Sunday, 8 Zulhijjah 1439 / 19 August 2018

Sunday, 8 Zulhijjah 1439 / 19 August 2018

INDEX BERITA

KPU Daerah Diminta tak Ragu Coret Bacaleg Eks Koruptor

Thursday, 02 Aug 2018 21:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan mengatakan, KPU daerah tidak boleh ragu-ragu untuk mencoret bakal caleg DPRD jika masih ditemukan para mantan narapidana kasus korupsi. Pencoretan...

Penyaringan Caleg Mantan Koruptor

Thursday, 02 Aug 2018 00:12 WIB

...

KPU Temukan Tujuh Eks Napi Korupsi di Daftar Bakal Caleg DPR

Wednesday, 01 Aug 2018 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan ada tujuh bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Tujuh bakal caleg ini...

Pengamat: Ubah Wajah Pemilu dengan Caleg Bersih

Wednesday, 01 Aug 2018 05:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan harus ada perubahan untuk pemilu ke depan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Roy mengatkaan perbaikan itu harus ditandai dengan calon legislator...

Caleg Mantan Koruptor Belum Diganti, Ada Apa?

Tuesday, 31 Jul 2018 08:56 WIB

REPUBLIKA.CO,ID   Oleh: Dian Erika Nuhraheny

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan belum ada partai yang mengganti calon anggota legislatif dari mantan napi kasus korupsi. Komisioner KPU Ilham Saputra...

KPU Segera Coret Nama Caleg Mantan Koruptor Secara Permanen

Tuesday, 31 Jul 2018 08:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, pihaknya mencoret secara permanen para caleg yang tidak memenuhi syarat (TMS) pendaftaran, jika parpol tidak melakukan penggantian nama-nama caleg...

Golkar Segera Coret Bacaleg Mantan Napi Koruptor

Monday, 30 Jul 2018 06:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, semua caleg dari partainya yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi akan dicoret. Para caleg tersebut akan diganti...

Gerindra Bantah tak Kembalikan Pakta Integritas Caleg

Friday, 27 Jul 2018 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria membantah jika partainya belum mengembalikan form pakta integritas tentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Riza...

KPU: Jumlah Caleg Mantan Koruptor Berpotensi Terus Bertambah

Monday, 23 Jul 2018 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan jumlah caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi berpotensi terus bertambah. Menurutnya, ada kemungkinan caleg mantan koruptor baru diindentifikasi setelah...

Pengamat Apresiasi KPU Kembalikan Berkas Caleg Eks Koruptor

Sunday, 22 Jul 2018 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengapresiasi sikap KPU yang mengembalikan berkas caleg mantan narapidana koruptor kepada partai pendaftar. Ia menilai hal yang dilakukan KPU menunjukkan...

MA Belum Panggil KPU Soal Uji Materi Larangan Caleg Koruptor

Thursday, 19 Jul 2018 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan berkas hukum untuk menghadapi sidang gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA), atas larangan mantan...

Masyarakat Bisa Beri Rekam Jejak untuk Caleg Mantan Koruptor

Tuesday, 17 Jul 2018 13:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan masyarakat bisa memberikan masukan tentang rekam jejak caleg yang telah resmi didaftarkan. Masukan itu bisa disampaikan setelah para caleg...

Empat Eks Napi Kasus Korupsi Gugat PKPU tentang Caleg ke MA

Tuesday, 10 Jul 2018 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat orang mantan narapidana kasus korupsi mengajukan gugatan uji materi atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengajuan calon anggota legislatif (caleg)...

PKS Setuju Larangan Koruptor Nyaleg

Friday, 06 Jul 2018 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid setuju dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan nyaleg bagi koruptor. Menurutnya, korupsi di...

Ketua DPP PDIP Klaim tak Ada Mantan Napi Daftar Caleg

Friday, 06 Jul 2018 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, tidak ada yang berubah dalam proses pengajuan bakal calon anggota legislatif di PDIP. Terkait peraturan Komisi Pemilihan...

KPU Daerah tak Boleh Langsung Tolak Mantan Koruptor

Friday, 06 Jul 2018 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengatakan KPU di daerah tidak boleh langsung menolak pendaftaran caleg mantan narapidana korupsi. Pengembalian berkas pendaftaran baru bisa dilakukan setelah...

KPU Minta KPK Serahkan Data Daftar Mantan Koruptor

Friday, 06 Jul 2018 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyerahkan daftar mantan narapidana kasus korupsi. Sebab, daftar itu akan digunakan sebagai rujukan dalam...

MA: Pembuatan Surat Keterangan Caleg tidak Dipungut Biaya

Friday, 06 Jul 2018 14:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur pembebasan pungutan bagi semua calon anggota legislatif (caleg) yang meminta...

DPR Diminta tak Lanjutkan Hak Angket PKPU Caleg

Thursday, 05 Jul 2018 22:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Rumah Kebangsaan meminta DPR untuk tidak melanjutkan wacana penggunaan hak angket terkait peraturan Komisi Pemilihan...

Soal PKPU, Perludem: Parpol Jangan Lakukan Kebohongan Publik

Thursday, 05 Jul 2018 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik yang tetap menyertakan mantan narapidana korupsi dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif dinilai menodai pakta integritas yang ditandatangani setiap parpol. Sebab pakta integritas menjadi...

KPU Kabupaten Semarang Tutup Ruang Caleg Koruptor

Thursday, 05 Jul 2018 20:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- KPU Kabupaten Semarang menutup ruang bagi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) koruptor untuk menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Menindaklanjuti PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan...

KPK: Indonesia tak Kekurangan Orang Bersih untuk Jadi Caleg

Thursday, 05 Jul 2018 19:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Laode menilai...

ICW: Pihak yang Keberatan Silakan Gugat PKPU Caleg ke MA

Thursday, 05 Jul 2018 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg). Dengan diresmikannya PKPU Nomor 20...

Ketua KPU: Eks Napi Korupsi tak Akan Lolos Verifikasi Caleg

Thursday, 05 Jul 2018 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan narkoba dapat didaftarkan menjadi calon legislatif. Namun, mereka tak akan...

Bawaslu DKI Khawatir PKPU Ganggu Proses Pendaftaran Caleg

Thursday, 05 Jul 2018 18:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, M Jufri khawatir proses pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) terganggu oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebab menurutnya, PKPU yang...

Parpol Diminta tak Selipkan Eks Koruptor di Daftar Caleg

Thursday, 05 Jul 2018 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Putra mengatakan, mantan narapidana kasus korupsi masih bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Namun, pendaftaran mereka akan tetap...

Meski Bisa Daftar, Mantan Koruptor tak Akan Diloloskan KPU

Thursday, 05 Jul 2018 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu mengakomodir mantan narapidana korupsi dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. Hal itu diakui Ketua KPU Arief Budiman...

Bawaslu Melarang Partai Usung Caleg Mantan Koruptor

Thursday, 05 Jul 2018 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) melakukan pertemuan dengan PKB terkait sosialisasi pengawasan Pilpres 2019.

Ketua Bawaslu, Abhan, meminta komitmen moral dari seluruh partai untuk tidak mencalonkan mantan koruptor.

Abhan menambahkan,...

Mantan Koruptor Tetap Dipersilakan Daftar Menjadi Caleg

Thursday, 05 Jul 2018 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Mantan narapidana korupsi diperbolehkan ikut mendaftar sebagai calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Hal itu menjadi salah satu bunyi hasil rapat konsultasi gabungan pimpinan DPR...

KPK Siapkan Data Daftar Koruptor ke KPU

Thursday, 05 Jul 2018 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Di mana, aturan ini memuat larangan mantan narapidana menjadi calon anggota DPR, DPRD...

Kemendagri Persilakan Pihak Menolak PKPU Caleg Gugat ke MA

Wednesday, 04 Jul 2018 13:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengikuti sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah resmi mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota...

Gerindra Sarankan Parpol tak Ajukan Caleg Bermasalah

Tuesday, 03 Jul 2018 04:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menyarankan partai politik (parpol) mengikuti norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan yang sudah resmi diberlakukan KPU. Gerindra...

PDIP Tunggu Sikap Menkumham Soal PKPU

Tuesday, 03 Jul 2018 03:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg), menimbulkan pro dan kontra. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)...

Hak Angket DPR Terkait PKPU Belum Dibahas di Komisi II

Tuesday, 03 Jul 2018 02:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza mengatakan, belum ada pembahasan di internal Komisi II tentang wacana hak angket DPR terkait peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)...

Ketua DPR Kritik KPU Soal Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Monday, 02 Jul 2018 13:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Bambang menilai, seharusnya...

Hidayat: PKS Dukung PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Monday, 02 Jul 2018 12:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya mendukung keluarnya peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang melarang mantan narapidana kasus korupsi...

Nasib PKPU Pencalonan Caleg bisa Dinilai 'menggantung'

Monday, 02 Jul 2018 11:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberlakukan aturan larangan pencalonan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi. Kendati demikian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun menyebut aturan...

Mempersoalkan Larangan Mantan Koruptor 'Nyaleg'

Monday, 02 Jul 2018 05:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Fauziah Mursid, Dian Erika Nugraheny

Pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang salah satu isinya melarang mantan narapidana...

Anggota Bawaslu: KPU tak Paham Kewenangannya

Sunday, 01 Jul 2018 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mempersilahkan KPU menerapkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang pencalonan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi. Namun demikian, Bawaslu tetap pada sikapnya...

PKPU Caleg Bisa Diterapkan tanpa Diundangkan Kemenkumham

Friday, 29 Jun 2018 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan ada kemungkinan PKPU Pencalonan Caleg bisa diterapkan secara otomatis tanpa diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM). KPU dan...