REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan partai politik saat ini sudah semakin kehilangan kepekaan moral dan sosial. Sebab, parpol masih membiarkan mantan koruptor mencalonkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, M Busyro Muqoddas mendorong partai politik (Parpol) untuk menarik calon legeslatif (caleg) bermasalah yang akan diusung pada Pemilu Serentak 2019,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, ada potensi jumlah mantan narapidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) bertambah. Penambahan itu bisa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi dalam kertas suara dinilai sebagian pihak justru menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaanya di Pemilu. Sekjen...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN) Eddy Soeparno mengomentari wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempertimbangkan pemberian tanda kepada mantan narapidana korupsi yang menjadi caleg...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh usulan opsi menandai surat suara caleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.  Menurut Saut adanya tanda tersebut bisa menjadi informasi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan penetapan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 tetap dilakukan secara serentak. Mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai bakal caleg...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya belum memastikan akan menggunakan opsi menandai surat suara caleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Selain opsi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Polmark Indonesia Research Center Eep Saefulah Fattah menanggapi terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan eks napi korupsi jadi caleg. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 harus jujur memberitahukan kepada publik terkait riwayat hidupnya yang pernah korupsi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung gerakan antikorupsi terkait mantan koruptor yang akan maju sebagai calon legislatif (caleg). Dukungan tersebut termasuk usulan agar caleg koruptor diberi tanda dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Salah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghormati sikap partai politik (parpol) yang tetap menarik bakal calon anggota legistlatif (caleg) mantan narapidana (napi) kasus korupsi. Sikap tersebut menunjukan komitmen parpol...

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Wahyu Suryana, Andrian Saputra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengancam mantan narapidana korupsi dengan hukuman mati jika tidak kapok. Wakil Ketua...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menolak mantan narapidana korupsi bisa mendaftar menjadi calon anggota legislatif (caleg). Kendati putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi larangan mantan narapidana...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, menegaskan, MA tetap konsisten memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Ia juga mengatakan, persoalan mengenai larangan seseorang untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingat, hukuman mati menanti mantan napi koruptor yang kembali melakukan tindakan korupsi. Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Agung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengingatkan, putusan MA tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah mengikat sejak diputuskan. Karena itu, untuk menindaklanjuti putusan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu melakukan kajian kembali terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) soal mantan koruptor...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya anggota legislatif yang tersangkut kasus korupsi dinilai karena komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi bermasalah. Kemauan partai politik untuk menguatkan agenda pemberantasan masih minim. "Komitmen partai dari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) akan mengirimkan salinan putusan uji materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) malam ini. Ada 12 perkara PKPU yang diujimaterikan di MA, dua di...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan mantan narapidana korupsi yang diputuskan oleh Bawaslu memenuhi syarat (MS) sebagai bakal caleg berpotensi diakomodasi dalam daftar calon tetap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Agung (MA), yang membolehkan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai caleg kendati secara internal partai menentangnya. “Nah, kalau ini dari PDI Perjuangan kami menutup...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengaku tak masalah dengan adanya usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak memasukkan calon anggota legislatif yang berstatus eks narapidana korupsi. PAN menolak calon yang pernah tersangkut kasus korupsi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih tetap melakukan filterisasi terhadap kader-kadernya yang hendak mendaftarkan diri maju menjadi anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. PKB memilih mencoret calon...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan lembaganua akan berkirim surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta salinan putusan tentang uji materi larangan mantan narapidana korupsi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menghormati putusan Mahkamah Agung, yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun, KPU mengatakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengadopsi usulan agar menandai dan memberi keterangan kepada calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan memilih bersikap tegas tidak mengusulkan calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana kasus korupsi, meskipun Mahkamah Agung (MA) memutuskan mantan terpidana kasus korupsi dapat diusulkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi menyalonkan diri menjadi anggota legislatif. Menurut Haris, MA mengabaikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan Rapat pleno KPU pada Sabtu (15/9) atau Ahad (16/9) akan membahas berbagai hal. Salah satunya opsi perubahan Peraturan KPU (PKPU) nomor...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina meminta agar masyarakat menghormati putusan MA tersebut. Hanya saja, ICW pihaknya tetap kecewa terhadap putusan itu. ICW...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Soebagyo mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) soal eks narapidana korupsi maju sebagai caleg pada Pileg 2019. Politikus Partai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyesalkan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Putusan itu membuka...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Mahkamah Agung (MA), sebagai garda terakhir menyelesaikan persoalan mantan koruptor menjadi caleg, telah mengabaikan moralitas sekaligus rasionalitas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Coruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasi riwayat dan rekam jejak calon legislatif (caleg) pada pemilih. Kedua...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai saat ini waktunya melihat komitmen partai politik (parpol) terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa merespons putusan Mahkamah Agung terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif...