Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Menanti Keberpihakan Pemerintah Terhadap Musik Indie

Rabu 03 Aug 2016 06:14 WIB

Red: M.Iqbal

Festival musik jazz skala internasional, Musi Jazz Sriwijaya Festival 2015, yang pertamakali diselenggarakan di Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang, Selasa (10/3) malam.  (Republika/Maspriel Aries)

Festival musik jazz skala internasional, Musi Jazz Sriwijaya Festival 2015, yang pertamakali diselenggarakan di Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang, Selasa (10/3) malam. (Republika/Maspriel Aries)

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh Muhammad Iqbal/Wartawan Republika

Pengalaman tampil di berbagai panggung di sejumlah negara seperti Estonia maupun Finlandia membuat personel The Trees and The Wild (TTATW) memiliki pandangan tersendiri terkait pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap musik indie. Ujung tombak sekaligus vokalis dan gitaris TTATW Remedy Waloni mengatakan, infrastruktur pendukung berupa tempat konser teramat krusial bagi para musisi.

"Di kita mayoritas konser itu di lapangan olahraga yang notabene gak layak. Sementara selama ini pengalaman kita main di concert hall yang memang dikhususkan untuk musik," katanya saat ditemui Republika di bilangan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Remedy menyadari untuk membangun concert hall di Indonesia tidak mudah. "Ini kayak ayam dan telur," ujarnya.

Mengapa demikian? Sebab, Remedy meragukan konsistensi band yang akan tampil mengisi arena tersebut. Sebagai contoh saat di Finlandia, lokasi TTATW manggung, sehari sebelumnya diisi oleh band alternatif rock Swans.

"Ada band yang lewat, yang mau booking banyak. Sekarang di Indonesia banyak band. Tapi, bagaimana bisa karena ada kendala geografis. Sehingga perputarannya mandek," kata Remedy menjelaskan. Selain itu, lanjut Remedy, belum menjadi budaya bagi masyarakat mengeluarkan uang untuk menonton pertunjukkan musik di concert hall.

Oleh karena itu, sudah seyogianya pemerintah memiliki satu tempat khusus yang digunakan untuk pementasan teater, musik hingga tari. "Itu ditumbuhkan. Setidaknya ada program yang dukung itu. Setahu saya belum ada," ujar Remedy.

Selain itu, Remedy juga berharap pembajakan karya musik terus diberantas. Usaha ini tentu harus melibatkan semua pemangku kepentingan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah hak cipta. Secara pribadi, Remedy mengaku pengetahuannya terhadap pengurusan hak cipta masih abu-abu.

Apalagi selaku pemilik perusahaan rekaman yang memproduksi hasil karya TTATW, hal ini penting. "Harus daftar ke mana saya kurang tahu," katanya.

Andra menambahkan, dukungan pemerintah di luar negeri terhadap musik indie teramat besar. Ambil contoh, saat manggung di Finlandia, promotor acara beroleh dukungan penuh dari pemerintah.

"Setiap minggu ada live show. Ada yang gratis atau harganya terjangkau," kata Andra. Dukungan pemerintah pula yang membuat promotor bisa mengundang berbagai band dari berbagai negara termasuk TTATW dari Indonesia.

Andra berharap dukungan pemerintah dari sisi regulasi harus diperkuat. Harapannya, hak cipta dihormati.

Royalti harus dibayar. "Baru roda industri ini bergerak," ujar Andra.

Langkah pemerintah

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membentuk badan khusus untuk menangani ekonomi kreatif. Namanya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang dikepalai Triawan Munaf.

Tujuannya adalah menghadirkan negara dalam mendukung kinerja ekonomi kreatif. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2010-2013, ekonomi kreatif rata-rata menyumbang 7,8 persen terhadap PDB Indonesia.

Sementara nilai tambahnya mencapai Rp 641,8 triliun per 2013. Masih pada tahun yang sama, jumlah industri kreatif tercatat 5,4 juta usaha dengan serapan angkatan kerja 11,8 juta orang.

Jika diperinci, musik mengalami pertumbuhan jumlah usaha sebesar 2,4 persen. Jumlah ini lebih tinggi di atas rata-rata pertumbuhan jumlah usaha nasional sebesar 0,9 persen.

Kepada Republika, Triawan mengakui besarnya potensi musik, tak terkecuali musik indie, terhadap perekonomian nasional. Namun, potensinya masih jauh dari ideal.

"Pertumbuhannya masih organik atau autopilot. Ini karena ketiadaan ekosistem sehingga rentan terhadap eksternal," ujarnya. Menurut Triawan, pemerintah memang perlu mendukung perkembangan musik indie.

Namun, untuk berinvestasi, pemerintah terganjal regulasi. "Pemerintah belum bisa ikut investasi. Sebab pemerintah tidak boleh rugi," katanya.

Namun demikian, Triawan menyebut pemerintah telah dan akan terus memberikan dukungan dalam bentuk lain. Semisal pendanaan langsung kepada usaha rintisan, tak terkecuali pemusik indie, untuk mendukung karya mereka.

Konsep ini mencontoh Thailand yang menggelontorkan sekitar Rp 7 triliun untuk mendongkrak usaha rintisan. "Itu yang sedang kita perjuangkan. Saya pun sudah bicara dengan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Dia paham pentingnya ekonomi kreatif. Diharapkan ada dukungan sedikit demi sedikit," ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA