Minggu, 13 Muharram 1440 / 23 September 2018

Minggu, 13 Muharram 1440 / 23 September 2018

INDEX BERITA

Penambahan Caleg Koruptor Dinilai akan Rugikan Partai

Jumat, 21 Sep 2018 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyayangkan potensi penambahan calon legislatif (caleg) koruptor dalam Daftar Caleg Tetap (DCT). Dia mengatakan, partai politik (parpol) seharusnya berpikir ulang untuk...

KPU: Caleg Eks Koruptor Tak Mungkin Ditandai di Surat Suara

Kamis, 20 Sep 2018 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan caleg mantan narapidana korupsi tidak mungkin diberi tanda di surat suara. Namun, KPU membuka peluang untuk mengumumkan status caleg...

Tidak Lengkapi Berkas, Caleg Eks Koruptor Berpotensi Gugur

Kamis, 20 Sep 2018 00:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan para mantan narapidana korupsi berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg jika tidak melengkapi berkas syarat pencalonan. KPU...

Golkar Minta Penandaan Caleg Eks Koruptor tak Melawan UU

Rabu, 19 Sep 2018 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba sebaiknya...

Novel: Koruptor Itu tak akan Melakukan Korupsi Satu Kali

Rabu, 19 Sep 2018 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat suara terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Ia pun menyiratkan...

KPU: MA Bolehkan Eks Koruptor, Dua Eks Napi Lain tidak Boleh

Rabu, 19 Sep 2018 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas dokumen putusan Mahkamah Agung (MA) terkait mantan koruptor menjadi calon legislatif. Pembahasan yang dimulai pada pagi hari ini difokuskan pada beberapa...

Gerindra Nilai Penandaan Caleg Eks Koruptor Melanggar HAM

Rabu, 19 Sep 2018 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak sependapat dengan usulan untuk menandai calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana korupsi dalam surat suara. Menurutnya, penandaan bahwa...

Bawaslu Sebut 37 Eks Napi Harus Masuk DCT Pemilu 2019

Selasa, 18 Sep 2018 19:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, ada 37 mantan narapidana yang sudah diloloskan menjadi bakal caleg berdasarkan putusan sengketa penetapan daftar calon sementara...

Sempat Kecolongan, Nasdem Janji tak Daftarkan Eks Koruptor

Selasa, 18 Sep 2018 10:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang membolehkan eks napi koruptor, napi bandar narkoba, dan napi kejahatan terhadap anak, menjadi calon legislatif (caleg). Menanggapi putusan tersebut,...

Bagaimana Caranya Publik Tahu Ada Caleg Eks Koruptor?

Selasa, 18 Sep 2018 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) sudah mengetok palu bahwa mantan narapidana (napi) korupsi boleh menjadi caleg. Upaya KPU untuk mencegah masuknya bekas napi korupsi menjadi caleg pun terancam gagal.

Soal Putusan MA, Fadli Zon: Hak Orang tak Boleh Dihilangkan

Senin, 17 Sep 2018 12:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membuka kemungkinan partainya memasukkan calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Pasca adanya putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan...

Membaca Sikap Parpol atas Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor

Senin, 17 Sep 2018 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Mahkamah Agung (MA) telah mengetuk palu pada pekan lalu bahwa mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan diri sebagai caleg. Hal tersebut membatalkan PKPU tentang Pendaftaran Caleg yang sebelumnya melarang...

PKB: Publik Ingin Caleg tak Tersangkut Korupsi

Senin, 17 Sep 2018 10:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar...

Bayangkan, Koruptor Bantuan Gempa Terpilih Jadi Legislator

Senin, 17 Sep 2018 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Pada Jumat (14/9) kemarin, publik dikejutkan dengan pemberitaan bahwa Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Di hari yang sama, publik dikejutkan berita dari Nusa Tenggara...

Revisi PKPU Berpacu dengan Waktu

Minggu, 16 Sep 2018 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berpacu dengan waktu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU (PKPU) sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Proses pendindaklanjutan...

Parpol Diminta tak Bohong Coret Caleg Eks Napi Koruptor

Minggu, 16 Sep 2018 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana meminta partai politik menjalankan komitmennya agar tidak mencoret calon anggota legislatif yang berasal dari mantan narapidana korupsi. Itu disampaikan Aditya...

Eks Anggota Bawaslu Sebut Putusan MA Kecewakan Masyarakat

Minggu, 16 Sep 2018 17:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Anggota Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Wahidah Suaeb menilai masyarakat kecewa pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi...

Pemohon Minta KPU Sportif Atas Putusan MA

Minggu, 16 Sep 2018 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemohon uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018, Wa Ode Nurhayati meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bertindak sportif. Pasalnya Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan mengabulkan...

Soal Caleg Eks Koruptor, KPK: Biarkan Rakyat Memutuskan

Minggu, 16 Sep 2018 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materil Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka eks napi koruptor, narkoba,...

Soal Putusan MA, KPK Sindir Masa Depan Bangsa

Minggu, 16 Sep 2018 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal napi korupsi mencerminkan bagaimana peradaban politik di Indonesia. Yang karenanya akan...

Putusan MA Berlaku untuk Dua Bekas Pelaku Kejahatan Lainnya

Minggu, 16 Sep 2018 12:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan membolehkan eks nara pidana (napi) korupsi menjadi calon anggota legislatif. Bukan saja eks napi korupsi, namun napi bandar narkoba dan kejahatan seksual...

Mantan Caleg Koruptor Harus Mengumumkan Statusnya

Minggu, 16 Sep 2018 09:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Advokasi Komite Pemantau Pemilu (Kopel) Indonesia, Anwar Razak, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan anggota legistlatif...

Partai Jadi Kunci Ciptakan Parlemen Bersih

Sabtu, 15 Sep 2018 02:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai...

Uji Materi PKPU Caleg Mungkin Diputus Sebelum 20 September

Kamis, 13 Sep 2018 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, ada potensi uji materi tentang aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg diputus sebelum 20 September 2018. Saat...

Alasan Bawaslu Tetap Loloskan Eks Napi Koruptor Jadi Bacaleg

Selasa, 11 Sep 2018 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya memiliki pertimbangan dalam meloloskan puluhan mantan narapidana kasus korupsi menjadi bakal caleg dalam Pemilu 2019. Berdasarkan data dari...

‘Caleg Jadi Hak Koruptor Itu Salah Besar’

Jumat, 07 Sep 2018 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pro dan kontra mantan terpidana kasus koruptor terus bergulir. Bagi hakim agung periode 2000-2018, Artidjo Alkostar, mencalonkan diri sebagai calon legislatif bukan merupakan hak seorang koruptor.

Artidjo...

MA akan Pertimbangkan Surat Penyelenggara Pemilu dan Putusan

Kamis, 06 Sep 2018 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, pimpinan MA akan mempertimbangkan surat yang bakal dikirim oleh penyelenggara pemilu terkait penyegeraan putusan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan...

MA Tetap Berpegang Pada UU MK

Rabu, 05 Sep 2018 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, pihaknya tetap berpegang pada Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjuti perkara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Itu karena...

Penyelenggara Pemilu Minta MA Segera Putuskan Soal PKPU

Rabu, 05 Sep 2018 23:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, mengatakan ada dua kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tripartit yang digelar dengan KPU dan Bawaslu pada Rabu (5/9) malam....

Putusan MA Adalah Kunci

Rabu, 05 Sep 2018 10:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Mahkamah Agung (MA) diminta untuk memprioritaskan percepatan keputusan perkara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Hal tersebut bertujuan agar polemik larangan nyaleg untuk...

Agung Laksono Minta Golkar tak Masukkan Caleg Bekas Koruptor

Rabu, 05 Sep 2018 03:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Dewan Pimpinan Partai Golkar tetap konsisten dengan tidak memasukkan calon anggota legislatif yang berstatus mantan narapidana korupsi. Hal itu disampaikan...

KPU: Putusan Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Harus Ditunda

Selasa, 04 Sep 2018 21:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan semua putusan Bawaslu yang meloloskan mantan narapidana korupsi menjadi bakal caleg harus ditunda. Ilham membenarkan saat ini sudah ada 12...

KPU Tetap Mengacu pada PKPU

Selasa, 04 Sep 2018 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman merasa jalan keluar dari polemik yang berkembang saat ini terkait Peraturan KPU (PKPU) adalah putusan Mahkamah Agung (MA). Selama...

Bawaslu Jelaskan Status 17 Bakal Caleg Eks Koruptor

Selasa, 04 Sep 2018 19:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan rekapitulasi data para mantan narapidana korupsi dari 12 provinsi. Sebanyak 17 mantan narapidana korupsi itu tercatat mendaftar sebagai bakal caleg...

MK: MA tak Perlu Tunggu Putusan MK

Selasa, 04 Sep 2018 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Mahkamah Agung (MA) tak perlu menunggu putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) untuk menangani gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)....

Wiranto Minta MA Prioritaskan Perkara PKPU

Selasa, 04 Sep 2018 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) diminta untuk memprioritaskan percepatan keputusan perkara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan...

Nasdem Tegaskan Abdul Salam Bacaleg Bukan Eks Koruptor

Senin, 03 Sep 2018 23:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, memberikan klarifikasi atas status bakal caleg Abdul Salam dari Kota Palopo yang sebelumnya disebut sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Nasdem menegaskan...

Eks Napi Korupsi Bersyukur Diloloskan Jadi Bakal Caleg

Senin, 03 Sep 2018 22:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M Taufik memuji keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan dirinya sebagai bakal calon legislatif (bacaleg)...

Polemik KPU-Bawaslu Dorong Ketidakpastian Hukum

Senin, 03 Sep 2018 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, mengatakan polemik antara KPU dan Bawaslu terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg akan mengurangi kepercayataan publik terhadap...

DPR Minta MA Putuskan Gugatan Larangan Caleg Eks Koruptor

Senin, 03 Sep 2018 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengatakan Mahkamah Agung (MA) sebaiknya segera mengeluarkan putusan soal uji materi aturan yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon...