Wednesday, 4 Jumadil Akhir 1441 / 29 January 2020

Wednesday, 4 Jumadil Akhir 1441 / 29 January 2020

INDEX BERITA

Juru Bicara Eks HTI Imbau Pendukung Tertib

Monday, 07 May 2018 09:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto meminta para pendukung HTI tertib selama mengikuti pembacaan putusan gugatan organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah tersebut pada...

Jubir HTI: Gugatan Yusril Masih dalam Proses

Monday, 15 Jan 2018 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengklarifikasi perihal gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap Perppu Ormas yang berimbas dibubarkannya HTI. Ismail menepis kabar bahwa gugatan...

Pembubaran HTI Masuk Top 10 Berita CRI

Sunday, 31 Dec 2017 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pembubaran organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menempati peringkat keempat "Top 10" berita di Asia Tenggara yang disiarkan oleh Radio Internasional China (CRI) sepanjang tahun 2017. "Setiap...

Menkumham Tunjuk Pengacara Ini untuk Hadapi Gugatan Yusril

Thursday, 02 Nov 2017 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menunjuk Wayan Sudirta SH menjadi salah satu pengacara dalam menghadapi gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dari Yusril Ihza Mahendra dalam...

Soal Perppu Ormas, Wiranto: Biarkan Hukum Menyelesaikan

Monday, 23 Oct 2017 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta publik mematuhi proses hukum mengenai Perppu Ormas. Karena Perppu Ormas ini sudah masuk proses hukum, menurut...

Perppu Ormas, Menkumham: Ini Soal Kedaulatan Negara

Saturday, 21 Oct 2017 06:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly mengatakan, pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas atas dasar untuk melindungi kedaulatan negara. Organisasi Kemasyarakat sudah semestinya tidak bileh...

Gerindra Pertanyakan Peran Pemerintah Bina Ormas

Friday, 20 Oct 2017 06:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria mempertanyakan peran pembinaan pemerintah terhadap Ormas. Pasalnya, Riza mengatakan, selama ini pemerintah bukan malah membina dan...

Pemerintah Desak Perppu Ormas Jadi Undang-Undang

Thursday, 19 Oct 2017 19:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga dan Kementerian Pemerintah terkait yang diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) memberikan alasan untuk mendesak DPR RI mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang. Kepala Divisi...

Wakil Ketua DPR: Perppu Ormas Diputuskan Pekan Depan

Thursday, 19 Oct 2017 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sesuai hasil Rapat Pimpinan DPR dan Rapat Pengganti Badan Musyawarah DPR, pengambilan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun...

Gerindra Bangun Komunikasi Tolak Perppu Ormas

Wednesday, 11 Oct 2017 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Gerindra saat ini sedang membangun komunikasi dengan Fraksi lainnya di DPR untuk menolak Perppu Ormas. Sudah sangat jelas,...

Fadli Zon: Pembahasan Perppu Ormas Perlu Undang HTI

Thursday, 05 Oct 2017 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pembahasan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas di DPR RI perlu melibatkan ormas-ormas yang terkena dampak pembubaran ini....

PKB Setuju Pemberlakuan Perppu Ormas Setelah Direvisi

Thursday, 05 Oct 2017 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) jika setelah itu segera dilakukan revisi. "Pemerintah harus ada perjanian dengan...

Discussing Perppu Ormas, DPR to invite former HTI leaders

Thursday, 05 Oct 2017 03:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The House of Representatives (DPR) Commission II has been inventorying parties which will be invited to discuss the Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass...

'Tak Fair Jika Semua Lembaga Negara Jadi Bagian Pemerintah'

Wednesday, 04 Oct 2017 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika Perppu Ormas lolos dalam sidang paripurna di parlemen, masih ada alternatif melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melawan Perppu tersebut. Jika Perppu tersebut lolos dari...

Bahas Perppu Ormas, DPR tak Tunggu Putusan MK

Wednesday, 04 Oct 2017 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya tidak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas Nomor 2...

Perppu Ormas Dianggap Bentuk Arogansi Kekuasaan

Wednesday, 04 Oct 2017 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kewenangan yudikatif masyarakat yang diambil oleh pemerintah melalui Perppu Ormas dianggap sebagai suatu hal yang tidak bijaksana. Pemerintah pun dianggap sebagai pihak yang melanggar pancasila. "Di Perppu...

PAN Ingin Perppu Ormas tak Timbulkan Kekhawatiran

Wednesday, 04 Oct 2017 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional belum menentukan sikap akan ikut mendukung atau menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyiratkan...

DPR Minta Kapolri dan Panglima TNI Hadir Bahas Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI meminta pemerintah bisa menghadirkan Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Agama dalam pembahasan Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Ketua Komisi...

Ini Alasan Dua Menteri tak Hadir di DPR Bahas Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 16:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Pemerintah...

Mendagri Yakin Perppu Ormas Diterima oleh DPR

Wednesday, 04 Oct 2017 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum...

Bahas Perrpu Ormas, Komisi II Undang NU dan Muhammadiyah

Wednesday, 04 Oct 2017 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Membahas Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, Komisi II DPR-RI akan mengundang sejumlah Ormas. Di antaranya adalah dua ormas Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah...

Guru Besar: Ketentuan Pidana di Perppu Ormas Perlu Dikritisi

Monday, 02 Oct 2017 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Semarang, Jateng Profesor Suteki, menilai ketentuan pidana dalam Perppu Ormas perlu dikritisi lebih lanjut. "Dalam Pasal 82A ayat (2) Perppu Ormas ditentukan...

Guru Besar: Perppu Ormas Bisa Timbulkan Tindakan Represif

Monday, 02 Oct 2017 22:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Suteki menilai bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas menjadikan Pemerintah sebagai institusi ekstraktif. "Perppu Ormas telah mengubah...

Perppu Ormas Dinilai Sah karena Hal Ini

Thursday, 14 Sep 2017 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli dari pihak terkait Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia dalam sidang uji materi Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, Kores Tambunan...

Hanura: Pembubaran Ormas Harus Tetap Melalui Pengadilan

Friday, 08 Sep 2017 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tetap...

PPP: Kader Akar Rumput Menolak Perppu Ormas

Friday, 08 Sep 2017 14:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PPP DPR RI masih mengkaji dan mendiskusikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena banyak kader akar rumput partai itu...

HTI video playback not symbolize urgency of Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 18:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- State Constitutional Court expert Margarito Kamis said video playback of HTI Congress before the government gave testimony to the material review session of Regulation in Lieu...

Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 05:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan pemutaran video Muktamar HTI sebelum pemerintah memberikan keterangan pada sidang uji materi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada...

Pakar Pertanyakan Peristiwa Genting Pemicu Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 00:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Margarito Kamis pertanyakan mengenai keadaan genting yang memaksa Pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas. Ia menilai tidak ada keadaan genting yang membuat diterbitkannya...

Yusril Minta Hakim Tayangkan Kembali Video Muktamar HTI

Wednesday, 06 Sep 2017 12:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia Yusril Ihza Mahendra meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menayangkan kembali cuplikan video Muktamar Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia. "Sebelumnya kami meminta izin...

Di Sidang MK, Yusril Protes Pemutaran Video Muktamar HTI

Wednesday, 30 Aug 2017 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra melayangkan protes kepada pemerintah terkait pemutaran potongan video Muktamar HTI dalam sidang uji materi Perppu Ormas. "Saya...

Menristekdikti: Saya Perintahkan Rektor Data Dosen Ikut HTI

Friday, 25 Aug 2017 14:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir terus memantau pendataan dosen universitas yang aktif dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan pembubaran organisasi tersebut secara...

ACTA concerns about 'domino effects' of Perppu Ormas

Thursday, 24 Aug 2017 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advocates of Patriotism (ACTA) asked Constitutional Court to revoke Regulation in Lieu of Law (Perppu) on mass organizations (Ormas) No.2 of 2017. Lawyer of ACTA, Hendarsam...

Yusril advises mass organizations to unite in rejecting the Perppu

Tuesday, 22 Aug 2017 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lawyer Yusril Ihza Mahendra suggested mass organizations (ormas) who rejected the government regulation in lieu of law (Perppu) No.2 of 2017 about mass organizations to...

Yusril: Para Pihak Penolak Perppu Ormas Rapatkan Barisan

Tuesday, 22 Aug 2017 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajak organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk merapatkan barisan dalam...

Aksi Penolakan Perppu Ormas Kembali Digelar di Medan

Friday, 18 Aug 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Aksi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas kembali digelar di Medan. Massa...

Rektor Undana: Ada Dosen dan Mahasiswa Jadi Pengurus HTI

Thursday, 17 Aug 2017 15:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Prof Ir Fredrik L Benu mengatakan ada dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut kedapatan menjadi pengurus Ormas Hizbut Tahrir...

Akademisi: Pemda Sulbar Perlu Rangkul Kader HTI

Friday, 11 Aug 2017 06:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Akademisi STAI DDI Polman Abid Alimuddin Lidda berpendapat perlunya pemerintah kabupaten, pemko dan pemprov se-Sulawesi Barat perlu merangkul dan memberdayakan warga setempat yang selama ini aktif...

Govt to disband several mass organisations

Friday, 11 Aug 2017 03:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Minister of Home Affairs Tjahjo Kumolo explained in the government will disband some another mass organizations in the near future. He said, it was not...

PP Muhammadiyah Bersikap Tegas Soal Perppu Ormas

Thursday, 10 Aug 2017 21:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan polemik Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Itu tertuang dalam surat PP Muhammadiyah Nomor 364/PER/I.0/A/2017...