REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, kutipan data BPS yang disampaikan Anies Baswedan tidak ada yang salah. Ia menegaskan, data yang terjadi dari BPS memang seperti itu adanya.
Kamhar mengaku heran jika Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian, panik dan kebakaran jenggot setelah data dipresentasikan ke publik. Ia merasa, sikap panik itu yang justru patut dipertanyakan.
Apalagi, mengingat penyajian data di BPS sudah seperti itu sejak dulu. Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, dia merasa, data BPS terang benderang menegaskan prioritas dan keberpihakan pemerintah.
Ia menilai, kebijakan pemerintahan SBY, termasuk dalam pembangunan infrastruktur memiliki napas dan jiwa pro rakyat. Sedangkan, pemerintahan Jokowi terbaca lebih berorientasi kepada proyek dan tidak pro rakyat. "Justru merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat," kata Kamhar, Ahad (28/5).
Hal ini menanggapi tindakan politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak, yang meminta Anies Baswedan meminta maaf karena mengutip data BPS. Kamhar merasa, permintaan politisi PDIP itu merupakan satu kesalahan.
Belum lagi, presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar jadi negarawan yang membuat kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
