Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

INDEX BERITA

Punya Caleg Eks Koruptor Terbanyak, Hanura: Kami Kecolongan

Wednesday, 20 Feb 2019 07:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengakui bahwa partainya kecolongan karena menjadi partai dengan caleg mantan koruptor terbanyak. Menurutnya, hal itu lantaran terlalu mempercayakan sepenuhnya proses...

Tambahan Caleg Eks Koruptor Demokrat Lolos dari Pantauan

Tuesday, 19 Feb 2019 19:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat tidak mempermasalahkan pengumuman tambahan caleg eks koruptor oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai berlambang Mercy itu memiliki enam nama caleg yang masuk daftar eks...

KPU Jangan Hanya Umumkan Caleg Mantan Koruptor

Tuesday, 19 Feb 2019 17:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak hanya mempublikasikan calon anggota legislatif (caleg) mantan napi korupsi. Dia mengatakan, KPU...

Pengamat: Politik Tanpa Mahar Harus Ditiru

Tuesday, 05 Feb 2019 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral Adian, mengatakan, politik tanpa mahar yang dilakukan oleh Partai NasDem bagi para kader yang ingin maju dalam kontestasi pemilu,...

Daftar Caleg Berstatus Mantan Napi Kasus Korupsi

Thursday, 31 Jan 2019 16:37 WIB

...

Caleg Berkarya: Wajar KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor

Thursday, 31 Jan 2019 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Berkarya Yohanes Marinus Kota menanggapi santai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama caleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi....

Paling Banyak Caleg Koruptor, Golkar tak Merasa Dirugikan

Thursday, 31 Jan 2019 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar tidak merasa dirugikan dengan diumumkannya calon legislatif (caleg) eks napi korupsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun, Golkar menjadi partai dengan caleg eks koruptor...

12 Parpol Sumbang 40 Caleg Eks Koruptor

Thursday, 31 Jan 2019 09:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dian Erika Nugraheni, Dian Fath Risalah

JAKARTA -- Dari 16 partai politik nasional peserta Pemilu 2019, hanya empat partai bebas dari calon anggota legislatif mantan narapidana...

KPU: Ada 49 Eks Napi Korupsi Jadi Caleg di Pemilu 2019

Thursday, 31 Jan 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang merupakan mantan narapidana korupsi. KPU mengatakan sebanyak 40 caleg berasal dari parpol, dan...

Pengumuman Caleg Eks Koruptor Penerangan Bagi Masyarakat

Wednesday, 30 Jan 2019 23:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyambut baik diumumkannya daftat caleg mantan napi kasus korupsi, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, hal itu merupakan...

KPU: Empat Parpol Bersih dari Caleg Eks Koruptor

Wednesday, 30 Jan 2019 22:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan hanya ada empat partai politik (parpol) yang bersih dari caleg eks koruptor. Sementara itu, 12 parpol lainnya menyumbang sebanyak...

Putusan MA dan Nalar Anti-Korupsi

Wednesday, 26 Sep 2018 00:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Irvan Mawardi*

Perdebatan soal boleh tidaknya mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon legislatif dalam pemilu 2019 cukup mendominasi jagad politik hukum akhir-akhir ini. Dalam PKPU...

Analisis Kenapa Parpol Tetap Calonkan Eks Napi Korupsi

Tuesday, 25 Sep 2018 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengungkap ada tiga alasan mengapa calon legeslatif (caleg) mantan narapidana korupsi tetap dicalonkan oleh partai politik...

Penambahan Caleg Koruptor Dinilai akan Rugikan Partai

Friday, 21 Sep 2018 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyayangkan potensi penambahan calon legislatif (caleg) koruptor dalam Daftar Caleg Tetap (DCT). Dia mengatakan, partai politik (parpol) seharusnya berpikir ulang untuk...

KPU: Caleg Eks Koruptor Tak Mungkin Ditandai di Surat Suara

Thursday, 20 Sep 2018 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan caleg mantan narapidana korupsi tidak mungkin diberi tanda di surat suara. Namun, KPU membuka peluang untuk mengumumkan status caleg...

Tidak Lengkapi Berkas, Caleg Eks Koruptor Berpotensi Gugur

Thursday, 20 Sep 2018 00:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan para mantan narapidana korupsi berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg jika tidak melengkapi berkas syarat pencalonan. KPU...

Golkar Minta Penandaan Caleg Eks Koruptor tak Melawan UU

Wednesday, 19 Sep 2018 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba sebaiknya...

Novel: Koruptor Itu tak akan Melakukan Korupsi Satu Kali

Wednesday, 19 Sep 2018 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat suara terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Ia pun menyiratkan...

KPU: MA Bolehkan Eks Koruptor, Dua Eks Napi Lain tidak Boleh

Wednesday, 19 Sep 2018 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas dokumen putusan Mahkamah Agung (MA) terkait mantan koruptor menjadi calon legislatif. Pembahasan yang dimulai pada pagi hari ini difokuskan pada beberapa...

Gerindra Nilai Penandaan Caleg Eks Koruptor Melanggar HAM

Wednesday, 19 Sep 2018 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak sependapat dengan usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana korupsi dalam surat suara. Menurutnya, penandaan bahwa...

Bawaslu Sebut 37 Eks Napi Harus Masuk DCT Pemilu 2019

Tuesday, 18 Sep 2018 19:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, ada 37 mantan narapidana yang sudah diloloskan menjadi bakal caleg berdasarkan putusan sengketa penetapan daftar calon sementara...

Sempat Kecolongan, Nasdem Janji tak Daftarkan Eks Koruptor

Tuesday, 18 Sep 2018 10:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang membolehkan eks napi koruptor, napi bandar narkoba, dan napi kejahatan terhadap anak, menjadi calon legislatif (caleg). Menanggapi putusan tersebut,...

Bagaimana Caranya Publik Tahu Ada Caleg Eks Koruptor?

Tuesday, 18 Sep 2018 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) sudah mengetok palu bahwa mantan narapidana (napi) korupsi boleh menjadi caleg. Upaya KPU untuk mencegah masuknya bekas napi korupsi menjadi caleg pun terancam gagal.

Soal Putusan MA, Fadli Zon: Hak Orang tak Boleh Dihilangkan

Monday, 17 Sep 2018 12:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membuka kemungkinan partainya memasukkan calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Pasca adanya putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan...

Membaca Sikap Parpol atas Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor

Monday, 17 Sep 2018 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) telah mengetuk palu pada pekan lalu bahwa mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan diri sebagai caleg. Hal tersebut membatalkan PKPU tentang Pendaftaran Caleg yang sebelumnya melarang...

PKB: Publik Ingin Caleg tak Tersangkut Korupsi

Monday, 17 Sep 2018 10:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar...

Bayangkan, Koruptor Bantuan Gempa Terpilih Jadi Legislator

Monday, 17 Sep 2018 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Pada Jumat (14/9) kemarin, publik dikejutkan dengan pemberitaan bahwa Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Di hari yang sama, publik dikejutkan berita dari Nusa Tenggara...

Revisi PKPU Berpacu dengan Waktu

Sunday, 16 Sep 2018 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berpacu dengan waktu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU (PKPU) sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Proses pendindaklanjutan...

Parpol Diminta tak Bohong Coret Caleg Eks Napi Koruptor

Sunday, 16 Sep 2018 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana meminta partai politik menjalankan komitmennya agar tidak mencoret calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Itu disampaikan Aditya...

Eks Anggota Bawaslu Sebut Putusan MA Kecewakan Masyarakat

Sunday, 16 Sep 2018 17:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Anggota Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Wahidah Suaeb menilai masyarakat kecewa pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi...

Pemohon Minta KPU Sportif Atas Putusan MA

Sunday, 16 Sep 2018 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemohon uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018, Wa Ode Nurhayati meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bertindak sportif. Pasalnya Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan mengabulkan...

Soal Caleg Eks Koruptor, KPK: Biarkan Rakyat Memutuskan

Sunday, 16 Sep 2018 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materil Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka eks napi koruptor, narkoba,...

Soal Putusan MA, KPK Sindir Masa Depan Bangsa

Sunday, 16 Sep 2018 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal napi korupsi mencerminkan bagaimana peradaban politik di Indonesia. Yang karenanya akan...

Putusan MA Berlaku untuk Dua Bekas Pelaku Kejahatan Lainnya

Sunday, 16 Sep 2018 12:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan membolehkan eks nara pidana (napi) korupsi menjadi calon anggota legislatif. Bukan saja eks napi korupsi, namun napi bandar narkoba dan kejahatan seksual...

Mantan Caleg Koruptor Harus Mengumumkan Statusnya

Sunday, 16 Sep 2018 09:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Advokasi Komite Pemantau Pemilu (Kopel) Indonesia, Anwar Razak, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan anggota legistlatif...

Partai Jadi Kunci Ciptakan Parlemen Bersih

Saturday, 15 Sep 2018 02:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai...

Uji Materi PKPU Caleg Mungkin Diputus Sebelum 20 September

Thursday, 13 Sep 2018 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, ada potensi uji materi tentang aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg diputus sebelum 20 September 2018. Saat...

Alasan Bawaslu Tetap Loloskan Eks Napi Koruptor Jadi Bacaleg

Tuesday, 11 Sep 2018 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya memiliki pertimbangan dalam meloloskan puluhan mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal caleg dalam Pemilu 2019. Berdasarkan data dari...

‘Caleg Jadi Hak Koruptor Itu Salah Besar’

Friday, 07 Sep 2018 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pro dan kontra mantan terpidana kasus koruptor terus bergulir. Bagi hakim agung periode 2000-2018, Artidjo Alkostar, mencalonkan diri sebagai calon legislatif bukan merupakan hak seorang koruptor.

Artidjo...

MA akan Pertimbangkan Surat Penyelenggara Pemilu dan Putusan

Thursday, 06 Sep 2018 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, pimpinan MA akan mempertimbangkan surat yang bakal dikirim oleh penyelenggara pemilu terkait penyegeraan putusan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan...