REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai para calon wakil presiden atau cawapres harus memperjelas dukungan keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) pertanian dalam debat cawapres yang dijadwalkan pada 22 Desember besok.
Menurut Eko, dokumen-dokumen dari capres-cawapres menitikberatkan pada sektor pertanian. Namun, ia menekankan perlunya perhatian khusus terkait distribusi kredit di sektor tersebut.
"Para capres-cawapres ini semuanya mengunggulkan bagaimana mereka akan memberikan kebijakan di sektor pertanian. Nah saya mau highlight kontribusi sektor UMKM khususnya pertanian itu yang terbesar di Indonesia dalam segi keuangan," ujar Eko dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Eko menyampaikan bahwa dukungan keuangan, terutama dari segi pembiayaan, masih jauh lebih besar untuk sektor perdagangan, terutama pedagang besar dan eceran. Ia pun menyampaikan keprihatinannya terkait ketidakseimbangan tersebut dan mengharapkan adanya langkah-langkah konkret untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik.
Eko menyoroti urgensi memberikan dukungan keuangan yang lebih dominan kepada UMKM pertanian, yang dianggapnya masih terpinggirkan dan minim dukungan keuangan dari sisi keuangan.
"Dalam konteks keuangan, harus ada keseimbangan yang lebih baik. UMKM yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi harus mendapat dukungan finansial yang lebih dominan," kata Eko.
Ia mengatakan bahwa jika isu tersebut tidak diatasi, UMKM pertanian hanya akan menjadi sorotan sesaat pada saat pemilu, namun setelahnya kembali terabaikan.
Eko menambahkan, hampir setengah dari total kredit UMKM mengalir ke sektor perdagangan, bukan ke sektor pertanian. Menurutnya, hal itu tidak akan memberikan efek yang kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi, khususnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM pertanian.
Lebih lanjut Eko berharap dalam debat nanti para cawapres menjelaskan dengan detil keberpihakan mereka terhadap UMKM, terutama dalam aspek keuangan.
"Rasionalitas dibutuhkan, bukan hanya janji-janji target tinggi yang mungkin sulit dicapai. Kita butuh langkah-langkah yang lebih realistis untuk dieksekusi oleh birokrasi ke depan," ujar Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
