Rabu, 6 Syawwal 1439 / 20 Juni 2018

Rabu, 6 Syawwal 1439 / 20 Juni 2018

INDEX BERITA

KPK: Laporkan Jika Cakada tak Jujur Isi LHKPN

Kamis, 19 Apr 2018 07:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta warga Sulawesi Tenggara untuk melaporkan calon kepala daerah yang tidak jujur saat mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di KPK....

KPK: 18 Gubernur dan 75 Bupati/Wali Kota Terseret Korupsi

Selasa, 17 Apr 2018 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- KPK berharap semua kepala daerah bisa menjaga Pilkada yang berintegritas. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, ia menuntut pasangan calon (paslon) untuk jujur dan berintegritas karemdidasari...

Basaria: Ada Calon Kepala Daerah Bohong Soal Harta Kekayaan

Kamis, 12 Apr 2018 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan pentingnya bagi para calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2018 untu membuat Laporan Harta Kekayaan...

Jika PKPU Direvisi, KPU dan Parpol Bisa Hadapi Gugatan

Sabtu, 31 Mar 2018 19:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah memungkinkan adanya banyak gugatan dari berbagai pihak. Menurutnya, KPU dan partai politik...

KPU Revisi PKPU Peserta Pilkada Bermasalah Jika Ada Perppu

Sabtu, 31 Mar 2018 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika ingin mendorong revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah....

Tiga Calon Kepala Daerah di Jatim Terancam tak Bisa Nyoblos

Jumat, 30 Mar 2018 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Tiga calon kepala daerah di Jawa Timur berstatus tersangka yang terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tak bisa mencoblos pada hari pelaksanaan pemilihan kepala...

Cakada Tersangka, Politikus PKS: Biar Masyarakat yang Pilih

Jumat, 30 Mar 2018 18:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera tidak sejalan dengan usulan sejumlah pihak merevisi Undang-Undang Pilkada berkaitan pergantian terhadap calon kepala daerah yang berstatus tersangka....

Cakada Bermasalah, Revisi UU Pilkada tak Memungkinkan

Jumat, 30 Mar 2018 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Henry Yosodiningrat pesimistis Revisi Undang-undang Pilkada untuk mengatur pergantian calon kepala daerah berstatus tersangka dapat dilakukan. Itu karena revisi...

Penerbitan Perppu Cakada Bermasalah Dipertanyakan

Rabu, 28 Mar 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria berkeberatan jika nantinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait calon kepala daerah (cakada) yang bermasalah. Riza yakin...

Langkah KPK Tetapkan Cakada Tersangka Patut Diapresiasi

Rabu, 21 Mar 2018 22:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai langkah KPK menetapkan tersangka terhadap sejumlah calon kepala daerah (cakada) 2018 patut diapresiasi. Menurutnya, masyarakat perlu bersyukur...

Taufik Kurniawan: Proses Hukum Cakada Harus Tetap Berjalan

Jumat, 16 Mar 2018 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai proses hukum calon kepala daerah (cakada) harus tetap berjalan. Sehingga ia tidak setuju dengan imbauan pemerintah yang meminta Komisi Pemberantasan...

Demokrat: Cakada Jadi Tersangka Untungkan Lawan Politik

Jumat, 16 Mar 2018 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, calon kepala daerah (cakada) 2018 yang menjadi tersangka akan menguntungkan pihak lawan. Dia pun yakin KPK akan bijak...

Jatam Dukung KPK Segera Umumkan Cakada Korupsi

Jumat, 16 Mar 2018 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imbauan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah (cakada) dinilai sebagai langkah...

KPK Diminta Jangan Berhenti Umumkan Cakada Tersangka

Jumat, 16 Mar 2018 06:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menunda pengumuman calon kepala daerah (cakada) yang telah ditetapkan tersangka. Itu setelah Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan sudah menandatangani surat...

Pengumuman Tersangka Ditunda, Muzani: Keadilan Dipertanyakan

Jumat, 16 Mar 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai tidak ada istilah penundaan dalam mengumumkan tersangka seseorang. Hal itu diungkapkan Muzani, terkait adanya permintaan ke KPK agar menunda...

Soal Cakada Bermasalah, Agus Serahkan ke KPK

Jumat, 16 Mar 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengumumkan calon kepala daerah (cakada) peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang terindikasi terjerat kasus korupsi. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua...

ICW: Cakada Korupsi Langsung Tersangkakan Saja

Kamis, 15 Mar 2018 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus langsung menetapkan tersangka terhadap calon kepala daerah (cakada) yang bermasalah. Apalagi jika KPK...

Laode: KPK akan Pertimbangkan Imbauan Wiranto

Kamis, 15 Mar 2018 19:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menuturkan bakal mempertimbangkan imbauan yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Hal ini terkait penundaan pengumuman penetapan tersangka terhadap...

Wiranto Sebut Perppu Usulan KPK Sulit Dilakukan

Kamis, 15 Mar 2018 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai usulan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi...

Soal Pengumuman Cakada Bermasalah, Ini Kata Jaksa Agung

Kamis, 15 Mar 2018 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) pada sejumlah calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2018. Jaksa Agung HM Prasetyo...

Pukat UGM: KPK Harus Jalan Terus, Enggak Perlu Mundur

Kamis, 15 Mar 2018 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengumumkan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim, KPK tidak...

Jaksa Agung: Penundaan Kasus Demi Lancarnya Pilkada

Kamis, 15 Mar 2018 16:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Kejaksaan Agung tetap akan menunda sementara kasus hukum yang dialami oleh calon kepala daerah. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menghargai...

Soal Perppu Penundaan Cakada Bermasalah, Ini Kata Yasonna

Kamis, 15 Mar 2018 16:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto terkait permintaan penundaan pengumuman calon kepala daerah yang terindikasi terlibat korupsi menuai respon dari berbagai pihak....

Penegakan Hukum Terhadap Cakada Terkesan Diskriminatif

Rabu, 14 Mar 2018 06:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah...

KPK Dinilai tak Perlu Tunda Proses Hukum Cakada Bermasalah

Rabu, 14 Mar 2018 05:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, permintaan Menkopolhukam kepada KPK agar menunda proses hukum terhadap orang yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah sangatlah tidak perlu....

Pengumuman Cakada Bermasalah Ditunda, Ini Kata ICW

Rabu, 14 Mar 2018 04:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam Wiranto agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman calon kepala daerah (cakada) bermasalah dianggap berlawanan dengan upaya menjadikan pilkada sebagai...

KPU: Cakada Jadi Tersangka, Pilkada Tetap Jalan

Rabu, 14 Mar 2018 02:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Permintaan Menkopolhukham Wiranto agar KPK menunda penetapan tersangka kasus korupsi pada kalangan sejumlah calon kepala daerah menjelang pelaksanaan pilkada serentak, mengundang pertanyaan berbagai pihak. Seperti yang...

Dasar Hukum Pengumuman Cakada Bermasalah Dipertanyakan

Rabu, 14 Mar 2018 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda pengumuman calon kepala daerah yang dapat ditersangkakan. Hal tersebut, menurut pakar hukum pidana Universitas...

JK: Pengumuman Cakada Bermasalah Harus Disepakati

Rabu, 14 Mar 2018 00:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat dugaan kasus korupsi harus merupakan kesepakatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah dengan melibatkan...

Cakada Bermasalah, Pengamat: Penegakan Hukum Jangan Berhenti

Selasa, 13 Mar 2018 09:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengamat politik dan hukum memandang penegakan hukum olek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh ditunda oleh pihak manapun dan oleh alasan apapun, kecuali melalui upaya...

'Imbauan Wiranto Bertentangan dalam Pemberantasan Korupsi'

Selasa, 13 Mar 2018 07:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyarankan kepada KPK untuk mengabaikan imbauan Menkopolhukam Wiranto agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai...

Wiranto Minta KPK Tunda Umumkan Kepala Daerah Tersangka

Selasa, 13 Mar 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi....

Komite Pemantau: Langkah KPK Terlambat

Senin, 12 Mar 2018 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia melihat, langkah penyelidikan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keberadaan calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka korupsi memang terlambat. Direktur KOPEL...

KPK Umumkan Calon Kepala Daerah Bermasalah Minggu Ini

Senin, 12 Mar 2018 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, pihaknya akan mengumumkan siapa saja calon kepala daerah yang dapat ditersangkakan oleh KPK minggu ini. Karena itu, Agus...