REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan stunting di daerah menjadi rebutan kepala daerah dan wakilnya di tahun-tahun politik. Hal ini berkaitan tim penggerak penanganan stunting yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh wakil kepala daerah.
"Variabel yang harus dihitung adalah tahun politik, sekarang ini misalnya di beberapa kasus, karena yang menjadi penggerak itu adalah wakil, wakil Gubernur, wakil wali kota (maupun bupati), nah ini banyak gubernur yang iri, kenapa bukan saya untuk menangani stunting," ujar Muhadjir saat ditemui usai rapat terbatas tingkat menteri tentang Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I TA 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Meski tidak menjelaskan daerah-daerah mana saja yang dimaksud, Muhadjir menjelaskan kasus kepala daerah yang iri dengan tugas penanganan stunting tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebab, kepala daerah cenderung menyerahkan penanganan stunting kepada wakilnya.
"Kalau dulu sebelum tahun politik tidak ada masalah, sekarang tahun politik jadi masalah itu. Kalau dulu malah bagus, wakil yang menangani, tetapi sekarang tapi malah justru kok bukan saya," ujarnya.
Namun demikian, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak menjelaskan secara terperinci alasan mengapa kepala daerah iri kepada wakilnya untuk menangani stunting.
"Kalau Kenapa? Nggak tahu lah," ujarnya.
Terpenting, kata Muhadjir, penanganan stunting di daerah bisa terus berlanjut sehingga target prevalensi stunting bisa ditekan hingga 14 persen pada 2024. Muhadjir mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan penurunan stunting pada 2023 ini lebih tinggi dari 2021-2022.
Jika pada 2022 penurunan stunting turun 2,8 persen maka setidaknya penurunan stunting tahun ini harus 3,8 persen.
"Tahun 2022 kemarin kan 2,8 persen sekarang ini 3,8 persen, harus naik 1 persen. Kalau pakai akal sehat, mestinya bisa, karena 2,8 persen itu dicapai pada saat pandemi Covid, dan perpres stunting belum bisa efektif," ujar dia.
Sebelumnya Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas tingkat menteri tentang Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I TA 2023, menyoroti sejumlah provinsi yang angka prevalensi stuntingnya justru mengalami kenaikan yakni Sulawesi Barat, Papua, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur (Kaltim).
"Karena itu perlu ada langkah-langkah, bahkan, kalau saya lihat juga ada provinsi yang naik bukan turun itu Sulbar, Papua, Papua Barat, NTB, dan Kaltim," ujar Kiai Ma'ruf dalam sambutan pengantar rapat.
Kiai Ma'ruf mengatakan, meskipun angka stunting di Indonesia mengalami penurunan, tetapi ada sejumlah daerah yang alami kenaikan. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan angka prevalensi stunting pada 2022 tercatat 21,6 persen atau turun 9,2 persen dibanding 2018 yaitu sebesar 30,8 persen.
Artinya, dalam setahun terakhir stunting turun 2,8 persen dari tahun 2021 sekitar pada 24,4 persen. Sementara, target penurunan angka stunting pada 2024 sebesar 14 persen.
"Namun perlu diingat bahwa Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainnya," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, harus harus dilakukan intervensi strategis guna mendorong penurunan angka stunting lebih cepat lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
