REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang plafon utang negara, Sabtu (3/6/2023) waktu setempat. Hal ini bertujuan untuk mencegah gagal bayar utang pemerintah federal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Seperti dilansir AP, Ahad (4/6/2023), drama selama berbulan-bulan yang menggelisahkan pasar keuangan di dalam dan luar negeri berakhir sudah. Gedung Putih merilis gambar presiden menandatangani undang-undang di Resolute Desk.

Departemen Keuangan telah memperingatkan bahwa negara itu akan mulai kekurangan uang tunai yang akan mengirimkan gelombang kejutan melalui AS dan ekonomi global. 

Dalam pernyataan singkat, Biden berterima kasih kepada para pemimpin kongres dari Partai Demokrat dan Republik atas kemitraan mereka, sebuah pesan ramah yang kontras dengan dendam yang awalnya menjadi ciri perdebatan utang. "Tidak peduli seberapa keras politik kita, kita perlu melihat masing-masing bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama orang Amerika," kata Biden dalam pesan video yang dirilis setelah penandatanganan. 

Dia mengatakan penting berhenti berteriak, menurunkan suhu, dan bekerja sama untuk mengejar kemajuan, mengamankan kemakmuran, dan menepati janji Amerika untuk semua orang.

Kebuntuan dimulai ketika Partai Republik menolak menaikkan batas pinjaman negara kecuali Demokrat setuju untuk memotong pengeluaran. Akhirnya, Gedung Putih memulai negosiasi intensif selama berminggu-minggu dengan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk mencapai kesepakatan. Menaikkan batas utang negara, sekarang menjadi 31,4 triliun dolar AS, akan memastikan bahwa pemerintah dapat meminjam untuk membayar utang yang telah timbul.

Kesepakatan terakhir, yang disahkan oleh DPR menangguhkan batas utang hingga 2025, setelah pemilihan presiden berikutnya dan membatasi pengeluaran pemerintah. Hal ini memberikan target anggaran anggota parlemen dua tahun ke depan dengan harapan menjamin stabilitas fiskal saat musim politik memanas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika