REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aboe Bakar Al Habsyi mengkritisi sikap arogansi pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup puas dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Soal saran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta PNS yang terbukti anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap tak masalah karena itu merupakan hak pemerintah. Namun, masalah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengatakan, Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang organisasi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara menyikapi tindakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi yang masih menahan anggaran Kwarnas Pramuka sebesar Rp...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hak atas kebebasan berserikat bukan hanya esensial bagi individu dan masyarakat, tetapi juga menjadi komponen politik penting bagi berjalan baiknya demokrasi di sebuah negara. Karena itu,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Lembaga Taklif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Syafiq Alielha menilai mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak boleh dijadikan musuh, namun perlu dirangkul."Yang dibatalkan...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya menyayangkan pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir terkait dosen yang terlibat kegiatan HTI....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya tidak akan melakukan penolakan terhadap pembubaran organisasinya. Pihaknya juga menegaskan tidak akan ada aksi solidaritas pascabembubaran...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAM Intel Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengatakan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai menyimpang dari Pancasila sulit dilakukan melalui lembaga peradilan. Penertiban ormas-ormas yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap menerima para bekas kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang organisasinya telah dibubarkan pemerintah, dengan catatan dapat tunduk terhadap NKRI dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daulat P. Silitonga menjelaskan dengan adanya pencabutan Surat Keputusan Badan Hukum HTI, ormas...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku masih menunggu regulasi dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab menurutnya hal...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kendati demikian HTI memutuskan untuk terus melanjutkan dakwahnya dalam menyiarkan ajaran Islam. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai meminta agar pihak kepolisian untuk menunda penegasan hukum terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Itu karena HTI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar konstitusi karena kebebasan berserikat dijamin oleh konstitusi. Fadli menegaskan, walaupun pemerintah tidak menyukai HTI,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencabutan Surat Keterangan (SK) badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham, merupakan double kedzhaliman pemerintah. Menurut Jubir HTI Ismail Yusanto,  pemerintah sudah melanggar aturan yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 02 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang sekaligus merevisi UU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bukan pengganti melainkan perbaikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013...

REPUBLIKA.CO.ID, \RJAKARTA -- Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai terlalu tergesa-gesa. Perppu tersebut merevisi Undang-Undang Nomor 17...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Massa (Ormas) bukan alat untuk bertindak sewenang-wenang. Wiranto menyebut perppu ormas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berpendapat penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang mengubah UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menyampaikan keprihatinan atas terbitnya Perppu Ormas dilandasi atas banyaknya 'pasal-pasal karet' dan pengabaian proses peradilan dalam Perppu ini....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rokhmat S Labin (kiri) menggelar konferensi pers terkait Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas bersama Koordinator tim pembela HTI,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota organisasi masyarakat (ormas) terancam dikenai hukuman pidana seumur hidup jika terbukti melakukan hal-hal yang menyimpang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 telah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perppu No.2 tahun 2017 yang baru saja ditandatangani, mengembalikan kewenangan administratif pada lembaga yang menerbitkan perizinannya. Namun, putusan pencabutan atau pembubaran oleh Kemenkumham atau Kemendagri dapat...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perppu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dengan hadirnya Perppu ini, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengisyaratkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara langsung mencabut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan, Muhammadiyah masih memerlukan kajian lebih dalam terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas yang baru saja...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkap partainya mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas Radikal oleh pemerintah. Bahkan mnurut Arsul, tidak hanya PPP, dukungan penerbitan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Massa (Ormas) karena dibutuhkan untuk kondisi saat ini. "Ya penilaiannya karena kalau lewat UU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membubarkan ormas radikal pada Rabu (12/7) siang ini. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan pemerintah, tidak ditujukan untuk salah satu ormas seperti Hizbut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, pemerintah tidak ingin terjadi kesalahpahaman, dispersepsi dan manipulasi di tengah masyarakat, terkait rencana pembubaran ormas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan hingga kini pemerintah belum menemukan adanya organisasi kemasyarakatan lainnya yang terbukti bertentangan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan pemerintah dinilai tidak bisa begitu saja membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apalagi jika pembubaran didasarkan atas penilaian...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena terdapat sejumlah mekanisme yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah memutuskan akan membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (8/5) kemarin. Pasalnya, HTI dinilai mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan dukungannya atas ketegasan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diduga menyalahi nilai-nilai pancasila. Jimly mengaku percaya, langkah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) M Sulton Faton mengungkap bahwa PBNU mendukung penuh langkah hukum pemerintah khususnya Kemenpollhukam yang telah membubarkan Ormas Hizbut Tahrur Indonesia...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengaku menyesal dengan keputusan pemerintah yang akan membubarkan ormas HTI, meskipun pembubaran harus melewati proses peradilan. Dia berharap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah melalui pelbagai prokontra di masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Senin (8/5). Bagaimana...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis mengatakan memang pemerintah dengan sejumlah syarat punya wewenang untuk membubarkan sebuah organisasi massa (ormas). Namun di pihak lain,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan, keputusan Menkopolhukam yang menyatakan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan konstitusi. Pembubaran ormas seharusnya didahului putusan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan, keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat dan perlu diapresiasi. Namun,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap telah menyerukan prinsip-prinsip khilafah kepada masyarakat melalui dakwahnya. Sehingga keberadaan organisasi ini dianggap mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Baca:...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, memberikan tanggapan terkait pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah melalui Menko Polhukam. Menurutnya, PPP mendukung pembubaran atau...