REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral Adian, mengatakan, politik tanpa mahar yang dilakukan oleh Partai NasDem bagi para kader yang ingin maju dalam kontestasi pemilu,...

...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Berkarya Yohanes Marinus Kota menanggapi santai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama caleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar tidak merasa dirugikan dengan diumumkannya calon legislatif (caleg) eks napi korupsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun, Golkar menjadi partai dengan caleg eks koruptor...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dian Erika Nugraheni, Dian Fath Risalah

JAKARTA -- Dari 16 partai politik nasional peserta Pemilu 2019, hanya empat partai bebas dari calon anggota legislatif mantan narapidana...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang merupakan mantan narapidana korupsi. KPU mengatakan sebanyak 40 caleg berasal dari parpol, dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyambut baik diumumkannya daftat caleg mantan napi kasus korupsi, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, hal itu merupakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan hanya ada empat partai politik (parpol) yang bersih dari caleg eks koruptor. Sementara itu, 12 parpol lainnya menyumbang sebanyak...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Irvan Mawardi*

Perdebatan soal boleh tidaknya mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon legislatif dalam pemilu 2019 cukup mendominasi jagad politik hukum akhir-akhir ini. Dalam PKPU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengungkap ada tiga alasan mengapa calon legeslatif (caleg) mantan narapidana korupsi tetap dicalonkan oleh partai politik...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyayangkan potensi penambahan calon legislatif (caleg) koruptor dalam Daftar Caleg Tetap (DCT). Dia mengatakan, partai politik (parpol) seharusnya berpikir ulang untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan caleg mantan narapidana korupsi tidak mungkin diberi tanda di surat suara. Namun, KPU membuka peluang untuk mengumumkan status caleg...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan para mantan narapidana korupsi berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg jika tidak melengkapi berkas syarat pencalonan. KPU...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba sebaiknya...

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat suara terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Ia pun menyiratkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas dokumen putusan Mahkamah Agung (MA) terkait mantan koruptor menjadi calon legislatif. Pembahasan yang dimulai pada pagi hari ini difokuskan pada beberapa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak sependapat dengan usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana korupsi dalam surat suara. Menurutnya, penandaan bahwa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, ada 37 mantan narapidana yang sudah diloloskan menjadi bakal caleg berdasarkan putusan sengketa penetapan daftar calon sementara...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang membolehkan eks napi koruptor, napi bandar narkoba, dan napi kejahatan terhadap anak, menjadi calon legislatif (caleg). Menanggapi putusan tersebut,...

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) sudah mengetok palu bahwa mantan narapidana (napi) korupsi boleh menjadi caleg. Upaya KPU untuk mencegah masuknya bekas napi korupsi menjadi caleg pun terancam gagal.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membuka kemungkinan partainya memasukkan calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Pasca adanya putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan...

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) telah mengetuk palu pada pekan lalu bahwa mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan diri sebagai caleg. Hal tersebut membatalkan PKPU tentang Pendaftaran Caleg yang sebelumnya melarang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar...

REPUBLIKA.CO.ID,  Pada Jumat (14/9) kemarin, publik dikejutkan dengan pemberitaan bahwa Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Di hari yang sama, publik dikejutkan berita dari Nusa Tenggara...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berpacu dengan waktu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU (PKPU) sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Proses pendindaklanjutan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana meminta partai politik menjalankan komitmennya agar tidak mencoret calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Itu disampaikan Aditya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Anggota Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Wahidah Suaeb menilai masyarakat kecewa pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemohon uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018, Wa Ode Nurhayati meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bertindak sportif. Pasalnya Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan mengabulkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materil Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka eks napi koruptor, narkoba,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal napi korupsi mencerminkan bagaimana peradaban politik di Indonesia. Yang karenanya akan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan membolehkan eks nara pidana (napi) korupsi menjadi calon anggota legislatif. Bukan saja eks napi korupsi, namun napi bandar narkoba dan kejahatan seksual...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Advokasi Komite Pemantau Pemilu (Kopel) Indonesia, Anwar Razak, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan anggota legistlatif...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, ada potensi uji materi tentang aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg diputus sebelum 20 September 2018. Saat...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya memiliki pertimbangan dalam meloloskan puluhan mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal caleg dalam Pemilu 2019. Berdasarkan data dari...

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pro dan kontra mantan terpidana kasus koruptor terus bergulir. Bagi hakim agung periode 2000-2018, Artidjo Alkostar, mencalonkan diri sebagai calon legislatif bukan merupakan hak seorang koruptor.

Artidjo...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, pimpinan MA akan mempertimbangkan surat yang bakal dikirim oleh penyelenggara pemilu terkait penyegeraan putusan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, pihaknya tetap berpegang pada Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjuti perkara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Itu karena...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, mengatakan ada dua kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tripartit yang digelar dengan KPU dan Bawaslu pada Rabu (5/9) malam....

REPUBLIKA.CO.ID,  Mahkamah Agung (MA) diminta untuk memprioritaskan percepatan keputusan perkara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Hal tersebut bertujuan agar polemik larangan nyaleg untuk...