Saturday, 23 Zulhijjah 1440 / 24 August 2019

Saturday, 23 Zulhijjah 1440 / 24 August 2019

INDEX BERITA

Wakil Ketua DPR: Perppu Ormas Diputuskan Pekan Depan

Thursday, 19 Oct 2017 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sesuai hasil Rapat Pimpinan DPR dan Rapat Pengganti Badan Musyawarah DPR, pengambilan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun...

Gerindra Bangun Komunikasi Tolak Perppu Ormas

Wednesday, 11 Oct 2017 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Gerindra saat ini sedang membangun komunikasi dengan Fraksi lainnya di DPR untuk menolak Perppu Ormas. Sudah sangat jelas,...

Fadli Zon: Pembahasan Perppu Ormas Perlu Undang HTI

Thursday, 05 Oct 2017 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pembahasan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas di DPR RI perlu melibatkan ormas-ormas yang terkena dampak pembubaran ini....

PKB Setuju Pemberlakuan Perppu Ormas Setelah Direvisi

Thursday, 05 Oct 2017 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) jika setelah itu segera dilakukan revisi. "Pemerintah harus ada perjanian dengan...

Discussing Perppu Ormas, DPR to invite former HTI leaders

Thursday, 05 Oct 2017 03:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The House of Representatives (DPR) Commission II has been inventorying parties which will be invited to discuss the Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass...

'Tak Fair Jika Semua Lembaga Negara Jadi Bagian Pemerintah'

Wednesday, 04 Oct 2017 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika Perppu Ormas lolos dalam sidang paripurna di parlemen, masih ada alternatif melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melawan Perppu tersebut. Jika Perppu tersebut lolos dari...

Bahas Perppu Ormas, DPR tak Tunggu Putusan MK

Wednesday, 04 Oct 2017 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya tidak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas Nomor 2...

Perppu Ormas Dianggap Bentuk Arogansi Kekuasaan

Wednesday, 04 Oct 2017 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kewenangan yudikatif masyarakat yang diambil oleh pemerintah melalui Perppu Ormas dianggap sebagai suatu hal yang tidak bijaksana. Pemerintah pun dianggap sebagai pihak yang melanggar pancasila. "Di Perppu...

PAN Ingin Perppu Ormas tak Timbulkan Kekhawatiran

Wednesday, 04 Oct 2017 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional belum menentukan sikap akan ikut mendukung atau menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyiratkan...

DPR Minta Kapolri dan Panglima TNI Hadir Bahas Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI meminta pemerintah bisa menghadirkan Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Agama dalam pembahasan Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Ketua Komisi...

Ini Alasan Dua Menteri tak Hadir di DPR Bahas Perppu Ormas

Wednesday, 04 Oct 2017 16:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Pemerintah...

Mendagri Yakin Perppu Ormas Diterima oleh DPR

Wednesday, 04 Oct 2017 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum...

Bahas Perrpu Ormas, Komisi II Undang NU dan Muhammadiyah

Wednesday, 04 Oct 2017 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Membahas Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, Komisi II DPR-RI akan mengundang sejumlah Ormas. Di antaranya adalah dua ormas Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah...

Guru Besar: Ketentuan Pidana di Perppu Ormas Perlu Dikritisi

Monday, 02 Oct 2017 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Semarang, Jateng Profesor Suteki, menilai ketentuan pidana dalam Perppu Ormas perlu dikritisi lebih lanjut. "Dalam Pasal 82A ayat (2) Perppu Ormas ditentukan...

Guru Besar: Perppu Ormas Bisa Timbulkan Tindakan Represif

Monday, 02 Oct 2017 22:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Suteki menilai bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas menjadikan Pemerintah sebagai institusi ekstraktif. "Perppu Ormas telah mengubah...

Perppu Ormas Dinilai Sah karena Hal Ini

Thursday, 14 Sep 2017 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli dari pihak terkait Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia dalam sidang uji materi Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, Kores Tambunan...

Hanura: Pembubaran Ormas Harus Tetap Melalui Pengadilan

Friday, 08 Sep 2017 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tetap...

PPP: Kader Akar Rumput Menolak Perppu Ormas

Friday, 08 Sep 2017 14:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PPP DPR RI masih mengkaji dan mendiskusikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena banyak kader akar rumput partai itu...

HTI video playback not symbolize urgency of Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 18:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- State Constitutional Court expert Margarito Kamis said video playback of HTI Congress before the government gave testimony to the material review session of Regulation in Lieu...

Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 05:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan pemutaran video Muktamar HTI sebelum pemerintah memberikan keterangan pada sidang uji materi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada...

Pakar Pertanyakan Peristiwa Genting Pemicu Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 00:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Margarito Kamis pertanyakan mengenai keadaan genting yang memaksa Pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas. Ia menilai tidak ada keadaan genting yang membuat diterbitkannya...

Yusril Minta Hakim Tayangkan Kembali Video Muktamar HTI

Wednesday, 06 Sep 2017 12:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia Yusril Ihza Mahendra meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menayangkan kembali cuplikan video Muktamar Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia. "Sebelumnya kami meminta izin...

Di Sidang MK, Yusril Protes Pemutaran Video Muktamar HTI

Wednesday, 30 Aug 2017 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra melayangkan protes kepada pemerintah terkait pemutaran potongan video Muktamar HTI dalam sidang uji materi Perppu Ormas. "Saya...

Menristekdikti: Saya Perintahkan Rektor Data Dosen Ikut HTI

Friday, 25 Aug 2017 14:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir terus memantau pendataan dosen universitas yang aktif dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan pembubaran organisasi tersebut secara...

ACTA concerns about 'domino effects' of Perppu Ormas

Thursday, 24 Aug 2017 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advocates of Patriotism (ACTA) asked Constitutional Court to revoke Regulation in Lieu of Law (Perppu) on mass organizations (Ormas) No.2 of 2017. Lawyer of ACTA, Hendarsam...

Yusril advises mass organizations to unite in rejecting the Perppu

Tuesday, 22 Aug 2017 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lawyer Yusril Ihza Mahendra suggested mass organizations (ormas) who rejected the government regulation in lieu of law (Perppu) No.2 of 2017 about mass organizations to...

Yusril: Para Pihak Penolak Perppu Ormas Rapatkan Barisan

Tuesday, 22 Aug 2017 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajak organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk merapatkan barisan dalam...

Aksi Penolakan Perppu Ormas Kembali Digelar di Medan

Friday, 18 Aug 2017 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Aksi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas kembali digelar di Medan. Massa...

Rektor Undana: Ada Dosen dan Mahasiswa Jadi Pengurus HTI

Thursday, 17 Aug 2017 15:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Prof Ir Fredrik L Benu mengatakan ada dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut kedapatan menjadi pengurus Ormas Hizbut Tahrir...

Akademisi: Pemda Sulbar Perlu Rangkul Kader HTI

Friday, 11 Aug 2017 06:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Akademisi STAI DDI Polman Abid Alimuddin Lidda berpendapat perlunya pemerintah kabupaten, pemko dan pemprov se-Sulawesi Barat perlu merangkul dan memberdayakan warga setempat yang selama ini aktif...

Govt to disband several mass organisations

Friday, 11 Aug 2017 03:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Minister of Home Affairs Tjahjo Kumolo explained in the government will disband some another mass organizations in the near future. He said, it was not...

PP Muhammadiyah Bersikap Tegas Soal Perppu Ormas

Thursday, 10 Aug 2017 21:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan polemik Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Itu tertuang dalam surat PP Muhammadiyah Nomor 364/PER/I.0/A/2017...

ACTA Juga Gugat Perppu Ormas

Wednesday, 09 Aug 2017 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohoan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK)....

Perppu Ormas Kembali Digugat di MK

Monday, 07 Aug 2017 20:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat organisasi kemasyarakatan dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi...

In Picture: MK Kembali Gelar Sidang Uji Materi Perppu Ormas

Monday, 07 Aug 2017 15:08 WIB

jkREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan Perppu 2/2017 tentang Ormas. Sidang kali ini beragendakan perbaikan permohonan dari pemohon...

Ini Perbaikan-Perbaikan Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Monday, 07 Aug 2017 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperbaiki permohonan uji materi Perppu 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. "Sesuai dengan saran-saran yang diberikan...

Yusril Yakin Permohonan Uji Materi Perppu Ormas Lebih Tajam

Monday, 07 Aug 2017 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meyakini permohonan judicial reciew Perppu Nomor 2/2017 Tentang Ormas kali ini lebih kuat, fokus dan tajam. Yusril menyebutkan pada...

Yusril: Saya Hanya Senyum Lihat Fotokopi Pencabutan HTI

Monday, 07 Aug 2017 10:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut sampai hari ini belum menerima berkas pencabutan status hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari Kementerian Hukum dan...

Menkumham Belum Ada Rencana Bubarkan Ormas Lain Setelah HTI

Friday, 04 Aug 2017 05:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan pemerintah belum berencana untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain setelah pembubaran Hizbut Tharir Indonesia (HTI). "Polisi kan sudah menyampaikan...

Ini Syarat untuk Anggota HTI Jika Ingin Bergabung ke PKS

Thursday, 03 Aug 2017 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan bahwa PKS selalu menjaga kedaultan NKRI dan mendukung sistem demokrasi yang diterapkan...