REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Korea Selatan (Korsel) mengintensifkan upaya diplomatik untuk memperoleh kursi di Dewan Keamanan (DK) PBB. Korsel punya sisa waktu hanya 10 hari sebelum pemungutan suara dilakukan.
Korsel, yang terakhir duduk di dewan pada 2013-2014, ingin kembali ke dewan itu untuk periode 2024-2025. Rencananya PBB akan melakukan pemungutan suara untuk pencalonan anggotanya tersebut pada 6 Juni.
Jika terpilih, itu akan menandai ketiga kalinya bagi Korsel menjadi salah satu dari 10 anggota tidak tetap DK PBB. Sebelumnya, Korsel menduduki kursi itu selama periode 1996-1997.
Korsel berharap kembali ke dewan itu karena berupaya memperluas perannya dalam kegiatan PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional. Kembalinya Korsel ke dewan tersebut juga akan membantu mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea, kata beberapa pejabat.
Korea Utara (Korut), yang menunjukkan sedikit tanda-tanda untuk berdialog, telah meningkatkan pengembangan program nuklir dan rudal mereka.
Pada akhir Maret, Pemimpin Korut Kim Jong-un memerintahkan perluasan produksi bahan nuklir tingkat senjata untuk peningkatan persenjataannya sebesar-besarnya.
Duta Besar Korsel untuk PBB Hwang Joon-kook mengatakan kepada Kantor Berita Yonhap dalam sebuah wawancara bahwa Seoul akan "mendapatkan pijakan" untuk memainkan peran utamanya dalam urusan global jika mereka memenangkan kursi di dewan tersebut.
"Dewan Keamanan adalah organisasi paling representatif yang bertanggung jawab mewujudkan negara pusat global, negara kontributor global dan negara global yang bertanggung jawab," kata Hwang.
"Jika Korsel kembali ke dewan tersebut, itu akan menjadi kesempatan memperluas cakrawala diplomatik kami," ujar Hwang.
Hwang mengatakan, Korsel kemungkinan akan memenangkan kursi di dewan tersebut karena mereka adalah satu-satunya negara kandidat di Asia.
Anggota tidak tetap saat ini meliputi: Albania, Brasil, Gabon, Ghana, dan Uni Emirat Arab (UEA)--lima negara yang baru terpilih pekan lalu--serta India, Irlandia, Kenya, Meksiko, dan Norwegia.
Dewan tersebut mengganti setengah dari anggota tidak tetapnya setiap masa jabatan dua tahun.
Untuk memenangkan kursi tidak tetap, sebuah negara perlu mengamankan sedikitnya dua pertiga suara dari negara-negara yang menghadiri majelis umum, yaitu dari sebanyak 193 negara anggota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
