Wednesday, 4 Jumadil Akhir 1441 / 29 January 2020

Wednesday, 4 Jumadil Akhir 1441 / 29 January 2020

INDEX BERITA

KPU: Lebih Dari Lima Eks Koruptor Berpotensi Masuk DCT

Friday, 05 Oct 2018 13:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan ada lebih dari lima mantan narapidana korupsi berpotensi masuk ke dalam data daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019....

Jika Eks Koruptor Bisa Nyaleg, Kenapa CPNS Wajib Urus SKCK?

Monday, 01 Oct 2018 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Andri Saubani* Musim panas Amerika Serikat (AS), pertengahan 1980-an. Christine Blasey Ford saat itu berusia 15 tahun saat dirinya mencoba melepaskan diri dari Brett Kavanaugh (17) yang sedang menggodanya...

Daftar 38 Caleg Eks Napi Korupsi

Monday, 24 Sep 2018 07:43 WIB

...

Caleg Koruptor Dipastikan akan Bertambah

Friday, 21 Sep 2018 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg, berakibat...

Dilema KPU dan Caleg Koruptor

Friday, 21 Sep 2018 09:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh M Nasir Djamil, anggota Fraksi PKS DPR RIAkhirnya Mahkamah Agung memberikan jawaban untuk melandaikan gelombang ketidakpastian soal keberadaan  calon legislatif mantan narapidana tindak pidana korupsi atau disingkat...

Muhammadiyah Imbau Masyarakat tak Pilih Caleg Eks Koruptor

Thursday, 20 Sep 2018 19:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa koruptor yang sudah menjalani hukuman sebenarnya sudah tidak lagi memiliki masalah hukum, sehingga mantan koruptor tetap berhak mencalonkan...

PBNU: Peserta Pemilu Idealnya Sosok yang Bersih

Thursday, 20 Sep 2018 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengimbau agar masyarakat memilih calon legistatif yang bersih dari korupsi pada Pemilu 2019 mendatang. Menurut dia, seorang...

Ini 38 Caleg Eks Napi Korupsi yang Masuk DCT Pemilu 2019

Thursday, 20 Sep 2018 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU RI, hari ini telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 sebanyak 7.968 calon yang terdiri dari 4.774 calon laki-laki, 3.194 calon perempuan, dengan 40...

KPU: Caleg Eks Koruptor Tak Mungkin Ditandai di Surat Suara

Thursday, 20 Sep 2018 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan caleg mantan narapidana korupsi tidak mungkin diberi tanda di surat suara. Namun, KPU membuka peluang untuk mengumumkan status caleg...

'Penandaan Caleg Eks Napi Koruptor Bisa Bingungkan Pemilih'

Thursday, 20 Sep 2018 10:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi dalam kertas suara dinilai sebagian pihak justru menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaanya di Pemilu. Sekjen...

Apakah Caleg Eks Koruptor Ikut Ditetapkan KPU Hari Ini?

Thursday, 20 Sep 2018 03:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan puluhan mantan narapidana kasus korupsi berpotensi ditetapkan secara terpisah dalam daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2019. Hal ini dilakukan...

Tidak Lengkapi Berkas, Caleg Eks Koruptor Berpotensi Gugur

Thursday, 20 Sep 2018 00:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan para mantan narapidana korupsi berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg jika tidak melengkapi berkas syarat pencalonan. KPU...

KPK Dukung Tanda Mantan Napi Korupsi di Surat Suara

Wednesday, 19 Sep 2018 23:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh usulan opsi menandai surat suara caleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.  Menurut Saut adanya tanda tersebut bisa menjadi informasi...

KPU Beri Waktu Tiga Hari pada Bakal Caleg Eks Koruptor

Wednesday, 19 Sep 2018 22:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan revisi atas aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Dalam...

JPPR Temukan Caleg Parpol tanpa Daftar Riwayat Hidup

Wednesday, 19 Sep 2018 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan terdapat calon anggota legislatif (caleg) yang tidak bersedia menyertakan profil dan riwayat hidupnya. Dari 16 partai politik (parpol) yang...

KPK Dukung Caleg Eks Koruptor Diberi Tanda di Surat Suara

Wednesday, 19 Sep 2018 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh usulan opsi menandai surat suara calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Saut...

KPU Tanggapi Wacana Ancaman Vonis Mati ke Caleg Eks Koruptor

Wednesday, 19 Sep 2018 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menanggapi wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin agar calon legislatif (caleg) eks koruptor dihukum mati jika kembali korupsi....

Waketum MUI: Korupsi Belum Dianggap Musuh Bersama

Wednesday, 19 Sep 2018 10:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. PKPU...

Mendukung Upaya Memberi Tanda pada Caleg Eks Koruptor

Wednesday, 19 Sep 2018 05:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung gerakan antikorupsi terkait mantan koruptor yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Dukungan tersebut termasuk usulan agar caleg eks koruptor diberi tanda...

Caleg Eks Koruptor Harus Jujur ke Publik

Tuesday, 18 Sep 2018 19:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 harus jujur memberitahukan kepada publik terkait riwayat hidupnya yang pernah korupsi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini...

Bawaslu: Caleg Koruptor Dapat Diberi Tanda

Tuesday, 18 Sep 2018 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung gerakan antikorupsi terkait mantan koruptor yang akan maju sebagai calon legislatif (caleg). Dukungan tersebut termasuk usulan agar caleg koruptor diberi tanda dalam...

KPU Hormati Parpol tak Calonkan Mantan Napi Koruptor

Tuesday, 18 Sep 2018 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghormati sikap partai politik (parpol) yang tetap menarik bakal calon anggota legistlatif (caleg) mantan narapidana (napi) kasus korupsi. Sikap tersebut menunjukan komitmen parpol...

Soal Bacaleg Eks Koruptor, Nasdem Akui Sempat Kecolongan

Tuesday, 18 Sep 2018 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate memastikan telah mencoret calon anggota legislatif (caleg) yang berasal dari mantan narapidana korupsi di tingkat daerah. Menurut Johnny, Partai Nasdem...

KPU Telah Terima dan Siap Laksanakan Putusan MA

Tuesday, 18 Sep 2018 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan berkomitmen untuk mekaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA). Ia mengatakan, KPU telah menerima salinan putusan MA yang membatalkan Peraturan KPU...

HNW: PKS tak akan Usung Caleg Eks Napi Kasus Korupsi

Monday, 17 Sep 2018 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan, PKS tidak akan mengusung eks narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg)....

MA Ingatkan Putusannya Mengikat

Monday, 17 Sep 2018 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengingatkan, putusan MA tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah mengikat sejak diputuskan. Karena itu, untuk menindaklanjuti putusan...

Politikus PDIP: KPU tak Perlu Kaji Putusan MA

Monday, 17 Sep 2018 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu melakukan kajian kembali terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) soal mantan koruptor...

Komitmen Parpol Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Minim

Monday, 17 Sep 2018 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya anggota legislatif yang tersangkut kasus korupsi dinilai karena komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi bermasalah. Kemauan partai politik untuk menguatkan agenda pemberantasan masih minim. "Komitmen partai dari...

MA Kirimkan KPU Salinan Putusan PKPU Malam Ini

Monday, 17 Sep 2018 18:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) akan mengirimkan salinan putusan uji materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) malam ini. Ada 12 perkara PKPU yang diujimaterikan di MA, dua di...

KPU: Ada Kemungkinan Eks Koruptor Masuk DCT Pemilu 2019

Monday, 17 Sep 2018 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan mantan narapidana korupsi yang diputuskan oleh Bawaslu memenuhi syarat (MS) sebagai bakal caleg berpotensi diakomodasi dalam daftar calon tetap...

Hasto: PDIP Hormati Putusan MA Soal Caleg Koruptor

Monday, 17 Sep 2018 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai caleg kendati secara internal partai menentangnya. “Nah, kalau ini dari PDI Perjuangan kami menutup...

HNW: KPU Bisa Tandai Caleg Eks Koruptor di Kertas Suara

Monday, 17 Sep 2018 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengaku tak masalah dengan adanya usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi,...

Zulhas Pastikan PAN akan Bersihkan Caleg Eks Napi Korupsi

Monday, 17 Sep 2018 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak memasukkan calon anggota legislatif yang berstatus eks narapidana korupsi. PAN menolak calon yang pernah tersangkut kasus korupsi...

PKB Sudah Coret Eks Napi Korupsi

Monday, 17 Sep 2018 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih tetap melakukan filterisasi terhadap kader-kadernya yang hendak mendaftarkan diri maju menjadi anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. PKB memilih mencoret calon...

KPU Surati MA Minta Salinan Putusan Soal Eks Koruptor

Monday, 17 Sep 2018 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan lembaganua akan berkirim surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta salinan putusan tentang uji materi larangan mantan narapidana korupsi...

Koalisi Masyarakat Sipil Susun Eksaminasi Terkait Putusan MA

Sunday, 16 Sep 2018 18:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil berencana menyusun eksaminasi atau memberi catatan terhadap putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan uji materi PKPU larangan mantan narapidana eks korupsi maju sebagai...

KPAI Ikut Pelajari Putusan MA Terkait PKPU Pencalegan

Sunday, 16 Sep 2018 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan mendalami putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Mereka juga berharap partai politik menegakkan pakta integritas...

Mantan Caleg Koruptor Harus Mengumumkan Statusnya

Sunday, 16 Sep 2018 09:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Advokasi Komite Pemantau Pemilu (Kopel) Indonesia, Anwar Razak, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan anggota legistlatif...

Jokowi: Rakyat Makin Pintar Melihat Siapa yang Harus Dipilih

Sunday, 16 Sep 2018 04:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini masyarakat Indonesia sudah semakin matang dan dewasa dalam menentukan pilihan sehingga tahu siapa yang harus dipilih termasuk dalam Pileg 2019. Komentar...

MA Abaikan Kehendak Publik Menyeleksi Caleg Koruptor

Sunday, 16 Sep 2018 00:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dahnil Anzar Simanjuntak*Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pelarang caleg mantan koruptor, menurut saya MA abai mempertimbangkan etika publik yang menghendaki input demokrasi...