REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menggandeng perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia untuk pengembangan pemasaran para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan tahun ini ada 45 pelaku UMKM yang difasilitasi jaringan PT Telkom dalam pemasaran produk mereka ke pasaran lewat jaringan internet.
Menurut dia, puluhan pelaku UMKM itu telah resmi masuk sebagai binaan PT Telkom setelah Rahmat bersama jajaran terkait menandatangani perjanjian kerja sama itu dengan PT Telkom di ruang rapat Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan. Hadir dalam perjanjian itu Kepala Dinas UMKM Kota Bekasi Karto dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi Titi Masrifahati. Kerja sama itu berisi tentang kegiatan pendanaan UMKM pada rangkaian acara penyaluran mitra binaan Telkom Bekasi.
"Dari 45 pelaku UMKM, ada beberapa di antaranya berasal dari Kabupaten Bekasi. PT Telkom tetap merangkul para 'home industri' untuk mengembangkan program binaan tersebut," katanya, Kamis (5/10).
Dalam sambutannya, Rahmat memberikan arahan kepada PT Telkom bahwa dana pembinaan yang dapat dikelola untuk program binaan UMKM berasal dari Dinas UMKM Kota Bekasi dan telah tersimpan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot total Rp 17 miliar.
"Dana itu untuk para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal pertamanya, hal tersebut akan menjadi acuan untuk usaha dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan khususnya di Kota Bekasi," katanya.
Dikatakan Rahmat, Kota Bekasi memiliki siklus perputaran transaksi UMKM hingga Rp 75 triliun sejak 1996. "Saya tidak sangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setelah Kota Bekasi berdiri sendiri kini di Jawa Barat terbesar kedua di bawah Kota Bandung, hanya saja Kota Bekasi belum memiliki Universitas Negeri, kendala di situ," katanya.
Pada BPRS Patriot, kata dia, terdapat dana pinjaman untuk para pelaku UMKM maksimal Rp 200 juta untuk modal awal yang tidak ada bunga per bulannya. Akan tetapi, kata dia, ada biaya administrasi sekitar 4 persen dalam laporannya.
Rahmat mengimbau para pelaku UMKM harus komitmen menjalankan sesuai dengan kesepakatan, jangan sampai berhenti di tengah jalan.
"Karena mengenai dana usaha yang telah dipinjamkan ke pemilik usaha terdapat amanah yang besar dalam tanggung jawabnya dan semoga dapat sesuai harapan dalam menjalankan usaha," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
