REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK–Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Supriyatna mengakui minimnya jumlah sekolah negeri untuk jenjang menengah pertama (SMP) di Depok. Menurutnya, hal itu terjadi karena minat siswa kepada fasilitas pendidikan tersebut tidak banyak.
Sebaliknya, jumlah sekolah swasta yang jauh lebih banyak terjadi karena besarnya minat siswa ke sekolah swasta. "Banyak sekolah swasta tumbuh ya karena ada pasarnya. Kalau nggak ada pasarnya, apalagi itu biayanya mahal, mereka juga akan tutup dengan sendirinya," tutur Ade Supriyatna kepada Republika.co.id, Rabu (7/6/2023).
Menurutnya, sekolah negeri tidak banyak diminati siswa, hingga ada sekolah yang harus dimerger karena kekurangan murid. "Fenomena menarik lain, banyak SD Negeri yang dimerger karena kekurangan murid dan lokalnya dimanfaatkan untuk SMP Negeri," katanya.
Dia menyebut, lebih menjamurnya sekolah swasta terutama sekolah-sekolah Islam Terpadu (IT) di Depok dikatakannya karena memang banyak warga Depok yang beragama Islam. Bukan karena rendahnya komitmen wali kota terkait pendidikan, seperti yang dikatakan anggota DPRD Depok Fraksi PDIP Ikravany Hilman.
"Karena Depok banyak penduduk muslim, maka yang tumbuh ya sekolah Islam terpadu. Sesimpel itu aja," kata dia.
Ade juga menjelaskan, keberadaan sekolah swasta memiliki peran penting sejak sebelum negara ini berdiri. Meski begitu, Pemkot Depok diklaimnya terus berupaya menambah sekolah negeri di wilayahnya.
"Sebelum negara Indonesia berdiri, peran pendidikan sudah dilakukan oleh swasta. Makanya dalam sistem pendidikan nasional, peran swasta dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional juga sangat penting. Pemkot Depok terus menambah SMP Negeri setiap tahunnya, dengan pengadaan lahan maupun pembangunan unit sekolah baru,"ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menyoroti masalah minimnya jumlah SMP negeri di Depok yang membuat banyak siswa lulusan SD tidak terserap di sekolah negeri. Padahal fasilitas ini merupakan dambaan banyak siswa terutama pelajar dari keluarga tidak mampu.
Dia kemudian membandingkan dengan perkembangan jumlah SMP swasta di Depok yang terus tumbuh pesat. Jumlahnya bisa tiga hingga empat kali lipat dari sekolah negeri yang dibangun Pemkot dalam kurun waktu yang sama.
"Kalau tahun 2005 sampai 2020 penambahan SMP negeri itu hanya sembilan, sehingga jadi 26. Maka bisa dibandingkan dengan SMP Islam Terpadu (IT), dengan jangka waktu yang hampir sama, SMP Islam terpadu itu 25," jelas Ikravany Hilman kepada Republika.co.id, Senin (5/6/2023).
Dia kemudian mempertanyakan menjamurnya sekolah Islam terpadu di Depok yang banyak dibangun oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wali kota disebutnya harus menjelaskan mengapa pembangunan SMP swasta banyak dilakukan tapi untuk SMP negeri justru sedikit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
