Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

INDEX BERITA

Mantan Ketua KPK: Parpol Semakin Kehilangan Kepekaan Moral

Wednesday, 26 Sep 2018 00:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan partai politik saat ini sudah semakin kehilangan kepekaan moral dan sosial. Sebab, parpol masih membiarkan mantan koruptor mencalonkan...

PP Muhammadiyah Dorong Parpol Tarik Caleg Bermasalah

Tuesday, 25 Sep 2018 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, M Busyro Muqoddas mendorong partai politik (Parpol) untuk menarik calon legeslatif (caleg) bermasalah yang akan diusung pada Pemilu Serentak 2019,...

Eks Koruptor yang Masuk ke DCT Berpotensi Bertambah

Friday, 21 Sep 2018 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, ada potensi jumlah mantan narapidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) bertambah. Penambahan itu bisa...

'Penandaan Caleg Eks Napi Koruptor Bisa Bingungkan Pemilih'

Thursday, 20 Sep 2018 10:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi dalam kertas suara dinilai sebagian pihak justru menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaanya di Pemilu. Sekjen...

Sekjen PAN: Jangan Diskriminasi Caleg Eks Napi Koruptor

Wednesday, 19 Sep 2018 23:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN) Eddy Soeparno mengomentari wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempertimbangkan pemberian tanda kepada mantan narapidana korupsi yang menjadi caleg...

KPK Dukung Tanda Mantan Napi Korupsi di Surat Suara

Wednesday, 19 Sep 2018 23:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh usulan opsi menandai surat suara caleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.  Menurut Saut adanya tanda tersebut bisa menjadi informasi...

KPU Pastikan Penetapan DCT Pemilu 2019 Tetap Serentak

Wednesday, 19 Sep 2018 22:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan penetapan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 tetap dilakukan secara serentak. Mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai bakal caleg...

KPU Belum Pasti akan Tandai Surat Suara Caleg Eks Koruptor

Wednesday, 19 Sep 2018 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya belum memastikan akan menggunakan opsi menandai surat suara caleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Selain opsi...

Pengamat: Parpol Harus Tarik Seluruh Caleg Eks Napi Koruptor

Tuesday, 18 Sep 2018 21:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Polmark Indonesia Research Center Eep Saefulah Fattah menanggapi terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan eks napi korupsi jadi caleg. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya...

Caleg Eks Koruptor Harus Jujur ke Publik

Tuesday, 18 Sep 2018 19:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 harus jujur memberitahukan kepada publik terkait riwayat hidupnya yang pernah korupsi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini...

Bawaslu: Caleg Koruptor Dapat Diberi Tanda

Tuesday, 18 Sep 2018 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung gerakan antikorupsi terkait mantan koruptor yang akan maju sebagai calon legislatif (caleg). Dukungan tersebut termasuk usulan agar caleg koruptor diberi tanda dalam...

KPU Siapkan Revisi PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Tuesday, 18 Sep 2018 15:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Salah...

KPU Hormati Parpol tak Calonkan Mantan Napi Koruptor

Tuesday, 18 Sep 2018 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghormati sikap partai politik (parpol) yang tetap menarik bakal calon anggota legistlatif (caleg) mantan narapidana (napi) kasus korupsi. Sikap tersebut menunjukan komitmen parpol...

Koruptor Seperti Apa yang Bisa Dihukum Mati?

Tuesday, 18 Sep 2018 08:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Wahyu Suryana, Andrian Saputra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengancam mantan narapidana korupsi dengan hukuman mati jika tidak kapok. Wakil Ketua...

Nasdem Siap Coret Eks Napi Korupsi yang Nyaleg

Monday, 17 Sep 2018 23:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menolak mantan narapidana korupsi bisa mendaftar menjadi calon anggota legislatif (caleg). Kendati putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi larangan mantan narapidana...

MA Tetap Konsisten Berantas Tipikor

Monday, 17 Sep 2018 21:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, menegaskan, MA tetap konsisten memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Ia juga mengatakan, persoalan mengenai larangan seseorang untuk...

KPK: Eks Koruptor yang Korupsi Lagi Bisa Dihukum Mati

Monday, 17 Sep 2018 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingat, hukuman mati menanti mantan napi koruptor yang kembali melakukan tindakan korupsi. Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Agung...

MA Ingatkan Putusannya Mengikat

Monday, 17 Sep 2018 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengingatkan, putusan MA tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah mengikat sejak diputuskan. Karena itu, untuk menindaklanjuti putusan...

Politikus PDIP: KPU tak Perlu Kaji Putusan MA

Monday, 17 Sep 2018 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu melakukan kajian kembali terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) soal mantan koruptor...

Komitmen Parpol Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Minim

Monday, 17 Sep 2018 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya anggota legislatif yang tersangkut kasus korupsi dinilai karena komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi bermasalah. Kemauan partai politik untuk menguatkan agenda pemberantasan masih minim. "Komitmen partai dari...

MA Kirimkan KPU Salinan Putusan PKPU Malam Ini

Monday, 17 Sep 2018 18:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) akan mengirimkan salinan putusan uji materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) malam ini. Ada 12 perkara PKPU yang diujimaterikan di MA, dua di...

KPU: Ada Kemungkinan Eks Koruptor Masuk DCT Pemilu 2019

Monday, 17 Sep 2018 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan mantan narapidana korupsi yang diputuskan oleh Bawaslu memenuhi syarat (MS) sebagai bakal caleg berpotensi diakomodasi dalam daftar calon tetap...

Mendagri: Putusan MA Soal Caleg Eks Napi Korupsi Mengikat

Monday, 17 Sep 2018 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Agung (MA), yang membolehkan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba...

Hasto: PDIP Hormati Putusan MA Soal Caleg Koruptor

Monday, 17 Sep 2018 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai caleg kendati secara internal partai menentangnya. “Nah, kalau ini dari PDI Perjuangan kami menutup...

HNW: KPU Bisa Tandai Caleg Eks Koruptor di Kertas Suara

Monday, 17 Sep 2018 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengaku tak masalah dengan adanya usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi,...

Zulhas Pastikan PAN akan Bersihkan Caleg Eks Napi Korupsi

Monday, 17 Sep 2018 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak memasukkan calon anggota legislatif yang berstatus eks narapidana korupsi. PAN menolak calon yang pernah tersangkut kasus korupsi...

PKB Sudah Coret Eks Napi Korupsi

Monday, 17 Sep 2018 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih tetap melakukan filterisasi terhadap kader-kadernya yang hendak mendaftarkan diri maju menjadi anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. PKB memilih mencoret calon...

KPU Surati MA Minta Salinan Putusan Soal Eks Koruptor

Monday, 17 Sep 2018 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan lembaganua akan berkirim surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta salinan putusan tentang uji materi larangan mantan narapidana korupsi...

KPU Butuh Waktu Revisi Aturan Larangan Caleg Eks Koruptor

Monday, 17 Sep 2018 04:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menghormati putusan Mahkamah Agung, yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg). Namun, KPU mengatakan...

KPU Diminta Terima Usulan Tandai Caleg Eks Koruptor

Sunday, 16 Sep 2018 17:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengadopsi usulan agar menandai dan memberi keterangan kepada calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar...

Hasto: PDIP tak akan Usulkan Caleg Eks Koruptor

Sunday, 16 Sep 2018 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan memilih bersikap tegas tidak mengusulkan calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana kasus korupsi, meskipun Mahkamah Agung (MA) memutuskan mantan terpidana kasus korupsi dapat diusulkan...

Syamsuddin Haris: Putusan MA Abaikan Keadilan Masyarakat

Saturday, 15 Sep 2018 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi menyalonkan diri menjadi anggota legislatif. Menurut Haris, MA mengabaikan...

KPU Bahas Hasil Putusan MA tentang Caleg Eks Koruptor

Saturday, 15 Sep 2018 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan Rapat pleno KPU pada Sabtu (15/9) atau Ahad (16/9) akan membahas berbagai hal. Salah satunya opsi perubahan Peraturan KPU (PKPU) nomor...

ICW Minta Mantan Napi Korupsi Tetap tidak Nyaleg

Saturday, 15 Sep 2018 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina meminta agar masyarakat menghormati putusan MA tersebut. Hanya saja, ICW pihaknya tetap kecewa terhadap putusan itu. ICW...

Politikus Golkar Minta KPU Patuhi Putusan Caleg Eks Koruptor

Saturday, 15 Sep 2018 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Soebagyo mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) soal eks narapidana korupsi maju sebagai caleg pada Pileg 2019. Politikus Partai...

Mardani Sesalkan Putusan MA Terkait Mantan Napi Korupsi

Saturday, 15 Sep 2018 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyesalkan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Putusan itu membuka...

Putusan MA Soal Mantan Koruptor Nyaleg Abaikan Moralitas

Saturday, 15 Sep 2018 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Mahkamah Agung (MA), sebagai garda terakhir menyelesaikan persoalan mantan koruptor menjadi caleg, telah mengabaikan moralitas sekaligus rasionalitas...

Perludem dan ICW Dorong KPU Publikasikan Riwayat Bacaleg

Saturday, 15 Sep 2018 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Coruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasi riwayat dan rekam jejak calon legislatif (caleg) pada pemilih. Kedua...

Perludem: Saatnya Tagih Komitmen Parpol Berantas Korupsi

Saturday, 15 Sep 2018 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai saat ini waktunya melihat komitmen partai politik (parpol) terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu...

KPU Belum Bisa Tanggapi Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor

Saturday, 15 Sep 2018 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa merespons putusan Mahkamah Agung terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif...