Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

INDEX BERITA

GBHN Dihidupkan, Amandemen tak Boleh Kebablasan

Friday, 13 Dec 2013 23:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana untuk menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus bergulir. Selain harus menempuh amandemen UUD, diperlukan juga komitmen politik untuk menjalankannya."Harus ada komitmen politik yang jelas...

MPR Desak Megawati Ajukan Amendemen UUD '45

Wednesday, 11 Dec 2013 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari meminta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri mewujudkan usulan pengembalian status dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Caranya, dengan meminta...

PSP-UGM: Banyak Pasal UUD 1945 Tak Sesuai Pancasila

Sunday, 10 Nov 2013 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada atau PSP-UGM Sudjito mengatakan 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 inkonsisten dan tidak mengacu kepada Pancasila."Hasil amandemen keempat UUD...

Empat kali Amandemen UUD, Indonesia Jadi Negara Rusak

Saturday, 18 Feb 2012 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, negara Indonesia sudah rusak gara-gara amandemen UUD 1945 hingga empat kali. Dikatakannya, amandemen UUD 1945 menjadi sumber kerusakan paling parah...

Masih Ada Kelemahan di UUD 1945 Secara Akademik

Friday, 03 Feb 2012 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Secara akademik masih terdapat kelemahan dalam UUD 1945. Pakar hukum dan Tata negara Mahfud MD, di Jakarta, Jumat (3/2) mencontohkan Pasal 8 yang berbunyi, "Jika Presiden...

Mahfud MD: Amandemen Kelima UUD 1945, Pasal 37 Perlu Diubah

Friday, 03 Feb 2012 12:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD, sebagai akademisi, mengatakan bahwa jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin mengamandemen konstitusi, maka yang pertama kali diubah adalah Pasal 37...

Empat Amandemen UUD Dinilai Kental Syahwat Politik

Monday, 30 Jan 2012 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan pemerintah sebanyak empat kali itu dinilai keluar dari kebutuhan.Selain itu, menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, amandemen yang telah...

Sejumlah Tokoh Bahas Amandemen UUD 1945

Monday, 30 Jan 2012 08:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah tokoh akan berbicara mengenai usul amandemen UUD 1945 yang digagas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (30/1). 'Pekan Konstitusi' yang diselenggarakan Kelompok...

Mantan Wapres Dukung Perubahan UUD 1945

Tuesday, 13 Sep 2011 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mendukung dilakukannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, yang saat ini tengah diusahakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Amandemen harus dilakukan secara keseluruhan dan...

UUD 1945 Ingin Diubah Lagi, Masukkan Presiden Perseorangan dan Pemilu Lokal-Nasional

Tuesday, 14 Jun 2011 11:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD  mengusulkan amandemen kelima UUD 1945 atau konstitusi bagi penguatan penegakan demokrasi di Indonesia."Dalam amandemen kelima UUD 1945, DPD RI mengusulkan...

Perlu Amandemen UUD untuk Akomodasi Capres Independen

Wednesday, 03 Nov 2010 01:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Politisi dari Partai Golkar, Agun Gunanjar, menilai selama konstitusi belum diamandemen, maka kesempatan calon independen untuk maju ke pemilu presiden masih tertutup. Berdasarkan UUD 1945, calon presiden dan...

Yang Setuju SBY Jabat Tiga Periode Mayoritas Berpendidikan Rendah

Friday, 03 Sep 2010 03:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Indo Barometer baru-baru ini melakukan survei atas wacana perpanjangan periode masa jabatan presiden. Hasilnya, sebanyak 47, 2 persen responden tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga...

Hasil Survei: Mayoritas Publik Tidak Setuju SBY Jabat Tiga Periode

Friday, 03 Sep 2010 03:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indo Barometer baru-baru ini melakukan survei atas wacana perpanjangan periode masa jabatan presiden. Hasilnya, sebanyak 47, 2 persen responden tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden...

PAN Tolak Wacana Amandemen Konstitusi

Friday, 20 Aug 2010 02:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PAN menegaskan penolakannya terhadap wacana amandemen konstitusi yang dilontarkan juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo, mengatakan sebagai partai di garda...

Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden Ganggu Rencana Amandemen

Friday, 20 Aug 2010 02:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar hukum tata negara, Saldi Isra, menilai munculnya wacana penambahan masa jabatan presiden justru merusak rencana amandemen untuk hal penting lain. Terutama terkait kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...