Dengan mengalirnya pasukan Belanda yang membonceng tentara Inggirs, Indonesia mulai mengambil sikap simbolis yang lebih militan. Pada 1 Januari 1946 Kementerian Keamanan diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Dengan perubahan nama ini Kementerian Pertahanan dapat tanggungjawab yang lebih luas.

Dalam waktu yang bersamaan TKR diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tapi nama ini pun belum memuaskan. Sehingga pada tanggal 24 Januari 1946 TKR diubah lagi namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dibentuk pula sebuah Panitia Besar untuk Reorganisasi Tentara dengan Letjen Oerip Soemarhardjo sebagai ketuanya. Tugas panitia ini untuk meningkatkan efisiensi tentara. 

Pada 17 Mei 1946 panita ini menyampaikan hasil kerja kepada Kabinet. Mereka merekomendasikan suatu reorganisasi dari Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara. Berdasarkan reorganisasi itu Kementerian Pertahanan akan memperoleh kedudukan yang cukup kuat dengan mendapatkan fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh Markas Besar Tentara. 

Rapat yang kedua diadakan pada tanggal 23 Mei. Rapat ini dihadiri oelh para perwira Markas Besar dan semua panglima divisi dan resimen. Rapat tersebut menyambut baik rekomendasi dan pengakatan kembali Oerip sebagai Kepala Staf Markas Besar Tentara. 

Hasil yang dicapai dari rapat tersebut enambelas divisi yang ada diciutkan menjadi sepuluh. Jumlah resimennya juga dikurangi dan dikelompokan kembali ke dalam brigade-brigade. Tiap divisi dan brigade diberi nomor dan nama yang berkaitan dengan sejarah prakolonial serta mitologi Indonesia. Sejak saat itu para panglima serta kepala stafnya dipilih oleh sidang perwira senior. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika