Wednesday, 20 Rajab 1440 / 27 March 2019

Wednesday, 20 Rajab 1440 / 27 March 2019

INDEX BERITA

51 Lembaga Ikut Pantau Pemilu 2019

Tuesday, 26 Mar 2019 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyatakan sebanyak 51 lembaga ikut serta dalam memantau penyelenggaraan Pemilu 2019. Lembaga pemantau pemilu itu terdiri dari 49 lembaga...

Bawaslu Putuskan Mendes PDTT Terbukti Lakukan Pelanggaran

Tuesday, 26 Mar 2019 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Eko Putro Sandjojo, terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Pelanggaran yang ia lakukan, yakni...

Anggaran Pemilu Melonjak, KPU Tetap Lakukan Penghematan

Tuesday, 26 Mar 2019 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan telah melakukan banyak penghematan, meski anggaran pemilu tahun 2019 ini melonjak dibanding tahun 2014 lalu. Kepala Biro Perencanaan Data Komisi Pemilihan...

Anggaran Pemilu Naik 61 Persen, Sentuh Rp 25,59 Triliun

Tuesday, 26 Mar 2019 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 ini mengalami kenaikan hingga 61 persen dibanding anggaran pemilu pada 2014 lalu. Pemerintah mencatat, Pemilu 2019 menyedot anggaran hingga Rp...

BPN Tunggu Tindakan KPU Soal 17,5 Juta DPT Diduga Bermasalah

Tuesday, 26 Mar 2019 13:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menindaklanjuti temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait temuan daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah sebanyak 17,5 juta. Hal tersebut...

Bawaslu: Uang Transportasi Dilarang Saat Kampanye Terbuka

Tuesday, 26 Mar 2019 04:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pangawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menuturkan uang transportasi dilarang diberikan kepada simpatisan saat kampanye terbuka sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)....

Bawaslu Selidiki Penyebaran Kalender PKH Bergambar Capres

Monday, 25 Mar 2019 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  GARUT -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, akan menyelidiki laporan warga terkait penyebaran kalender Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat. Penyebaran kalender itu diduga...

Capres-Cawapres, Saatnya Adu Program dan Gagasan

Sunday, 24 Mar 2019 10:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta peserta Pemilihan Umum 2019 mengedepankan adu gagasan dan program. Hal tersebut terkait dengan dimulainya masa kampanye politik dan iklan kampanye...

Jelang Pilpres, Mendagri Ingatkan 'Racun Demokrasi'

Sunday, 24 Mar 2019 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkomitmen untuk melarang 'racun demokrasi'. Di antaranya,  seperti politik uang saat kampanye rapat terbuka yang...

Kubu Prabowo Bahas Strategi Kampanye Terbuka

Sunday, 24 Mar 2019 04:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, mengatakan, pimpinan teras partai koalisi Indonesia Adil Makmur berkumpul di kediaman Prabowo Subianto untuk membahas strategi menjelang kampanye terbuka....

Kampanye Terbuka, Bawaslu Imbau Peserta Pemilu Adu Gagasan

Saturday, 23 Mar 2019 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa kampanye politik dan iklan kampanye pemilu terbuka akan dimulai Ahad (24/3) hingga 13 April 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta para peserta Pemilu 2019,...

Kampanye Terbuka, Ini Pesan KPU-Bawaslu untuk Peserta Pemilu

Friday, 22 Mar 2019 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan sejumlah imbauan kepada peserta pemilu, masyarakat dan pihak keamanan menjelang masa kampanye terbuka selama 21 hari....

Bawaslu Selidiki Video Mobil TNI di Kampanye Prabowo

Friday, 22 Mar 2019 19:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki keberadaan mobil TNI pada saat kegiatan tim 02 Prabowo-Sandiaga Uno di Kota Bogor. Menurutnya, kejadian...

Enam Perkara Pidana Pemilu di Jateng Berkekuatan Hukum Tetap

Thursday, 21 Mar 2019 07:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Sedikitnya enam perkara pidana pemilu telah diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, telah ditingkatkan ke proses pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Keenam perkara pidana...

Sejumlah Menteri Jokowi yang Berurusan dengan Bawaslu

Thursday, 21 Mar 2019 06:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Selama masa kampanye Pilpres 2019 sejak September 2019 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu. Salah satu yang ditangani adalah soal dugaan...

Bawaslu Ingatkan Tiga Hal Soal Distribusi Surat Suara

Wednesday, 20 Mar 2019 22:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi surat suara menjelang hari H Pemilu 2019. Bawaslu juga mencatat...

Kemendes Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Eko Putro Sandjojo

Wednesday, 20 Mar 2019 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), Anwar Sanusi, mengklasifikasi soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Eko Putro Sandjojo. Menurutnya, Eko sudah mengajukan...

Sore Ini, Bawaslu Jadwalkan Pemeriksaan Mendes PDTT

Wednesday, 20 Mar 2019 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), Eko Putro, Sandjojo, pada Rabu (20/3) sore. Eko diperiksa terkait dugaan pelanggaran kampanye di...

Mendes Eko: Saya Siap Diperiksa Bawaslu

Wednesday, 20 Mar 2019 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengatakan akan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (20/3) sore. Eko juga siap...

KPU Akui Surat Suara Nyasar Juga Terjadi di Dalam Negeri

Wednesday, 20 Mar 2019 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa kejadian salah kirim surat suara juga terjadi di dalam negeri. Namun, kejadian itu terjadi di daerah yang berdekatan.

Komisioner KPU, Ilham...

KY-Bawaslu Sepakat Pantau dan Awasi Perkara Pemilu

Wednesday, 20 Mar 2019 07:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan serta...

Selain Guru Honorer, Bawaslu Rencana Rekrut PTPS dari Daerah

Tuesday, 19 Mar 2019 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain guru honorer, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berencana merekrut pengawas tempat pemilihan umum (PTPS), yang berasal dari luar wilayah TPS berada. Hal tersebut dilakukan guna mengatasi...

JPPR Sebut Alasan Bawaslu Kekurangan 55 Ribu PTPS

Tuesday, 19 Mar 2019 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menjelaskan alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kekurangan sekira 55 ribu pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Ia...

Bawaslu Kritisi Pelaksanaan Coklit oleh KPU

Tuesday, 19 Mar 2019 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) Rahmat Bagja merespons munculnya sejumlah temuan Warga Negara Asing (WNA) dalam daftar pemilih tetap (DPT) di berbagai daerah. Menurutnya, hal...

KPU: Kesalahan Pengiriman Surat Suara tidak Boleh Terulang

Tuesday, 19 Mar 2019 08:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, kesalahan pengiriman surat suara jangan sampai terulang. Kesalahan pengiriman surat suara berpotensi menimbulkan dugaan adanya kecurangan pemilu....

Pelanggaran Pemilu oleh ASN

Tuesday, 19 Mar 2019 00:05 WIB

...

Bawaslu Depok Temukan Ada Dua WNA Tercatat di DPT

Monday, 18 Mar 2019 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Bawaslu Kota Depok menemukan dua warga negara asing (WNA) tercatat di Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Kedua WNA itu berasal dari Amerika Serikat...

Guru Honorer Dibidik untuk Jadi PTPS

Monday, 18 Mar 2019 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih terus mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah kekurangan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Salah satu ide yang Bawaslu miliki, yakni...

In Picture: KPU dan Bawaslu Rapat dengan DPR Bahas Persiapan Pemilu

Monday, 18 Mar 2019 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU dan Bawaslu kembali gelar Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Pada RDP yang diikuti oleh KPU dan...

Bawaslu Himbau Kades Baru Jaga Netralitas

Saturday, 16 Mar 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga menghimbau agar para kepala desa (kades) yang baru dilantik, selalu menjaga netralitas. Terutama menjelang pelaksanaan pemilu 2019.

''Para kades...

Bawaslu Kembali Temukan Data Puluhan WNA Masuk DPT

Wednesday, 13 Mar 2019 16:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengatakan pihaknya menemukan kembali sejumlah data warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Ada 52...

BPN Pun Mengkritisi Putusan Bawaslu

Wednesday, 13 Mar 2019 08:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arif Satrio Nugroho, Ronggo Astungkoro

JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritisi putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan yang...

Bawaslu: 15 Camat di Makassar Tetap Melanggar Administrasi

Tuesday, 12 Mar 2019 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Laode Arumahi mengatakan 15 orang camat di Makassar tetap terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Sebelumnya, Bawaslu sudah memutuskan 15 orang tersebut...

BPN Kaget Atas Putusan Bawaslu di Kasus 15 Camat Makassar

Tuesday, 12 Mar 2019 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut penghentian kasus video 15 camat di Makassar yang mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf oleh Bawaslu tidak masuk akal....

TKN Minta Putusan Bawaslu Soal Camat Makassar Dihormati

Tuesday, 12 Mar 2019 13:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menanggapi keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menghentikan penyelidikan dugaan pelanggaran...

Bawaslu Nyatakan Istri Gubernur Sumbar tak Melanggar

Tuesday, 12 Mar 2019 11:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PAYAKUMBUH--Calon legislatif untuk DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sumbar II Nevi Zuairina dipastikan lolos dari jeratan Badan Pengawaz Pemilu Kabupaten 50 Kota. Nevi yang juga...

KPU Imbau Pengungsi Tolak Politik Uang Jelang Pemilu

Tuesday, 12 Mar 2019 06:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Sulteng, mengimbau para pengungsi bencana gempa dan tsunami agar tidak tergiur politik uang. Di mana, kemungkinan besar akan terjadi menjelang...

Bawaslu Temukan Delapan WNA Masuk DPT di Jawa Tengah

Monday, 11 Mar 2019 22:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah menemukan delapan nama warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. "Delapan WNA hasil...

Bawaslu Usut Tulisan 'Prabowo-Sandi' di SDN Kota Tasikmalaya

Monday, 11 Mar 2019 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Temuan running text bertuliskan Prabowo-Sandi di SDN Galunggung, Kota Tasikmalaya, terus didalami Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tasikmalaya. Ketua Bawaslu Kota Tasik Ijang Jamaludin mengatakan,...

Kubu Prabowo Laporkan 17 Juta DPT yang Dinilai tak Wajar

Monday, 11 Mar 2019 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,  beserta partai politik koalisi melaporkan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar untuk Pilpres 2019. Mereka juga telah bertemu...