Fraksi PKS Terhadap Perppu Ormas

Thursday, 13 Jul 2017 11:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menyampaikan keprihatinan atas terbitnya Perppu Ormas dilandasi atas banyaknya 'pasal-pasal karet' dan pengabaian proses peradilan dalam Perppu ini....

Ini Sikap HTI Terkait Perppu Ormas

Thursday, 13 Jul 2017 11:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rokhmat S Labin (kiri) menggelar konferensi pers terkait Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas bersama Koordinator tim pembela HTI,...

Anggota Ormas Terancam Penjara Seumur Hidup, Jika...

Thursday, 13 Jul 2017 11:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota organisasi masyarakat (ormas) terancam dikenai hukuman pidana seumur hidup jika terbukti melakukan hal-hal yang menyimpang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 telah...

Ormas yang Dibubarkan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Thursday, 13 Jul 2017 11:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perppu No.2 tahun 2017 yang baru saja ditandatangani, mengembalikan kewenangan administratif pada lembaga yang menerbitkan perizinannya. Namun, putusan pencabutan atau pembubaran oleh Kemenkumham atau Kemendagri dapat...

Persis: UU Ormas Sudah Cukup, Mengapa Harus Ada Perppu?

Thursday, 13 Jul 2017 07:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perppu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dengan hadirnya Perppu ini, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa...

Wiranto: Menkumham Bisa Cabut Izin Ormas

Thursday, 13 Jul 2017 07:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengisyaratkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara langsung mencabut...

Ini Perbedaan Pendapat Muhammadiyah dan NU Soal Perppu Ormas

Wednesday, 12 Jul 2017 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan, Muhammadiyah masih memerlukan kajian lebih dalam terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas yang baru saja...

'Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah Dukung Perppu Ormas'

Wednesday, 12 Jul 2017 18:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkap partainya mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas Radikal oleh pemerintah. Bahkan mnurut Arsul, tidak hanya PPP, dukungan penerbitan...

JK: Perppu Ormas Dibutuhkan

Wednesday, 12 Jul 2017 18:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Massa (Ormas) karena dibutuhkan untuk kondisi saat ini. "Ya penilaiannya karena kalau lewat UU...

PAN: Penerbitan Perppu Ormas Belum Mendesak

Wednesday, 12 Jul 2017 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membubarkan ormas radikal pada Rabu (12/7) siang ini. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto...

Menkumham: Perppu Bukan Ditujukan untuk Ormas Tertentu

Wednesday, 12 Jul 2017 15:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan pemerintah, tidak ditujukan untuk salah satu ormas seperti Hizbut...

Menkopolhukam tak Ingin Ada Kesalahpahaman Terkait Pembubaran HTI

Saturday, 13 May 2017 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, pemerintah tidak ingin terjadi kesalahpahaman, dispersepsi dan manipulasi di tengah masyarakat, terkait rencana pembubaran ormas...

Mendagri Nilai FPI Masih Sesuai Ideologi Pancasila

Friday, 12 May 2017 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan hingga kini pemerintah belum menemukan adanya organisasi kemasyarakatan lainnya yang terbukti bertentangan...

Sekjen PAN: Pembubaran Ormas Harus Konstitusional

Wednesday, 10 May 2017 04:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan pemerintah dinilai tidak bisa begitu saja membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apalagi jika pembubaran didasarkan atas penilaian...

Yusril: Harusnya Berikan Surat Peringatan Tiga Kali Sebelum Bubarkan Ormas

Tuesday, 09 May 2017 12:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena terdapat sejumlah mekanisme yang...

Ma'ruf Amin: Karena Isu Khilafah, HTI Dipertanyakan Komitmen Kebangsaannya

Tuesday, 09 May 2017 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah memutuskan akan membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (8/5) kemarin. Pasalnya, HTI dinilai mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan...

Jimly: Pembubaran HTI Harus Lewat Pengadilan Agar Adil

Tuesday, 09 May 2017 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan dukungannya atas ketegasan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diduga menyalahi nilai-nilai pancasila. Jimly mengaku percaya, langkah...

PBNU Dukung Sikap Tegas Pemerintah Bubarkan HTI

Monday, 08 May 2017 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) M Sulton Faton mengungkap bahwa PBNU mendukung penuh langkah hukum pemerintah khususnya Kemenpollhukam yang telah membubarkan Ormas Hizbut Tahrur Indonesia...

HTI Tolak Tudingan Pemerintah

Monday, 08 May 2017 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengaku menyesal dengan keputusan pemerintah yang akan membubarkan ormas HTI, meskipun pembubaran harus melewati proses peradilan. Dia berharap...