REPUBLIKA.CO.ID, HIROSHIMA -- Negara-negara demokrasi terbesar dunia yang tergabung dalam G7 sedang mencari cara agar sanksi-sanksi ke Rusia atas invasinya ke Ukraina hanya merugikan Moskow dan tidak mempengaruhi perekonomian dunia. Sanksi-sanksi baru sedang dibahas dalam pertemuan G7 di Hiroshima, Jepang.
Sejak tahun lalu negara-negara G7 sudah memberlakukan batas harga minyak dan diesel Rusia sebesar 60 dolar per barel. Dalam laporannya Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengatakan batasan harga itu berhasil menekan pendapatan minyak Rusia yang digunakan untuk membiayai perang di Ukraina.
Departemen Keuangan AS mengutip dari Kementerian Keuangan Rusia yang menunjukkan pendapatan minyak Kremlin dari Januari sampai Maret tahun ini turun 40 persen dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan laporan Congressional Research Service, dampak ekonomi sanksi-sanksi tersebut tergantung pada kemampuan negara yang dikenakan sanksi menghindarinya.
Dalam satu bulan terakhir pejabat-pejabat Kementerian Keuangan AS berkunjung ke negara-negara Eropa dan Asia Tengah yang masih berbisnis dengan Rusia untuk memutus hubungan perekonomiannya dengan Moskow. "Tantangannya memastikan sanksi-sanksi merugikan Rusia, bukan diri kami sendiri, sudah sangat jelas setiap paket sanksi lebih sulit dibandingkan sebelumnya dan membutuhkan lebih banyak upaya politik untuk mengambil keputusan," kata Presiden Dewan Eropa Charles Michel, di Hiroshima, Jumat (19/5/2023).
Pemimpin-pemimpin G7 dan tamu undangan dari beberapa negara juga akan membahas bagaimana menghadapi pengaruh dan perkembangan militer Cina. Terutama kemungkinan Beijing menggunakan kekuatan untuk menegaskan kedaulatannya di Taiwan yang dapat memperluas konflik.
Cina mengklaim Taiwan yang dikelola pemerintah demokratis bagian dari wilayahnya. Beijing juga rutin mengirim kapal dan pesawat tempur berpatroli di sekitar pulau tersebut.
Presiden RI Joko Widodo turut diundang ke pertemuan G7 di Hiroshima. Belum diketahui apakah Joko Widodo akan ikut dalam pembahasan sanksi baru ke Rusia dan agresivitas Cina di kawasan.
Dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sesaat sebelum lepas landas, Joko Widodo hanya mengatakan ia menghadiri undangan Presiden G7 yaitu Perdana Menteri Kishida Jepang.
“Indonesia akan membawa suara dari global south yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan, bukan hanya negara-negara maju dan negara-negara besar saja. Jadi negara-negara berkembang harus didengarkan di dalam forum itu. Keinginan kita kira-kira itu,” kata Joko Widodo seperti dikutip situs Sekretariat Presiden Republik Indonesia.
G7 terdiri dari Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Italia, serta Uni Eropa. Sejumlah negara lain telah diundang dalam pertemuan ini.
Undangan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan G7 dengan negara-negara non-G7 sambil menopang dukungan untuk upaya seperti mengisolasi Rusia. Para pemimpin dari Australia, Brasil, India, Indonesia, dan Korea Selatan termasuk di antara para tamu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy diharapkan bergabung melalui tautan video.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
