REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE-- Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar, menilai Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Utara telah mengabaikan situs sejarah "Samudera Pasai" yang merupakan bukti masuknya agama Islam pertama di Tanah Air.
"Saya sedih dan menyesalkan atas ketidakpedulian Pemkab Aceh Utara terhadap situs sejarah ini, padahal jika dikelola dengan baik, situs tersebut membuat Aceh bangga di mata dunia," katanya pada seminar dan diskusi nasional Kebudayaan Islam Pasai di Lhokseumawe, Selasa.
Menurut Raihan, ketidakpedulian itu, menunjukan bahwa pemerintah belum sadar terhadap nilai cagar budaya. Sementara daerah lain, mereka memberikan perhatian serius terhadap situs sejarah dan budayanya, sehingga selalu terdengar di mata dunia internasional.
Ia menambahkan, disahkannya UU No.11/2010 tentang cagar budaya, pemerintah daerah diminta segera meregistrasi situs sejarah dan budaya secara keseluruhan.
"Kita berharap situs Samudra Pasai tembus ke dalam situs nasional, sehingga peluang mengajak berbagai pemangku kepentingan dan peneliti dari seluruh penjuru dunia dapat mengkaji lebih dalam, terbuka lebar," katanya.
Pada kesempatan itu, Raihan mengingatkan jangan sampai Aceh terus menerus menerima begitu saja upaya pembusukan pihak luar yang mengatakan Aceh daerah tidak aman.
"Mengapa kita selalu 'dizalimi' secara terus menerus tanpa perlawanan. Maka perlu kita angkat situs seperti Samudra Pasai ini, sehingga kita mengabarkan ke pihak luar bahwa seperti inilah Aceh tempo dulu. Mari kita rangsang generasi sekarang untuk membangkitkan kembali peradaban yang baik ini dengan membangun karakter budaya generasi kita," katanya.
Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dan nama Pulau Sumatra diperkirakan diambil dari nama Samudra Pasai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
