REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah gejolak perekonomian dunia, ekonomi Indonesia mampu bertahan dengan didukung inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang baik, serta daya beli masyarakat yang terjaga. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Agustus 2023 pun tetap tumbuh positif.
"Aktivitas ekonomi domestik terus terjaga, tetapi dampak perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik perlu terus diwaspadai. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, melindungi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut dirasakan oleh masyarakat melalui belanja prioritas dan perlindungan sosial oleh pemerintah, seperti belanja kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pembayaran manfaat pensiun, subsidi energi dan nonenergi, dan program Kartu Prakerja," ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, pada Senin (25/9/2023).
Dalam APBN, Bea Cukai turut berkontribusi melalui pendapatan negara berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sampai dengan Agustus 2023, penerimaan kepabeanan dan cukai masih menunjukkan kinerja yang terjaga baik, sebesar Rp 171,57 triliun, meskipun terdapat penurunan 16,8 persen (yoy).
"Penurunan ini disebabkan oleh melambatnya penerimaan bea keluar dan cukai. Bea keluar terkumpul Rp 6,84 triliun, atau turun 80,27 persen (yoy) karena penurunan harga CPO, kebijkan flush out 2022, dan volume ekspor mineral. Adapun cukai terkumpul sebesar Rp 131,81 triliun, atau turun 5,58 persen (yoy) karena penurunan produksi rokok golongan I yang menyebabkan penurunan penerimaan hasil tembakau. Sementara itu, penerimaan bea masuk tetap positif, yaitu sebesar Rp 32,92 triliun, atau naik 3,01 persen (yoy), yang didukung kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs dolar AS volume ekspor mineral," perincinya.
Selain berkontribusi dalam mengumpulkan penerimaan negara, Bea Cukai terus berupaya mendukung investasi dan UMKM. Pemerintah, melalui Bea Cukai, hingga Agustus 2023 telah memberikan insentif kepabeanan sejumlah Rp 20.130 miliar dan fasilitas penanaman modal Rp 4,770 miliar. Untuk pemberdayaan UMKM sendiri, instansi ini tengah membina 3.941 UMKM, dengan 810 di antaranya telah berhasil melaksanakan ekspor.
"Tumbuh positifnya APBN ini tak lepas dari kontribusi masyarakat yang kian sadar dan paham akan pentingnya menjaga APBN serta pengelolaan APBN yang akuntabel. Diharapkan, dukungan masyarakat untuk mendukung kinerja APBN yang baik di 2023 akan terus mengalir, agar APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi," kata Encep.
