REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Pertanian menggandeng tiga kementerian yaitu Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S Maringka saat Rapat Koordinasi Bidang Pengawasan (Rakorwas) Ketahanan Pangan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/5/2023), mengatakan, komitmen pemerintahan hingga ke tingkat desa sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim.
"Tantangan ketahanan pangan ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal, dihadapkan pula dengan ancaman kekeringan dan El Nino, yang mesti dihadapi secara bersama sama untuk mengantisipasi permasalahan tersebut," ungkapnya.
Menurutnya, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) serta para kepala daerah dibutuhkan pada kondisi saat ini. Rakorwas diawali dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dan membangun komitmen serta bekerja sama dalam menyukseskan program ketahanan pangan.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus melakukan upaya khusus membangun sinergisitas dengan APH, dalam upaya mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas, dan program superprioritas. Salah satunya, mengantisipasi perubahan iklim yang memerlukan kekompakan semua pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan segala sumber daya, termasuk optimalisasi perangkat desa guna berperan serta menyukseskan ketahanan pangan nasional.
Komitmen para kepala daerah untuk turut serta berkontribusi nyata dalam program ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting, antara lain melalui penerbitan perda LP2B guna perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
