Kamis 01 Jun 2023 17:12 WIB

Efektivitas Insentif Kendaraan Listrik Tuai Sorotan

Harus ada tolok ukur yang jelas dalam kebijakan insentif bagi kendaraan listrik.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Bus listrik. Pengamat mengatakan harus ada tolok ukur yang jelas dalam kebijakan insentif bagi kendaraan listrik.
Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Bus listrik. Pengamat mengatakan harus ada tolok ukur yang jelas dalam kebijakan insentif bagi kendaraan listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyoroti efektivitas kebijakan insentif untuk kendaraan listrik. Faisal mengatakan harus ada tolok ukur yang jelas dalam kebijakan insentif bagi kendaraan listrik. 

"Kalau tujuannya untuk peralihan ke energi bersih, pilihan antara transportasi listrik untuk pribadi atau transportasi umum, itu dulu yang penting," ujar Faisal saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Baca Juga

Faisal menyampaikan transportasi umum jelas memiliki dampak besar dalam menekan penggunaan kendaraan pribadi. Faisal menyebut peningkatan penggunaan transportasi umum juga memiliki manfaat besar dalam menurunkan emisi karbon.

Faisal menilai insentif untuk pembelian kendaraan listrik justru kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk menekan emisi karbon. Pasalnya, Faisal tak yakin jika masyarakat menjadikan kendaraan listrik sebagai transportasi utama. 

"Kenyataannya kan yang beli sangat terbatas pada kalangan atas dan tidak betul-betul akan beralih ke kendaraan listrik," ucap Faisal.

Faisal mendorong pemerintah melakukan kajian secara cermat agar bantuan dalam bentuk insentif dapat benar-benar tepat sasaran. Menurut Faisal, insentif kendaraan listrik tidak lantas menjadikan konsumsi kendaraan berbasis BBM akan berkurang. 

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati juga pernah mengungkapkan hal serupa. Anis menyampaikan insentif kendaraan listrik akan mencederai perasaan masyarakat. 

"Sekarang ini, bukan insentif mobil listrik yang dibutuhkan rakyat. Jadi kalau insentif diberikan kepada sesuatu yang tidak punya dampak ekonomi langsung kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira hal itu patut untuk ditinjau ulang," ujar Anis.

Anis memandang kurang tepat membandingkan intensif untuk mobil listrik dengan negara lain karena kondisinya berbeda. Anis menilai sebaiknya keputusan memberikan insentif  tidak hanya melihat dari sisi suplai, melainkan juga permintaan.

"Nampaknya hal ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama sehingga insentif yang diberikan untuk kendaraan listrik betul-betul tepat sasaran dan tidak sia-sia," kata Anis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement