REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Demokrat, Syahrial Nasution menilai pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khususnya terkait pertemuan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka.
Hasto mengatakan, pertemuan Jokowi dan enam ketua umum partai di Istana Merdeka tak membahas politik praktis. Sedangkan Jokowi mengamini, jika pejabat publik juga merupakan pejabat politik.
"Pernyataan Sekjen PDIP tentang pertemuan enam parpol di Istana Negara bertentangan dengan Presiden Jokowi. Jokowi mengakui bahwa tidak diundangnya Partai Nasdem ke Istana dalam pertemuan parpol koalisi pemerintah karena sudah memiliki bakal calon presiden bersama Partai Demokrat dan PKS, yaitu Anies Baswedan," ujar Syahrial lewat keterangannya, Selasa (9/5/2023).
Padahal, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah sebuah sikap resmi yang konstitusional. Jikalau membahas masa depan bangsa, seharusnya semua partai politik diundang dalam pertemuan itu.
"Bahkan, menjadi lebih bermanfaat untuk negara apabila Presiden Jokowi juga melibatkan parpol lainnya. Tidak sebatas partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah," ujar Syahrial.
Sikap Jokowi dinilai wajar jika dikritik oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla. Sebab, tendensi pertemuan politik tersebut sangat kental bahkan cenderung cawe-cawe atau ikut campur ke arah yang bisa mereduksi nilai demokrasi.
"Seolah ada partai politik kelas superior dan ada yang kelasnya inferior. Apakah negara sebesar ini hanya boleh dikelola oleh kelompok tertentu? the winner takes all, yang kalah ditinggalkan bahkan bila perlu dihabisi. Kami kira hal itu jauh dari nilai-nilai demokrasi dan Pancasila," ujar Syahrial.
Sebelumnya, Hasto mengatakan bahwa tak ada yang salah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang enam ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Menurutnya, pertemuan tersebut dalam rangka penguatan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe atau ikut campur terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Tegasnya, pertemuan itu adalah forum konsolidasi pemerintahan.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyat, lah, yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujar Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).
Jelasnya, tantangan Indonesia di masa depan akan semakin beragam. Karenanya, diperlukan konsolidasi antara Jokowi sebagai presiden dengan enam ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
"Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
