Selasa, 10 Zulhijjah 1439 / 21 Agustus 2018

Selasa, 10 Zulhijjah 1439 / 21 Agustus 2018

INDEX BERITA

Tutup Masa Sidang V, DPR Sahkan Lima RUU jadi UU

Jumat, 27 Jul 2018 12:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menutup masa sidang ke V Tahun Sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/7). Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan DPR RI berhasil...

Pentingnya Persatuan dalam Keberagaman

Kamis, 26 Jul 2018 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  CILACAP -- Anggota Komisi V DPR, Novita Wijayanti, menjadi pemateri dalam sosialisasi empat pilar di daerah pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas belum...

DPR Lantik Pimpinan Baru BKSAP

Kamis, 26 Jul 2018 01:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI telah memiliki pimpinan yang lengkap setelah sebelumnya terjadi kekosongan. Anggota Fraksi Golkar Fadel Muhammad dan Hasrul Azwar dari Fraksi...

Freeport committed 48 environmental violations: Ministry

Rabu, 25 Jul 2018 21:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ministry of Environment and Forestry (KLHK) reported a number of environmental violations committed by PT Freeport Indonesia (PTFI). The ministry has given administrative sanctions against 48...

Ketua DPR: Indonesia dan Irak Saling Membutuhkan

Kamis, 12 Jul 2018 08:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet)  menilai seiring kondusifitas dan perdamaian yang berlangsung di Irak, akan banyak membuka peluang kerjasama antara Indonesia dengan Irak. Sebagai negara yang...

DPR Setujui Pengangkatan 2 Calon Hakim Agung Ini

Rabu, 11 Jul 2018 23:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI menyetujui dua calon hakim agung (CHA) yang diajukan Komisi Yudisial (KY), pada Rabu (11/7) untuk diangkat menjadi hakim agung. Keduanya adalah Abdul Manaf...

Ketua Komisi II Klaim Pelaksanaan Pilkada 2018 Lancar

Rabu, 11 Jul 2018 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR  Zainuddin Amali mengklaim bahwa pelaksanaan Pilkada 2018 berjalan lancar dan normal. Ia menilai tidak ada satu hal mengganggu dalam pilkada kali ini.

MK Batalkan Kewenangan Panggil Paksa, DPR Cari Siasat

Jumat, 29 Jun 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, institusinya akan menyiasati upaya pemanggilan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangannya, dalam mekanisme pengawasan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK, sebelumnya, mengabulkan...

Jelang Pilkada Serentak, DPR Imbau Rasionalitas Diutamakan

Selasa, 26 Jun 2018 18:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pilkada serentak 2018 di  171 daerah pemilihan (Dapil), Rabu (27/6) nanti, diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah. Selain itu, mereka...

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Jumat, 22 Jun 2018 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pidana khusus tindak pidana korupsi dianggap tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi rancangan undang-undang kitab undang-undang hukim pidana (RUU KUHP). Selain akan...

Jokowi Janji Segera Terima Pimpinan KPK Bahas RKUHP

Kamis, 21 Jun 2018 13:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan yang dimaksud adalah untuk membahas mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum...

Usai Idul Fitri, KPK Siap Bahas RKUHP dengan Presiden

Rabu, 20 Jun 2018 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK siap menjelaskan sikapnya terkait dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). KPK masih tetap pada pandangan menolak delik korupsi masuk...

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

Senin, 11 Jun 2018 11:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) mempunyai konsekuensi yang akan mengancam upaya pemberantasan korupsi....

DPR Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Bangun Infrastruktur

Senin, 11 Jun 2018 09:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK, yang dinilai berhasil membangun berbagai infrastruktur  jalan mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Bambang mengatakan,...

MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak

Sabtu, 09 Jun 2018 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot...

KPK Sebut Usulannya tak Diakomodir Pemerintah di Revisi KUHP

Kamis, 07 Jun 2018 17:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menegaskan penjelasan pihak pemerintah belum menjawab keberatan KPK soal masuknya delik korupsi dalam rancangan undang-undang revisi kitab...

Polemik RUU KUHP, Menko Polhukam Gelar Pertemuan dengan KPK

Kamis, 07 Jun 2018 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengagendakan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini di Kantor Kemenko Polhukam terkait pembahasan...

KPK Ingin Menghadap Presiden Jokowi Bahas Revisi KUHP

Kamis, 07 Jun 2018 13:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengungkap rencana KPK yang ingin menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan tersebut, KPK ingin membahas delik tindak pidana korupsi...

Wiranto: Revisi KUHP tidak akan Memperlemah KPK

Kamis, 07 Jun 2018 02:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menko Polhukam Wiranto di...

Istana Tegaskan tak akan Kurangi Kewenangan KPK

Rabu, 06 Jun 2018 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah tak ingin mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya.  Hal ini disampaikannya terkait prokontra revisi UU KUHP yang...

Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP

Rabu, 06 Jun 2018 16:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas polemik RKUHP. Ia menuturkan, tak ada...

Ini Jaminan Tim Perumus RKUHP Bahwa KPK tak akan Dilemahkan

Rabu, 06 Jun 2018 16:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Tim Panitia Kerja Pemerintah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi memastikan disahkannya RKUHP dalam waktu dekat tidak akan mengganggu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....

Ketua Tim Perumus RKUHP: Kami tak Mungkin Menghancurkan KPK

Rabu, 06 Jun 2018 15:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Muladi menegaskan bahwa RUU KUHP tidak akan mengganggu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muladi menegaskan,...

Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi

Rabu, 06 Jun 2018 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dimasukkannya delik tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang undang Hukum...

In Picture: KPK Tuai Dukungan Tolak Delik Korupsi Masuk KUHP

Selasa, 05 Jun 2018 20:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 50 ribu lebih petisi yang berasal dari Koalisi Masyarakat berisi penolakan masuknya pasal-pasal korupsi ke dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum...

KPK Terima Dukungan Petisi Tolak Delik Korupsi Masuk KUHP

Selasa, 05 Jun 2018 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 50 ribu lebih petisi yang berasal dari Koalisi Masyarakat berisi penolakan masuknya pasal-pasal korupsi ke dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum...

ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap

Selasa, 05 Jun 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak secara tegas masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). KPK beralasan pasal tersebut...

KUHP Direvisi, Jaksa Agung: KPK akan Tetap Ada

Selasa, 05 Jun 2018 14:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menilai kekhawatiran sejumlah pihak akan hilangnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terjadi, meski delik tindak pidana korupsi masuk dalam rancangan...

KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal

Selasa, 05 Jun 2018 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mewanti-wanti sejak awal resiko dimasukkannya pasal korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sayangnya...

KPK Bantah tak Pernah Hadiri Rapat Pembahasan Revisi KUHP

Senin, 04 Jun 2018 19:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tidak pernah menghadiri rapat terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Revisi KUHP tengah menjadi polemik karena dinilai bisa melemahkan...

Yasonna: Tidak Ada Niatan Pemerintah Bubarkan KPK Lewat KUHP

Senin, 04 Jun 2018 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan tidak ada keinginan pemerintah untuk menghilangkan peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu terkait dengan...

Polemik RKUHP: Korupsi tak Lagi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Senin, 04 Jun 2018 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasal 1 angka 1 dalam rancangan undang-undang (RUU) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai tindak pidana korupsi menuai protes dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut pakar...

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Status Honorer

Senin, 04 Jun 2018 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dalam rapat kerja gabungan dengan berbagai kementerian mendesak pemerintah menyelesaikan status tenaga honorer K-2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang...

Rancangan KUHP Untuk Mandulkan KPK?

Senin, 04 Jun 2018 05:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pidana khusus dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP). Aliansi yang beranggotakan ICW, LBH Masyarakat, PKNI,...

Anggota DPR Pertanyakan tak Adanya Menkopolhukam

Jumat, 01 Jun 2018 17:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu tahun menjelang berakhirnya masa jabatan, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan para keluarga korban pelanggaran HAM di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (31/5). Namun pada pertemuan itu,...

Frasa Sesama Jenis dalam Pasal Pencabulan Diusulkan Dihapus

Kamis, 31 Mei 2018 01:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Pemerintah mengusulkan penghapusan frasa sesama jenis dalam pasal pencabulan di Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Frasa sesama jenis dihilangkan dari draf sebelumnya di pasal...

Ini Potensi Risiko KPK dalam Revisi KUHP

Kamis, 31 Mei 2018 00:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyebut terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana...

Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden

Kamis, 31 Mei 2018 00:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  -- Pemerintah mengusulkan rumusan baru terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Jika dalam rumusan sebelumnya, Pemerintah...

MUI Minta DPR Segera Tuntaskan RUU Larangan Minol

Rabu, 30 Mei 2018 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada DPR  dan pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU larangan minuman beralkohol (minol). Menurut pengamatan MUI, RUU tersebut sudah lama dibahas...

Wakil Ketua DPR Nilai Angka Pertumbuhan Ekonomi Moderat

Senin, 28 Mei 2018 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati,...