REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menyebut kurangnya komitmen Pemkot Depok terkait isu pendidikan, menyebabkan masalah kekurangan sekolah negeri untuk tingkat menengah pertama (SMP) belum juga terselesaikan. Sehingga selama bertahun-tahun lamanya, puluhan ribu siswa belum banyak tertampung SMP negeri di Depok.
"Selama 20 tahun ini, kepemimpinan di Kota Depok komitmennya kurang kuat untuk memihak warga negara dalam sektor pendidikan. Bukan berarti saya anti-sekolah swasta, tidak, tetapi yang pertama-tama dan utama adalah membangun sekolah-sekolah negeri, karena itulah sekolah yang dari mulai fondasi sampai lantai sampai gurunya dibiayai negara. Sehingga warga negara dapat mengakses pendidikan," jelas Ikravany, Senin (5/6/2023).
Ikravany mengaku telah mencermati masalah ini sejak lama dan melihat upaya Pemkot untuk menambah sekolah negeri masih belum maksimal. Pemkot juga terus beralasan dengan alasan sulitnya mencari lahan di Depok.
Dia kemudian membandingkan Depok dengan Kota Bekasi yang hanya berbeda satu kecaman tapi memiliki jumlah SMP negeri yang jauh lebih banyak. Kota Bekasi memiliki 56 SMP negeri dari 12 kecamatan, sementara Kota Depok memiliki 33 SMP negeri dari 11 kecamatan.
"Saya kasih bandingan dengan Bekasi yang 12 kecamatan. Hanya beda satu kecamatan sama Depok, mereka punya 56 SMP negeri. Cuma beda satu kecamatan tapi jauh bedanya. Karena sejak tahun 2005 sampai 2020, hanya dibangun 9 SMP negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengakui sekolah negeri untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di wilayahnya masih minim. SMP negeri yang hanya berjumlah 33, disebut tidak mampu banyak menampung ribuan siswa dari 214 sekolah dasar (SD) negeri.
"SMP itu sampai saat ini memang masih kurang banyak, dari sisi jumlah rombel, jumlah sekolah. Karena SD saja itu, 214 itu yang Negeri, belum swasta. Kebayang kan 400-an sekolah (SD) sementara jumlah sekolah SMP negeri yang ada itu hanya 33," jelas Kabid Pembinaan SMP Disdik Kota Depok, Joko Soetrisno di kantornya, Senin (5/6/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
